What are tags? You can give your posts a "tag", which is like a keyword. Tags help you find content which has something in common. You can assign as many tags as you wish to each post.
View posts by people in your network with tag fksk
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan penindasan terhadap negara dunia ketiga yang didiami oleh sebagian besar umat muslim oleh negara maju sudah bukan zamannya, karena itu perlu ada perubahan pemikiran untuk menghapuskan hegemoni yang tidak menguntungkan itu. “Siapapun harus mempunyai pemikiran untuk merubahnya, kehendak Allah tanpa usaha tidak akan terjadi, karena itu saya mencoba menuangkan dalam sebuah tulisan, ” katanya dalam Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan bertajuk “Siti Fadilah melawan: Saatnya Indonesia Berubah”, di Auditorium YTKI, Jakarta, Senin(17/3).
Dalam buku yang ditulisnya, Menkes mengaku, tidak menuding siapapun, namun dirinya berusaha melakukan pembenaran terhadap mekanisme yang selama ini berjalan di badan kesehatan dunia WHO secara adil, di mana negara yang mempunyai virus itu berada dalam posisi yang sejajar dengan negara maju yang melakukan penelitian
“Saya hanya berbicara sesuai commonsense muslim ataupun negara miskin yang biasa menjadi korban, di mana negara berkembang yang terkena virus itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Bukan saja menjadi korban, tempat untuk mencari keuntungan, itulah yang saya perjuangkan, ” tegasnya.
Menkes mengatakan, upaya negara maju untuk menguasai negara berkembang seperti Indonesia dilakukan dengan cara membuat sistem yang terpecah-pecah dan saat ini sudah mulai merasuk ke dalam negeri.
Siti Fadilah mencontohkan, pada era otonomi daerah ini sangat mudah pengaruh asing masuk ke daerah, karena pada umumnya para pemimpin mereka tidak mempunyai mental yang kuat untuk mencegahnya.
“Mental kita digempur habis-habisan yang dipikirkan hanya perut, membuat standar ganda, bernegosiasi dengan dalih efisiensi, bantuan, teknik assistance-lah, “cetusnya.
Ia mengaku, tidak pernah tergiur dengan iming-iming bantuan yang diberikan oleh pihak asing, sebab itu justru akan membuat dirinya tersinggung, ketika perwakilan asing itu mencoba mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikannya.
“Saya adalah satu-satunya Menteri yang tidak mau menguntang, technical assistance saja saya tidak mau. Kadang-kadang dipaksa, saya bisa menjawab, loh yang paling tahu negara saya, ya saya, kok kamu mau bantu saya, tahu apa kamu, “tuturnya disambut gema takbir oleh peserta diskusi yang memadati auditorium YTKI.
Dalam kesempatan itu, Menkes meminta agar kaum muslim dapat bersatu untuk mencegah berbagai macam pengaruh asing yang datang, sebab apabila kaum muslim terpecah-belah pihak asing senang karena menjadi sasaran untuk melancarkan pengaruhnya.(novel)
Tiga penyebab malapetaka didunia menurut Syeikh Taqiyyuddin An-Nabhani dalam Mafahim Siyasah II Hizbut Tahrir antaranya, pertama keluarga internasional yang melahirkan PBB dan UU internasional, kedua cengkraman dan dominasi negara adidaya, serta yang ketiga imperialisme dan monopoli. Demikian diungkapkan oleh Anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia Farid Wajdi dalam Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan, di Auditorium YTKI, Jakarta, Senin(17/3).
Menurutnya, alasan PBB masuk sebagai pemicu malapetaka didunia, karena sejak pendirian sudah bersifat diskriminatif, di mana hanya lima negara pendiri yang merupakan pemenang perang itu yang mempunyai hak veto dan itu bertentangan dengan demokrasi.
Selain itu, lanjut Wajdi, semenjak berdiri PBB sudah melakukan kebohongan besar, karena telah mengklaim dirinya sebagai keluarga internasional. Padahal cikal bakal pendiriannya berasal dari kelompok-kelompok Kristen yang tidak menginginkan kelompok non Kristen masuk didalamnya.
“Dilihat dari asal usulnya sudah jelas, yang bukan Kristen tidak boleh masuk, kemudian mereka mengeluarkan UU internasional yang juga bersifat memaksa, ” katanya.
Dapat dikatakan secara tegas bahwa PBB bertentangan dengan syariah, karena telah dijadikan alat penjajahan oleh kapitalis untuk menguasai negeri-negeri Islam.
“Haram hukumnya kaum muslim bergabung dalam PBB, yang wajib bagi kaum muslim menegakan khilafah, ” imbuhnya.
Mengenai Imperialisme dan monopoli, Wajdi menambahkan, keberadaannya tidak pernah lenyap dari bumi, paham itu akan muncul dengan bentuk-bentuk yang berbeda.
Ia menambahkan, saat ini tatanan internasional telah dikuasai oleh ideologi kapitalisme, maka sangatlah wajar berbagai persoalan sampai kepada yang berhubungan dengan penyakit ataupun masalah kesehatan, tidak lepas dari ideologis yang mengandalkan sisi materi ini.(novel; eramuslim 18/03/2008)
HTI-Press—Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan ideologi Islam sebagai ideologi yang paling lengkap. Sedangkan ideologi yang berkembang sekarang adalah tatanan hegemoni, yang kuat menginjak yang lemah. Karenanya, menurutnya, tatanan dunia sekarang ini harus berubah dan diubah. Demikian disampaikan Menkes dalam diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) di Jakarta, Senin (17/3) yang mengambil judul “Siti Fadilah Melawan: Saatnya Indonesia Berubah”. Dalam diskusi yang dipandu oleh Luthfie Hakim ini, Menkes menyatakan sudah bukan zamannya lagi negara maju melakukan pemaksaan terhadap negara dunia ketiga yang mayoritas Muslim. ‘’Hegemoni tidak menguntungkan siapapun,’’ tandasnya.
Siti Fadilah kemudian menceritakan bagaimana selama 50 tahun lebih negara-negara di dunia dipaksa mengirimkan virusnya ke WHO. Ternyata virus itu oleh WHO diberikan kepada Amerika Serikat. Fatalnya lagi, laboratorium itu berada di bawah Departemen Pertahanan AS yang selama ini dikenal sebagai pembuat senjata kimia. Makanya, bukan tidak mungkin itu bisa menjadi senjata biologi.
Karenanya, Siti Fadilah menentang keras mekanisme yang dikembangkan WHO yang selama ini menindas negara-negara dunia ketiga. Mekanisme itu mengharuskan setiap negara mengirimkan virusnya ke WHO dengan tanpa mengetahui diapakan virus-virus itu. Belakangan terbongkar bahwa virus itu ternyata dijual kepada perusahaan-perusahaan vaksin di negara maju. Negara pengirim tak dapat kompensasi apa-apa bahkan harus membeli vaksin dengan harga yang sangat mahal.
Upaya Menkes ini menggentarkan dunia. Sehingga ia mendapat julukan orang tidak waras, setelah sebelumnya julukan itu diarahkan kepada Ahmadinejad (PresidenAS). Yang terganggu terhadap langkah Siti Fadilah malah Amerika. Anggota Kongres AS menekan Presiden SBY dan menyatakan bahwa MenkesRI tidak kooperatif. Namun tudingan itu dijawab enteng oleh Siti Fadilah: ‘’Eh ini kan urusan saya dengan WHO, lha kok malah Amerika yang ikut-ikutan.’’ Dalam sebuah forum tertinggi WHO, Menkes berhasil menggolkan niatnya itu.
Ia mengakui apa yang dilakukan itu sangat sensitif. Namun ia tidak tahan melihat ketidakadilan yang ditunjukkan oleh lembaga besar kesehatan itu. Maka, ia pun menulis buku berjudul “Saatnya Dunia Berubah. Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung”. ‘’Kalau ini berguna untuk umat, kenapa tidak?’’ katanya terbata-bata sambil menangis.
Siti Fadilah mengungkapkan selama ini orang-orang Indonesia selalu inferior di hadapan orang asing. Para pejabat selalu menunduk-nunduk bila bertemu bule. ‘’Kita itu dibodoh-bodohin,’’ katanya.
Orang asing, lanjutnya, seolah-olah mau membantu. Padahal apa yang mereka lakukan sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Karenanya, ia menegaskan, ‘’Janganlah kita pernah mengharapkan pertolongan dari orang lain. Kita berharap pertolongan dari Allah saja.”Selain itu, ia berpesan: ‘’Kalau melakukan sesuatu di jalan Allah, janganlah ragu-ragu.”
Joserizal Jurnalis, Ketua Presidium Mer-C mengatakan selama ini dunia penuh ketidakadilan. ‘’Kalau masalah virus saja, dahsyatnya begitu rupa, bagaimana dengan persoalan lainnya?’’ Banyak negara yang mayoritas Muslim dipaksa membeli vaksin dari negara-negara maju, dan dilarang membeli dari negeri-negeri Muslim.
Indonesia sendiri, lanjutnya, bisa membuat vaksin, tapi dalam perdangannya dijegal oleh negara-negara maju melalui lembaga-lembaga dunia. Ia menyebut salah satu produsen vaksin terbesar ternyata milik Donald Rumsfeld (arsitek perang Irak).
Direktur An Nashr InstituteMunarman, mengatakan apa yang dilakukan oleh Amerika merupakan bagian dari upaya menguasai dunia dengan ideologi kapitalisnya. Lembaga-lembaga internasionl merupakan bagian dari upaya penjajahan itu. Sayangnya, banyak pemimpin di negeri-negeri Muslim tidak sadar itu. Malah mereka ingin dianggap bagian dari sistem internasional (tata dunia baru) tersebut.
Padahal, sistem tersebut, menurutFarid Wadjdi dari HTI, sengaja diciptakan oleh Barat untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslimin. Ia mengutip pendapat Syeikh Taqyuddin An Nabhani bahwa ada tiga malapetaka yang melanda dunia yakni munculnya keluarga internasional (PBB dan UU Internasional), cengkeraman dan dominasi Negara adidaya, serta imperialisme dan monopoli. ‘’PBB merupakan alat penjajahan. Sejak awal pembentukannya sudah batil karena bertujuan untuk menjajah kaum Muslim,’’ tandasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, saat ini dunia butuh alternatif sistem. Komunis sudah hancur. Kapitalis, kondisinya seperti sekarang. Satu-satunya pilihan adalah sistem Islam yakni tegaknya syariah Allah di muka bumi dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah. [LI/Mujiyanto]
Mengamankan pasar bebas dariindustri listrik itu konyol. Ini adalah angan-angan yang naïf. Tapi anehnya pikiran ini kok diadopsi, seolah semua kata-kata pasar bebas itu dianggap baik. Kalau ini terjadi maka inilah yang disebut kemiskinan struktural.Kita melihat bagaimana kapitalisme ini bekerja dan menyebabkan kemiskinan rakyat. Demikian disampaikan oleh Ismail Yusanto, jubir Hizbut Tahrir Indonesia pada acara diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan, di Jakarta, Senin (18/2). Acara yang dihadiri pembicara Ichsanuddin Noorsy (pengamat ekonomi) dan Ir Ahmad Daryoko (Ketua Umum Serikat Pekerja PLN) bertema, Pro-Kontra Privatisasi PLN. Acara rutinyang diselenggarakan Forum Umat Islam ini didukung Tabloid Suara Islam dan Kantor Berita Antara.
Menurut Yusanto, dalam kasus PLN ini sangat nyata. “Kalau ini dibiarkan akan melahirkan penjajahan baru melalui penguasaan energi dan Sumber Daya Alam. Dan selangkah lagi kita akan betul-betul dalam genggaman negara Barat. Dan habislah kitakarena Barat akan makin mudah mengontrol kita dalam berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.
Semakin nyata, neokolonialisme itu bekerja melaluipenguasaan aset negara, energi khususnya. Tentu saja ini akan mengancam kemandirian energi. Selanjutnya tentu akan mengancam kemandirian politik.
Coba bayangkan, jelasnya, kalau swasta yang menguasai listrik itu menghentikan pasokannya di Jawa, bila terjadi keteganan atau perang? Maka bubarlah Jawa ini, padahal Indonesia ini ada di Jawa, karena di sini pusat pemerintahan dan lainnya. Kalau PLN kan bisa dijaga karena ia punya kita sendiri. “Karena itu tidak berlebihan kalau Hizbut Tahrir menulis awas PLN dalam bahaya, karena kemandirin energi itu sangat penting bila kita mau berbicara kemandirian politik.”
Yusanto juga menjelaskan, dalam pro kontra privatisasi PLN ini ada tiga hal yang patut diperhatikan, yakni pertama soal manajemen pengelolaan SDA atau energi. Ada pergeseran yang sangat nyata dari pengelolaan state base management menuju corporate base management, yaitu pengelolaan berbasis negara menjadi pengelolaan berbasis perusahaan. Dan sekarang ini semakin menjadi-jadi karena hampir menyentuh komoditas atau bentuk sumber daya alam atau jasa publik.
Privatisasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Sebab sumber daya alam dan energi itu milik masyarakat. Yusanto menceritakan suatu saat ada seorang sahabat yang minta ladang garam kepada Rasulullah. Tapi kemudian diperingatkan oleh sahabat Rasulullah. Dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah telah memberikan sesuatu yang jumlahnya sangat banyak atau sesuatu yang akan terus mengalir. Akhirnya Rasulullah pun menarik kembali pemberian itu.
Ini selaras dengan Penyataan Rasulullah,masyarakat berserikat (memiliki bersama) terhadap air, padang rumput dan energi. “Jadi dalam hal ini mestinya karena masyarakat memiliki secara bersama,maka mereka harus memilikiakses untuk mendapatkan hak miliknya itu,” papar Yusanto.
Tentang tugas pokok dan fungsi negara, seharusnya pemerintah bekerja sebagai penyedia jasa publik, yang merupakan bukti penting kita punya negara. Sekarang tampaknya terjadi pergeseran, yakni negara yang mestinya sebagai penyedia jasa publik cuma menjadi sekadar regulator (pengawas atau pengatur) atau cuma sebagi pelaku intervesi. Tidak boleh ikut bermain.Ini semua tidak lepas dari visi Adam Smith tentang pasar bebas.
Sementara itu Ahmad Daryoko, tidak setuju dengan pernyataan Meneg BUMN, Sofyan Jalil yang mengatakan bahwa masalah privatisasi di PLN itu tidak ada. “Itu patut dipertanyakan sebab dalam UU No 19 tahun 2003 di pasal 14a3 PLN sekarang ini sudah akan memasuki masa strukturisasi. Dan dalam UU tersebut restrukturisasi itu adalah sasaran antara menuju privatisasi,” ujarnya. Daryoko mengatakan tahapannya adalah restrukturisasi, kedua unbudling, profitisasi dan privatisasi.
Ichsanuddin Noorsy mengatakan UU Kelistrikan yg sudah dibatalkan MK dan UU Migas adalah persyaratan bagi paket stand-byloan IMF sebesar $ 43 milyar dan sejumlah pinjaman struktural lainnya yangdiberikan oleh Bank Dunia, ADB dan negara-negara kreditor. “IMF memaksa program penyesuaian strutural itu,” ujarnya.
Pengamat ekonomi ini juga mengatakan, sesungguhnya sejak Eropa berkuasa, sebelum perang dunia I dan II pada hakekatnya hampir semua negara dikuasai Eropa sebagai pasar dan sumber daya. Salah satunya adalah Indonesia.
Indonesia sejak soeharto berkuasa sampai SBY, seperti ditulis Jhon Perkins Indonesia adalah sapi perah bagi pertambangan Amerika. “Tapi hampir kebanyakan ekonom, politisi dan pengusaha di Indonesia tidak percaya bahwa Indonesia dijadikan sapi perah oleh pertambangan Amerika. Kenapa? karena mereka tidak tahu,” papar Noorsy.
Sebab lainnya, saat ini, katanya, kiblat ekonomi kita berpijak pada mekanisme pasar. Ekonomi kita berpijak kepada yang tidak gratis. Pasar adalah pengambil keputusan yang paling bijaksana.Kemudian pasar diminta menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran ketimpangan. Ini kacau.
Noorsy mengatakan bahwa pasar tidak menjamin kehidupan kita ke depan. Karena itu ia mengingatkan kepada para ekonom propasar. “Kalau Yahudi-Yahudi itu mengatakan bahwa mekanisme pasar hanya menguntung kapitalis dan memiskinkan kaum miskin, kenapa kita sok-sokan masih bicara soal mekanisme pasar segala-galanya. Kenapa masalah hajat hidup orang masih mau berlakukandalam mekanisme pasar. Padahal kapitalisme itu tak akan pernah memberikan manfaat pada masyarakat luas,” paparnya. [pd]
Foto FKSK ke-35:
Para pembicara FKSK
Jubir HTI: Ustadz Ismail Yusanto
Sebagian peserta FKSK
Ustadz Munarman, SH sedang berdialog dengan ustadz Ismail Yusanto
Eramuslim.com - Privatisasi sektor kelistrikan dengan pecahan (unbundling) baik secara vertikal maupun horizontal PT. PLN akan mengakibatkan beban listrik yang harus dibayar oleh masyarakat semakin besar, selain itu membuka peluang pihak asing asing untuk menguasai sektor kelistrikan di tanah air.
"Program ini pasti akan menaikan harga, sebab listrik selama ini mulai dari pembangkit, kemudian transmisi, distribusi, dan retail melalui satu tangan. Ini akan dipecah-pecah, "jelas Ketua UmumDPP Serikat Pekerja PT. PLN Ahmad Daryoko dalam Acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan bertema "Prokontra Privatisasi PLN", di Gedung YTKI, Jakarta, Senin(18/2).
Menurutnya, apabila pembangkitan listrik ditangani oleh perusahaan asing, kemudian yang mengurus transmisi oleh perusahaan lain, dan yang melakukan distribusi lain lagi, dikhawatirkan akan terjadi perebutan keuntungan dari pembayaran konsumen.
"Tiap masing-masing bagian itu akan membebankan biaya kepada konsumen, yang dirugikan konsumen, apalagi ketika terjadi beban puncak, bisa seperti Kamerun naik 15-20 kali lipat biayanya. Yang untungkan mereka yang menguasai unit-unit tadi, inikan instalasi milik publik tetapi kenapa dikuasai pribadi-pribadi, "tandasnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Indonesia secara sistemik selama tiga generasi terus dijadikan sapi perahan AS, karena secara ekonomi tidak bisa bebas.
"Indonesia selalu merujuk kepada mekanisme pasar, dan ini sejalan dengan konsensus Washington yang menuliskan bahwa tidak ada barang yang gratis, "tegasnya.
Karena itu, lanjut Ichsan rencana privatisasi PLN yang nantinya akan tergantung pada mekanisme pasar ini, selalu mengukur kekuatan dari segi materi, hal itu hanya akan menguntungkan kelompok kapitalis, dan terus menyengsarakan rakyat.
Di tempat yang sama Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia M. Ismail Yusanto menegaskan, kebijakan ekonomi pemerintah terhadap sektor kelistrikan ini, kalau dibiarkan akan bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Energi ini merupakan milik rakyat.
"Masyarakat harus mempunyai akses yang sama untuk memperolah hak miliknya, dan seharusnya pemerintah hanya mengatur ketersediaannya, "jelasnya
Ia menilai, rencana pemerintah untuk melakukan pemecahan PLN telah mengubah fungsi negara menjalankan pengawasan terhadap SDE, namun tidak lepas dari visi pasar bebas berupa penjajahan baru melalui penguasaan sumber daya energi.
Wacana privatisasi PT. PLN ini bermula pada rapat umum pemegang saham (RUPS) PT PLN pada 8 Januari 2008. Keputusan dalam RUPS itu kali ini sangat istimewa, karena berupa restrukturisasi terhadap PLN berupa pembentukan 5 anak perusahaan distribusi (Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali) serta paling lambat akhir tahun 2008 membentukan satu anak perusahaan Transmisi dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali. Juga akan dibentuk dua BUMN Pembangkitan bahwa PT Indonesia Power dan PT Pembangkit Jawa Bali yang terpisah dari PLN.(novel)
Syabab.Com - Sikap kompromi Pemerintah terhadap Ahmadiyah menuai kecaman keras dari umat Islam. Di Jakarta, Amin Jamaludin, Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) meminta kepada Presiden SBY untuk memenuhi janjinya mengikuti fatwa MUI terkait aliran sesat seperti Ahmadiyah. MUI sendiri telah menfatwakan Ahmadiyah itu sesat dan pemerintah diminta untuk menindak tegas jamaah aliran sesat ini. Sementara itu Muhammad Al Khaththath, Ketua DPP HTI dan sekjen Forum Umat Islam (FUI), mengatakan bahwa umat Islam akan terus berupaya agar SBY membubarkan Ahmadiyah. Untuk itu ia pun menyerukan kepada DPR, untuk meminta secara tegas Presiden SBY melaksanakan pasal 1 UU PNPS No 1 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
“Saya berpegang pada janji SBY saat bertemu dengan para ulama peserta rakernas MUI beberapa bulan lalu,” ujar Amin Jamaluddin di hadapan ratusan peserta Diskusi Forum Kajian Sosial dan Kemasyarakatan (FKSK) ke-34 di gedung YTKI Jakarta Senin, (7/1) kemarin yang bertajuk ”Benarkah Ahmadiyah Sudah Tobat?”. Presiden SBY, lanjut Amin, saat itu berpidato bahwa dia akan mengikuti apa yang difatwakan Majelis Ulama tentang Ahmadiyah. “Karena itu saya meminta SBY untuk memenuhi janjinya,” tegas Amin.
Al Khaththath mengingatkan dalam UU tersebut dinyatakan, bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
“Kalau DPR tak memenuhinya maka kami akan menurunkan massa sebagaimana dulu saat mendukung RUU APP,” ujar Al Khaththath yang disampaikan kepada Balkan Kaplale, salah satu anggota DPR yang hadir pada acara diskusi yang diselenggarakan FUI itu. Kalau pun DPR dan pemerintah tetap tidak mengindahkan juga maka umat Islam melalui FUI, kata Al Khaththath, akan mengepung istana, jika pemerintah tidak segera mengeluarkan keputusan untuk melarang dan membubarkan aliran sesat Ahmadiyah.
“Saya ingatkan SBY, kalau memang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad, maka dia harus mengamalkan perintah Nabi, yaitu menjaga akidah umat,” ujarnya lagi.
Mengapa hal itu akan dilakukan. ”Sebab rekomendasi pelarangan Ahmadiyah ini sudah ada sejak tahun 1995 dengan dikeluarkannya Telaah dan Pertimbangan tentang Ahmadiyah oleh Puslitbang Kehidupan Beragama Balitbang Depag RI Jakarta yang ditandatangani di Jakarta Januari 1996 oleh Kapuslitbang Kehidupan Beragama Drs. Haji Sudjangi, NIP 150021940, karena Ahmadiyah dinilai menyimpang dan menodai ajaran Islam dan telah menimbulkan keresahan masyarakat” papar Ketua DPP HTI itu.
Senada dengan itu, Ketua Tim Advokasi FUI, Munarman, SH menambahkan bawah sebenarnya pada tahun 2005 Bakorpakem juga telah mengeluarkan rekomendasi kepada presiden agar melarang Ahmadiyah. “Menurut Surat Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, presidenlah yang berhak untuk membubarkan sebuah organisasi. Bola sekarang ada di tangan presiden” tambah mantan Ketua YLBHI itu.
Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa keputusan itu belum juga ditetapkan meskipun fatwa dan rekomendasi pembubaran Ahmadiyah sudah ikeluarkan? “Sebabnya adalah faktor politik” ungkap Munarman yang juga Direktur An Nasr Institute itu. Menurutnya, pemerintah sekarang ini sangat takut jika dikatakan melanggar HAM. Mereka selalu mengutamakan citra politik. Padahal menurutnya, pemerintah tidak perlu takut dengan hal itu. Sebab tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. “Dalam HAM juga ada pembatasan” tegasnya.
Munarman juga menegaskan jika presiden tidak juga mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Ahmadiyah, maka presiden telah menyakiti Umat Islam yang mayoritas telah memilihnya.
Maka dengan demikian Munarman, yang juga menjabat sebagai ketua Tim Advokasi FUI, merasa pesimis SBY dapat menindak tegas Ahmadiyah. Itu karena didasarkan pada karakter SBY yang sangat mementingkan imejnya sebagai pribadi yang santun, menghargai orang lain, dan menghormati HAM.
Selain itu, kata Munarman, struktur politik negara ini sekarang di dasarkan pada pluralisme. Sehingga di sini faktor luar negeri sangat diperhitungkan. Dan SBY pun berambisi untuk menjadi warga dunia. “Ketika ingin jadi warga dunia, maka politiknya akan dikuasai negara kafir,” ujar Munarman.
“Dengan demikian SBY tak akan berani membubarkan Ahmadiyah,” ujarnya lagi.
Namun demikian Munarman tetap meminta SBY bersikap tegas kepada Ahmadiyah. Sebab 12 pernyataan Ahmadiyah yang difasilitasi Depag itu tidak memiliki kekuatan hukum bahwa Ahmadiyah itu tidak sesat. Artinya bola ada di tangan Presiden. “Dia mau membubarkan Ahmadiyah berdasarkan Bakor Pakem tahun 2005 atau tidak,” tegasnya. Bila tidak berarti SBY telah menghianati umat Islam, tambahnya.
Yang setuju Ahmadiyah, Sinting
Anggota DPR dari Partai Demokrat, H. Balkan Kaplale yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa siapa saja yang setuju dengan Ahmadiyah berarti orang sinting. Sebagai seorang muslim, dirinya tidak menerima keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Oleh karenanya, ketika menjawab pertanyaan mungkinkah di masa pemerintahan SBY - presiden yang dulu didukung Partai Demokrat- ini Ahmadiyah dilarang, dengan mantap ketua Pansus RUU Pornografi itu mengatakan,”insya Allah”, Presiden SBY akan menindak tegas Ahmadiyah.
Di sisi lain, anggota DPR yang mengaku pernah jadi guru selama 43 tahun ini terlihat ketakutan ketika mendengar ancaman FUI akan melakukan aksi mengepung istana untuk menuntut presiden segera mengeluarkan keputusan pelarangan Ahmadiyah. “Jangan..jangan..” cegahnya. “Saya ada di DPR. Manfaatkan kami sebaik-baiknya sebelum ke presiden”, tandasnya. [Pendi/Fahmiy Ramadhan/hti/syabab.com]
Para Pembicara FKSK, H.M Amin Djamaludin, Munarman SH, KH. M Al Khaththath
Peserta menyimak pemaparan kesesatan Ahmadiyah
Ahmadiyah Menodai Islam
Ketua Pansus RUU Pornografi, H. Balkan Kaplale duduk berdampingan dengan Jubir HTI, H.M Ismail Yusanto
FORUM KAJIAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (FKSK) Kerjasama antara HTI, FUI, Kantor Berita Antara, Majelis Taklim WDS, YPI Al Azhar dan Khilafah Center Sekretariat: d/a. Jl. Pekalongan No. 22, Menteng. Jakarta 10310 Telp. 021-3916002 (Hunting). Fax. 021-3916013
Kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu/Saudara : _____________________ Di Jakarta.
UNDANGAN
Assalaamu’alaykum warrahmatullaahi wabarakaatuh.
Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK), sebuah forum diskusi yang dibentuk atas kerjasama antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), Majelis Taklim Wisma Dharmala Sakti (WDS), YPI Al Azhar dan Khilafah Center, serta di dukung oleh Kantor Berita Antara, melalui surat ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri diskusi dengan tema “Ada Apa dengan Pencabutan Subsidi BBM oleh Pemerintah?”, insya Allah akan diadakan pada:
Hari/tanggal: Senin,17 Desember 2007 Pukul: 13.30 s/d 16.00 (Regristrasi dan snack pukul. 13.30 - 14.00) Tempat: Gedung Pemuda KNPI, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.
Adapun yang akan bertindak sebagai narasumber adalah:
Dr. Ichsanuddin Noorsy (Tim Indonesia Bangkit)
DR. Dradjat H. Wibowo (Anggota DPR F-PAN)
DR. Reza Rosadi (Lajnah Maslahiyah DPP HTI)
Kwik Kian Gie (Mantan Menko Ekuin)
Besar harapan kami akan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menghadiri acara ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terimakasih.
HTI-Press—Kapitalisme menunjukkan kerapuhannya dalam menopang ekonomi dunia. Kerapuhan itu berlangsung tidak hanya di negara-negara miskin dan berkembang, tapi juga di negara-negara maju yang menjadi pengusung ideologi tersebut. Bursa saham sebagai salah satu pilar kapitalisme global rontok
Di sisi lain, kapitalisme dengan ekonomi sektor non riilnya terbukti tidak mampu menyejahterakan umat manusia. Bangunan ekonomi spekulan itu hanya menguntungkan kalangan pemilik modal dan kaum borjuis. Oleh karena itu, terkait dengan Indonesia, kita harus melepaskan diri dari jerat kapitalisme global. Pilihannya hanya satu yakni ke sistem ekonomi Islam. Demikian kesimpulan diskusi bulanan Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) ke-32 yang berlangsung di Jakarta, Senin.
Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara yakni Dr Rizal Ramli (mantan Menko Ekuin), Dr Fuad Bawazier (mantan Menkeu), dan Tun Kelana Jaya (Lajnah Maslahiyah DPP HTI). Acara yang mengangkat tema ”Rontoknya Bursa Saham Dunia” ini dihadiri sekitar 200 orang dari berbagai kalangan seperti anggota DPR, aktivis ormas Islam, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
Rizal mengatakan lebih dari 40 tahun Indonesia terjerat kapitalisme global. Akibatnya, kondisi ekonomi Indonesia sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia yang dikendalikan oleh para kapitalis. Ciri ekonomi kapitalistik yaitu adanya periode booming dan resesi. ’’Bagi negara yang struktur ekonominya kuat, fluktuasi itu tak terlalu bermasalah. Tapi bagi negara lemah, naik turunnya akan luar biasa,’’ katanya.
Ia menyebut contoh Indonesia yang 10 tahun lalu terpukul krisis ekonomi yang hingga kini belum pulih. Pada saat awal, yang terpukul adalah para konglomerat. Namun kini yang terpukul justru kalangan menengah ke bawah karena pemerintah tak mampu menstabilisasi harga kebutuhan pokok. Dalam kondisi seperti ini, kata Rizal, krisis ekonomi berikutnya kemungkinan besar akan terjadi.
Krisis di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari rezim global. Menurut Fuad Bawazier, kendati pemerintahan Indonesia berganti-ganti, sebenarnya rezim ekonominya tidak berubah. Mereka adalah kaki tangan kapitalisme global, yang di Indonesia dikenal sebagai Mafia Berkley. ’’Mereka ini tak peduli siapa yang berkuasa. Yang terpenting adalah bagaimana rezim ini tetap bertahan,’’ katanya.
Ia menilai rontoknya bursa saham hampir di seluruh dunia bukan suatu yang aneh, sebab bursa saham memang bersifat spekulatif. Sistem seperti ini tidak ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan rakyat dan umat manusia. Ia mengutip data dari Bank Dunia bahwa hanya 1,3 persen penduduk dunia yang hidup layak. Sedangkan uang yang beredar di sektor non riil mencapai 700 trilyun dolar. Bandingkan uang yang beredar di sektor riil yang hanya 1 trilyun dolar. Sangat tidak seimbang.
Kendati muncul dengan berbagai data yang cukup baik tentang kerusakan sistem ekonomi kapitalis, kedua pembicara ini tidak menawarkan sistem alternatif sebagai penggantinya. Rizal mengajukan gagasan ’jalan baru’, jalan anti neokolonialisme dan pemimpin yang memiliki karakter dan visi yang kuat.
Sementara itu Tun Kelana Jaya menyatakan tidak ada harapan sedikitpun untuk memperbaiki sistem ekonomi yang rusak. Sistem itu harus diganti. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada sistem Islam, sebuah sistem yang berasal dari Yang Maha Haq dan sesuai dengan fitrah manusia.
Ia mengingatkan, kembali kepada sistem Islam tidak sekadar ’men-syariahkan’ semua unsur-unsur ekonomunya dengan memberi label syariah. Lebih jauh dari itu adalah mengubah paradigma dasar sistem ekonomi itu sendiri. ’’Ibarat komputer yang sudah kena virus, maka harus di install ulang,’’ tandasnya. (LI/mujiyanto)
FORUM KAJIAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (FKSK) Kerjasama antara HTI, FUI, Kantor Berita Antara, Majelis Taklim WDS, YPI Al Azhar dan Khilafah Center Sekretariat: d/a. Jl. Pekalongan No. 22, Menteng. Jakarta 10310 Telp. 021-3916002 (Hunting). Fax. 021-3916013
UNDANGAN
Assalaamu’alaykum warrahmatullaahi wabarakaatuh. Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK), sebuah forum diskusi yang dibentuk atas kerjasama antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), Majelis Taklim Wisma Dharmala Sakti (WDS), YPI Al Azhar dan Khilafah Center, serta di dukung oleh Kantor Berita Antara, melalui surat ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri diskusi dengan tema “Rontoknya Bursa Saham Dunia”, insya Allah akan diadakan pada:
Adapun yang akan bertindak sebagai narasumber adalah:
Dr. Rizal Ramli (Mantan Menko Ekuin RI) H. Dr. Fuad Bawazier, MA (Mantan Menteri Keuangan RI) Tun Kelana Jaya (Lajnah Maslahiyah DPP HTI)
Besar harapan kami akan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menghadiri acara ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terimakasih.Billaahittaufiq walhidayyah, wassalaamu’alaykum warrahmatullaahi wabarakaatuh.
Jakarta, 1 Nopember 2007 Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) H. M. Luthfie Hakim, S.H. Direktur Eksekutif
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan penindasan terhadap negara dunia ketiga yang didiami oleh sebagian besar umat muslim oleh negara maju sudah bukan zamannya, karena itu perlu ada perubahan pemikiran untuk menghapuskan hegemoni yang tidak menguntungkan itu. 
Syabab.Com - Sikap kompromi Pemerintah terhadap Ahmadiyah menuai kecaman keras dari umat Islam. Di Jakarta, Amin Jamaludin, Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) meminta kepada Presiden SBY untuk memenuhi janjinya mengikuti fatwa MUI terkait aliran sesat seperti Ahmadiyah. MUI sendiri telah menfatwakan Ahmadiyah itu sesat dan pemerintah diminta untuk menindak tegas jamaah aliran sesat ini. Sementara itu Muhammad Al Khaththath, Ketua DPP HTI dan sekjen Forum Umat Islam (FUI), mengatakan bahwa umat Islam akan terus berupaya agar SBY membubarkan Ahmadiyah. Untuk itu ia pun menyerukan kepada DPR, untuk meminta secara tegas Presiden SBY melaksanakan pasal 1 UU PNPS No 1 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
