Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku, kemudian ia membebani  mereka, maka bebanilah ia. (Doa Rasulullah saw.)

“Pemerintah Keterlaluan,” demikian headline sebuah media nasional yang mengkomentari kenaikan BBM 1 Oktober tahun 2005. Pernyataan yang sama  kita tujukan kepada pemerintah sekarang ini. Tanpa peduli kesulitan rakyat, pemerintah ngotot tetap menaikkan BBM.

Dampak kenaikan ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah banyak pengamat yang mengatakan bahwa naiknya BBM akan menambah jumlah orang miskin. Harga-harga langsung meroket naik, biaya tranportasi pun meningkat, buruh terancam PHK massal. Pemerintah tampaknya tidak mau tahu. Mereka sudah buta mata, buta telinga, dan—yang paling menyedihkan—buta nurani.

Berbagai cara dilakukan Pemerintah yang tak bernurani ini untuk menenangkan masyarakat. Senjata utamanya adalah subsidi langsung. Pemerintah membagi-bagikan uang sebesar Rp 100.000 perbulan. Apakah ini menyelesaikan persoalan? Tentu saja tidak! Rp 100.000 perbulan (yang berarti Rp 3000 perhari) tidak akan cukup, mengingat biaya hidup meningkat berlipat-lipat. Ryas Rasyid dalam diskusi dengan HTI menggambar  BLT seperti seorang yang dipukul habis-habisan sampai babak belur, supaya tidak nangis dia diberikan permen. Rakyat akan semakin menderita, untuk membujuk rakyat diberikan Rp 3000 perhari.  

Jelas, kebijakan ini sangat zalim. Padahal masih banyak cara yang bisa digunakan oleh Pemerintah tanpa harus mengorbankan rakyat. Pemerintah, misalnya, bisa mengenakan pajak yang sangat tinggi terhadap orang-orang kaya yang berpenghasilan lebih dari Rp 5 juta, atau mengenakan pajak tambahan terhadap rumah-rumah mewah para pejabat yang harganya di atas 500 juta, demikian juga yang mempunyai mobil mewah lebih dari satu. Apa susahnya membuat kebijakan seperti ini. Pemerintah juga bisa saja menunda pembayaran utang plus bunga (APBN 2008) yang jumlahnya 151,2 trilyun. Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang jumlahnya lebih dari Rp 200 triliun. Pemerintah juga bisa mengambil alih tambang emas, perak, minyak dan batu baru yang sekarang dikuasai oleh asing. Karena semuanya adalah pemilikan umum yang merupakan hak rakyat, tapi sekarang lebih dari 80 persen dikuasai asing. Akan tetapi, kebijakan ini malah tidak diambil oleh Pemerintah.

Kami berani mengatakan, kebijakan ini merupakan upaya sistematis untuk membunuh rakyat. Sebab, dengan kebijakan ini, akan semakin banyak rakyat yang meregang nyawa karena kemiskinan; akan semakin banyak anak-anak yang sakit karena orangtuanya tidak mampu memberikan gizi yang baik, juga karena kemiskinan; dan akan semakin banyak orang miskin yang sulit ke rumah sakit karena biaya rumah sakit yang semakin tidak terjangkau oleh mereka. Ini bukanlah persoalan main-main. Ini adalah tindakan pembunuhan terhadap rakyat yang termasuk dosa besar. (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 93).

Mengapa Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Tidak lain, demi mematuhi tekanan negara-negara imperialis melalui IMF, yang telah memaksa Pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi, termasuk migas. Seperti yang diungkap Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir kepada Tempo Interaktif (2/10/2005), kenaikan harga BBM tersebut hanyalah bagian dari target liberalisasi sektor migas yang akan melepas harga minyak domestik ke pasar dunia.  “Kenaikan ini hanya sebagian saja dari proses menuju liberalisasi tadi dan Pemerintah selangkah lagi dalam agenda tersebut,” kata Baswir. Ia juga memperkirakan, Pemerintah masih akan menaikkan harga BBM, karena harga yang sekarang pun masih di bawah harga pasar. Menurutnya, Pertamina sudah akan kehilangan izin PSO (public service obligation)-nya, dan akhirnya di sektor hilir migas akan masuk pengecer BBM lainnya di Indonesia seperti Exxon, Caltex, dan sebagainya.

Seperti kehilangan akal, Pemerintah juga memanfaatkan berbagai cara untuk melegalkan kedzolimannya. Media massa pun diduga ditekan agar tetap pro kenaikan BBM. Para ekonom dibeli untuk melakukan analisis yang pro kenaikan BBM. Para menteri pun harus beriklan di TV yang biayanya pastilah mahal.

Nasihat sabar disampaikan kepada masyarakat. Memang, keharusan bersabar saat mengalami kesulitan merupakan perintah Allah Swt. Namun, bukankah Allah Swt. juga memerintahkan kepada kita, tentu juga kepada ulama , untuk tidak berdiam terhadap kebijakan penguasa yang menyengsarakan rakyat. Lalu mengapa penguasa itu tidak dinasihati, padahal diam terhadap kemungkaran penguasa adalah dosa besar, apalagi jika ada kemampuan dan kesempatan untuk menasihatinya.

Bagi kita, pemerintah dzolim produk kapitalis ini, tidak boleh dibiarkan menyengsarakan rakyat. Kita harus melakukan perlawanan. Bukan semata-sama perlawanan terhadap antek-antek kapitalis yang berkuasa, tapi perlawanan terhadap sistem kapitalis yang menjadi pangkal penderitaan rakyat. Karenanya, kita harus bersungguh-sungguh, bahkan ekstra bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan syariah dan Khilafah. Sistem inilah yang akan menghentikan kedzoliman sistem kapitalis yang membuat rakyat menderita ini. Sekali lagi , hanya syariah dan Khilafah.   

Terakhir, kita mengingatkan kepada Pemerintah, hendaklah segera bertobat kepada Allah Swt., dan segera mencabut kebijakan  yang menyengsarakan rakyat ini! [Farid Wadjdi]

http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/05/25/pemerintah-tidak-berhati-nurani/

Washington–RoL– Senat AS Kamis menyetujui tambahan 165 miliar dolar untuk berperang di Irak dan Afghanistan selama satu tahun lagi setelah para anggota parlemen merintangi jadwal waktu yang diusulkan bagi penarikan tentara AS dari Irak.

Dengan suara 70-26, senat mensahkan uang perang baru itu, yang Pentagon katakan sangat dibutuhkan untuk menghindari penghentian (staf) sipil dalam beberapa bulan dan terhentinya chek gaji tentara.

Kongres masih harus menimbang-nimbang perundangan itu. Pekan lalu, mereka mensahkan rancangan undang-undang yang berbeda secara drastis yang gagal memberikan uang baru bagi perang itu dan akan menarik tentara tempur AS dari Irak pada akhir 2009.

Kongres dapat memulai pembahasan secepatnya Jumat. Namun yang lebih mungkin mereka akan membahas perundangan itu awal Juni setelah para anggota parlemen kembali dari reses sepekan lamanya. [ANTARA,Reuters/yt; Jumat, 23 Mei 2008]

“Pasca PD II sebagian besar dunia memandang AS sebagai pembebas dari tirani. Sekarang AS justru dipandang sebagai penindas yang haus akan minyak dan kekuasaan.” (Suzanne Nossel, Foreign Affairs edisi musim semi 2004).

Hizbut Tahrir Inggris baru-baru ini mengeluarkan sebuah report (laporan) yang sangat menarik tentang Irak berjudul, “Irak; A New Way Forward,” Report tersebut memberikan solusi penyelesaian masalah Irak yang hingga kini situasinya semakin memburuk. Report ini dimulai dengan gugatan terhadap pembenaran AS untuk menduduki Irak, yakni ambisi AS untuk melakukan reformasi terhadap Dunia Islam. Sebagaimana diketahui, kalangan neo-konservatif percaya tentang pentingnya Irak menjadi pintu reformasi Dunia Islam. Keberhasilan demokratisasi di Irak—seperti efek domino—akan mempengaruhi negara-negara sekitarnya. Kelompok neo-konservatif mendasarkan keyakinannya dengan menyebut pengalaman Jerman dan Jepang Pasca PD (Perang Dunia) II serta jatuhnya Uni Soviet sebagai contoh.

Analogi dengan menggunakan Jerman dan Jepang adalah keliru. Sebab, ada perbedaan mendasar kondisi dunia pasca PD II dengan sekarang. Pasca PD II hampir sebagian besar dunia memandang AS sebagai pembebas (liberator). Sekarang justru sebaliknya. Sebagian besar dunia menganggap AS sebagai penindas. Suzanne Nossel menulis dalam Foreign Affairs edisi musim semi 2004, “Pasca PD II sebagian besar dunia memandang AS sebagai pembebas dari tirani, sekarang AS justru dipandang sebagai penindas yang haus akan minyak dan kekuasaan.”

Sama kelirunya dengan analogi kejatuhan Uni Soviet. Pada masa itu, rakyat Uni Soviet dan negara-negara satelitnya memandang Barat sebagai pemberi kebebasan dan kesempatan ekonomi. Blok Kapitalis telah berhasil menarik hati dan pikiran rakyat negara-negara komunis. Sebaliknya, persepsi Dunia Islam malah berbalik 180 derajat. Kecenderungan kebencian Dunia Islam terhadap AS justru semakin meningkat akibat kebijakan AS di Dunia Islam yang brutal dan menindas.

Kredibilitas AS pun semakin hancur ketika dunia melihat nilai-nilai liberal yang hendak dikampanyekan di Dunia Islam banyak dilanggar justru oleh negara-negara yang mengklaim dirinya demokratis. Will Hutton, seorang komentator politik Inggris menyatakan pada 2004, “Lebih dari dua tahun setelah Peristiwa 11 September nilai-nilai dan keyakinan Barat yang selama ini kita junjung malah kita tinggalkan. Kesetaraan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah dan hak mendapat peradilan yang adil, semuanya telah kita kesampingkan; kita merusak peradaban kita sendiri.”

Langkah Membebaskan Irak

Dalam bagian lain, report ini juga memberikan langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan persoalan Irak. Persoalan sesungguhnya di Irak adalah pendudukan (occupation) yang dilakukan oleh AS. Karena itu, solusinya adalah AS dan sekutunya harus keluar dari Irak dan negeri-negeri Islam lainnya. Inilah yang akan menyelesaikan krisis di Irak, Timur Tengah, Afganistan dan negeri-negeri lainnya. Karena itu, beberapa langkah yang harus dilakukan adalah:

Pertama: semua personel militer asing yang ada di Irak, Afganistan, Kuwait, dan daerah lainnya harus diminta untuk meninggalkan kawasan itu oleh negara mereka masing-masing. Politisi di AS dan Inggris selama ini percaya bahwa pendudukan mereka di dunia Muslim mendapat dukungan rakyat (popular legitimacy). Namun, pada faktanya, dalam sebuah jejak pendapat yang dilakukan The Baker-Hamilton terbukti bahwa 61 persen rakyat Irak menganggap serangan terhadap militer Amerika dan Inggris adalah baik.

Kedua: Barat harus menghentikan dukungan materi terhadap para pemimpin diktator di kawasan itu. AS, Inggris, dan Eropa seharusnya menyadari, bahwa kegagalan mereka menghentikan dukungan militer dan politik kepada para diktator akan menyebabkan hubungan yang tidak nyaman antara Muslim dan Barat. Dukungan terhadap pemimpin diktator di negeri Islam akan menyulitkan Barat untuk berargumentasi bahwa mereka tidak bersikap standar ganda. Di satu sisi mereka mengkampanyekan demokrasi; di sisi lain mereka justru mendukung para pemimpin diktator yang memenjarakan, menyiksa dan membunuh puluhan ribu umat Islam.

Ketiga: Dunia Islam harus diberi keleluasaan untuk menentukan tujuan politik mereka sendiri tanpa intervensi. Ide bahwa sistem sekular Barat adalah universal merupakan mitos yang tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memaksakan sistem itu ke Dunia Islam. Pendekatan Hendry Ford di Timur Tengah dengan prinsip “Kamu bisa memiliki sistem politik apapun sepanjang itu sesuai dengan nilai-nilai Barat” telah gagal. Apalagi di kalangan Barat sendiri telah banyak kritikan terhadap sistem demokrasi. Perang Irak, Afganistan, dan kebrutalan di penjara Abu Ghraib dan Guantamo telah membuat banyak Muslim mempertanyakan otoritas moral Barat.

Memaksakan sistem sekular Barat terhadap Dunia Islam—seakan-akan dunia Islam merupakan dunia terkebelakang—merupakan bagian dari mental penjajah yang kronis. Padahal Dunia Islam telah terbukti selama 14 abad merupakan peradaban yang unggul, maju, dan kaya; dengan sistem yang berasal dari ideologi mereka sindiri, yakni ideologi Islam. Memaksan sistem liberal jelas bertentangan dengan keinginan rakyat Muslim sendiri yang semakin menginginkan syariah Islam sebagai satu-satunya sumber hukum. Keinginan itu tampak dari jejak pendapat yang dilakukan oleh Gallup yang menemukan bahwa masyarakat Mesir, Pakistan, Yordania dan Bangladesh ingin diatur oleh syariah Islam.

Keempat: sumber-sumber kekayaan alam yang jumlahnya banyak harus digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat; bukan ujntuk keluarga kerajaan, elite tertentu, dan perusahaan multinasional Barat.

Kelima: untuk stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah, aneksasi Israel tahun 1948 tidak boleh diakui. Meskipun demikian, hak Yahudi, Kristen, Muslim dan yang lainnya tetap wajib dilindungi.

Selama ini banyak pihak yang mengakui, krisis di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari penjajahan Israel di Palestina yang bukan hanya ilegal tetapi juga telah menghancurkan kehidupan, harta, dan tanah masyarakat Palestina. Sistem Islam juga telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak berbagai kelompok baik dari Kristen Yahudi maupun Muslim. Mitos bahwa Yahudi dan Muslim tidak bisa hidup bersama adalah mitos yang terbantahkan. Di bawah naungan Khilafah Islam, sejarah membuktikan bagaimana mereka hidup bersama di Palestina, Andalusia. Di era Khilafah Ustmaniyah, Khilafah banyak memberikan perlindungan terhadap kelompok Yahudi yang menyelamatkan diri dari inkuisisi setelah pemerintah Islam runtuh di Spanyol.

Keenam: serangan terhadap sasaran sipil yang tidak bersenjata bukan saja tidak boleh dibenarkan kalau dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh negara

Mitos Konflik Sunni-Syiah

Sejauh ini masyarakat Irak yang multietnik dan terdiri dari berbagai kelompok hidup damai di bawah Khilafah Islam sampai kemudian Inggris melakukan invasi pada 1917. Sejak saat itu hingga kini, Irak terus dilanda masalah sebagai akibat dari penjajahan dan intervensi asing.

Karena itu, konflik Sunni dan Syiah yang terjadi saat ini merupakan hal yang patut dipertanyaan penyebabnya. Memang, selama ini dalam beberapa hal ada perbedaan pemahaman Islam antara Sunni dan Syiah. Namun, perbedaan itu tidak berkembang menjadi pertikaian horisontal yang saling membunuh. Justru, konflik ini berkembang ketika AS datang menduduki Irak. Wajar kemudian, banyak pihak yang mengatakan konflik ini merupakan rekayasa penjajah untuk memecah perlawanan rakyat Irak.

Bukanlah kebetulan kalau strategi untuk memecah-belah Sunni dan Syiah ini juga merupakan rekomendasi A RAND Corporation pada report yang dipublikasikan tahun 2004 dengan judul, “US Strategy in The Muslim World After 9/11”. Report ini secara eksplisit menganjurkan untuk mengekploitasi perbedaan Sunni dan Syiah demi kepentingan AS di kawasan ini.

Mitos bahwa Sunni dan Syiah tidak bisa berkerjasama adalah salah besar. Ketika melawan penjajahan Inggris terutama antara tahun 1918-1919, ada tiga gerakan perlawanan yang saling berkerjasama. Di Najaf terdapat Jam‘iyah an-Nahdhah al-Islamiyah dan Jam‘iyah al-Wathaniyah al-Islamiyah. Di Baghdad koalisi Sunni-Syiah membentuk Haras al-Istiqlal (Garda Kemerdekaan). Sebagai tambahan, Revolusi Irak yang terjadi pada tahun 1920—yang disebut oleh Inggris sebagai pemberontakan—merupakan perlawanan jihad yang digerakkan oleh Sunni maupun Syiah berdasarkan fatwa Imam Shirazi, ulama besar Karbala.

Jadi, bukan konflik Sunni-Syiah yang menjadi penyebab krisis Irak. Pendapat senada disampaikan oleh Ezzat Kamil Muslim. Menurutnya, konflik berkepanjangan yang terjadi di Irak pasca jatuhnya Saddam Hussein bukan disebabkan adanya perbedaan kelompok Sunni-Syiah, namun akibat adanya pengiriman tentara Amerika ke kawasan Irak. “Siapapun tidak ingin negaranya dijaga oleh pasukan asing,” ujar Sekjen OKI Ezzat Kamil Muslim saat ditemui sebelum pembukaan Konferensi Internasional Pemimpin Umat Islam, di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (03/4).

“Kami yakin, di Irak yang terjadi bukanlah problem mazhab Sunni-Syiah. Ketika AS datang ukhuwah yang ada semuanya hilang,” ujarnya ditemui di sela-sela Konferensi Internasional Para Pemimpin Umat Islam, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/3).

Pendapat ini didukung oleh ulama Syiah Mehdi Taskiri—dalam acara yang sama—yang menegaskan, bahwa keberadaan AS di Irak seperti virus yang mematikan. AS senantiasa menakuti-nakuti Dunia Islam dengan mengatakan akan terjadi perang antara Sunni-Syiah. Namun, itu hanya bagian dari taktik mereka saja. Ketika telah terjadi perang, mereka memberikan berbagai ide sebagai solusi untuk menyelesaikan perang yang diciptakannya.

Ketiadaan Khilafah dan penjajahan asinglah yang merupakan akar berbagai krisis di Timur Tengah saat ini. Secara tepat hal ini disimpulkan oleh David Fromkin dalam A Peace to End All Peace, “Pembagian bekas Kekaisaran Ottoman (Khilafah Utsmani, red.) setelah Perang Dunia I menjadi biang ketidakpastian politik dan kemelut di Irak modern dan seluruh Timur Tengah dalam setengah abad belakang ini.”

Jadi jelas, solusinya adalah menegakkan kembali Khilafah Islam. [Farid Wadjdi]

http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/03/20/membebaskan-irak/

Pentingnya Negara Dalam Menegakkan Syariah Islam Sebagaimana yang diberitakan Republika online (24/02/2008), Ketua umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan partai yang dipimpinnya juga ingin menegakkan “syariah” (hukum agama) Islam. “Tapi, syariah Islam itu ditegakkan tanpa negara Islam. Selama ini, saya jumatan (salat Jumat) atau puasa Ramadhan bukan karena UU,” katanya di hadapan belasan ribu massa PKB se-Jatim seperti dilaporkan Antara di Surabaya, Ahad.

Menurut mantan presiden itu, para fundamentalis menilai penegakan syariah tanpa negara Islam itu merupakan pelanggaran terhadap Islam, padahal itu justru menunjukkan mereka tidak paham tata negara. “Negara kita bukan milik satu orang atau sekelompok orang, tapi milik bersama, karena itu NU sejak Muktamar di Banjarmasin pada tahun 1935 sudah menegaskan bahwa mendirikan negara Islam itu tidak wajib,” katanya.

Pernyataan seperti ini memang sering kita dengan dengar untuk menolak kewajiban penegakan syariah oleh negara. Dimunculkan anggapan syariah Islam bisa ditegakkan tanpa melalui negara Islam. Termasuk anggapan tidak memungkinkan penegakan syariah Islam di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang plural , terdiri dari berbagai agama, suku, dan bangsa.

Yang penting kita luruskan dahulu adalah syariah Islam seperti apa yang wajib kita tegakkan. Tentu saja syariah Islam yang menyeluruh, bukan parsial. Kita wajib menegakkan seluruh syariah Islam, bukan hanya kewajiban ibadah mahdoh seperti sholat, shaum atau haji. Tapi juga syariah Islam yang mengatur aspek mua’amalah seperti ekonomi, pemerintahan, pendidikan, sistem sosial,sanksi pidana dll.

Untuk penerapan syariah Islam secara menyeluruh mutlak membutuhkan negara yang didasarkan pada Islam . Memang ada hukum-hukum yang bisa kita laksanakan, meskipun dalam negara sekuler sekarang, seperti melaksanakan sholat, shaum , zakat dan menunaikan ibadah haji. Akan tetapi banyak hukum lain yang membutuhkan negara untuk menerapkannya. Sebagai contoh, siapa yang akan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak sholat ? atau menjatuhkan sanksi bagi yang di depan umum di siang hari seorang muslim di bulan ramadhan makan dan minum tanpa alasan syar’i ? Jelas dalam hal ini negara menjadi penting.

Dalam sistem sekuler seperti sekarang, memang kita bisa menunaikan kewajiban zakat. Namun siapa yang akan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat, padahal dia sudah memenuhi nishab dan haulnya ? Disinilah peran negara untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar syariat Islam. Termasuk dalam hal ini adalah untuk menerapkan hukuman qishos bagi pembunuh, rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri, tentu membutuhkan negara untuk menerapkannya.Yang mengadilinya haruslah pengadilan negara, bukan pengadilan jalanan.

Berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjatuhkan sanksi ini tidak ada hubungan dengan apakah yang dijatuhkan sanksi ikhlas atau tidak. Kewajiban negara adalah menjatuhkan hukuman bagi para pencuri , pezina, atau pembunuh, negara tidak perlu menanyakan kepadanya apakah dia ikhlas atau tidak menerima hukuman itu. Adapun bagi terpidana yang dijatuhi hukuman, kalau dia ikhlas menerimanya, hukuman itu akan mengugurkan dosanya. Namun, sekali lagi hukuman tetap diterapkan lepas dari apakah terhukum ikhlas atau tidak. Karena memang, berkaitan dengan hukuman negara pastilah bersifat memaksa.

Kebutuhan mutlak negara Islam, tampak jelas untuk menerapkan syariah Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Tentunya adalah wewenang negara untuk menerapkan mata uang apa yang berlaku di sebuah negara. Dalam daulah Khilafah Islam negara akan menetapkan mata uang yang berlaku adalah mata uang emas dan perak (dinar dan dirham). Bisa kita bayangkan kalau dalam satu negara banyak mata uang yang berlaku berdasarkan kelompok atau individu.

Termasuk dalam hal menerapkan hukum Islam dalam masalah pemilikan (al milkiyah). Sebagai contoh, untuk menetapkan bahwa dalam pemilikan umum (al milkiyah ‘amah) seperti air, listrik, tambang emas, minyak, tidak boleh dimiliki oleh inidividu, swasta, atau asing. Negara Khilafah pun nantinya akan melarang investas asing dalam bidang strategis seperti pemilikan umum. Jelas perlu peran negara. Negaralah yang mengawasi penerapan hukum itu dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar.

Mungkin ada yang beragumentasi, memang kita butuh negara, tapi tidak harus negara Islam. Justru, bagi yang berpendapat seperti ini pantas kita pertanyakan pengetahuan tata negaranya. Sebab sudah sangat jelas, dasar negara akan menentukan hukum negara dan kebijakan negara. Sebuah negara yang berasas komunisme, tentu saja hukum yang berlaku hukum komunisme, demikian juga kebijakan negara. Sama halnya sebuah negara yang berasas sekuler kapitalisme, tentu hukum yang berlaku hukum sekuler dan kebijakan yang sejalan dengan kapitalisme. Karena itu, adalah mustahil menginginkan penerapan syariah Islam secara menyuluruh (bukan hanya individu), kalau asas negaranya komunis atau sekuler- kapitalis. Tidak mengherankan dalam masalah tata negara, kedaulatan ditangan siapa akan sangat menentukan bentuk, dan arah sebuah negara.

Penerapan syariah Islam oleh negara, bukan berarti bahwa negara Khilafah hanyalah untuk kelompok tertentu atau orang tertentu saja. Daulah Islam Madinah yang dipimpin oleh Rosulullah merupakan bukti yang gamblang. Saat itu meskipun yang berlaku adalah hukum Islam, masyarakat Madinah bukanlah homogen, hanya muslim saja. Disana terdapat orang Yahudi, Musyrik, dan berbagai kabilah. Bisa disebut sepanjang sejarah kekhilafahan yang menerapkan syariah Islam, tidak pernah ada masa dimana seluruh penduduknya beragama Islam.

Khilafah Islam yang terbentang melintasi benua tentu akan mengumpulkan berbagai bangsa , warna kulit, agama dan keyakinan. Seperti yang disampaikan Carleton: Peradaban Islam merupakan peradaban terbesar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan negara adi daya dunia (superstate) terbentang dari satu samudera ke samudera yang lain; dari iklim utara hingga tropis dengan ratusan juta orang di dalamnya , dengan perbedaan kepercayaan dan suku (Carleton : “Technology, Business, and Our Way of Life: What Next)

Kekuasaan Daulah Khilafah Islam menyebar mulai dari jazirah Arab, Persia, India , Kaukasus, hingga mencapai perbatasan Cina dan Rusia. Membebaskan Syams bagian Utara , Mesir, Afrika Utara, Spanyol, Anatolia, Balkan, Eropa Selatan dan Timur, hingga digerbang Wina di Australia.Meingintegrasikan kawasan beragama Kristen ( Byzentium, Ethiopia, Kipti Mesir, Syam dan Bushra); Majusi-Zoroaster (Persia, Bahrain, Oman, Yamamah,Yaman), confusius (China) dan Hindu (India). Mengintegrasikan berbagai ras, suka, dan warna kulit : semetik (Arab, Syriani, Kaldean), Hametik (Mesir, Nubia, Berber dan Sudan); Aria (Parsia, Yunani, Spanyol dan India), Tourani (Turki dan Tartar)

Hal ini gampang dipahami, sebab syariah Islam bukanlah hanya untuk orang Islam, tapi manusia. Islam sebagai rahmat lil ‘alamin, artinya Islam untuk seluruh manusia (lihat tafsir Fathul Qadhir). Karena itu , Daulah Khilafah saat menjalankan kebijakannya, tidaklah melihat suku, bangsa, atau agamanya. Siapapun mereka kalau menjadi warga negera daulah Khilafah akan dijamin terpenuhi kebutuhan pokoknya, dijamin pendidikan dan kesehatan gratis. Siapapun warga negaranya akan dijamin keamanannya oleh negara Khilafah. Warga non muslim pun dibolehkan beribadah menurut agamanya, makan, minum, dan menikah berdasarkan keyakinan agamanya. Namun, dalam masalah publik mereka harus tunduk kepada hukum negara yang berdasarkan syariah Islam.

Mengingat pentingnya Khilafah ini, wajar kemudian kalau ulama-ulama dan pemimpin umat Islam terdahulu segera bereaksi saat Khilafah Islam diruntuhkan tahun 1924. Pemimpin Syarikat Islam (SI ) HOS COKROAMINOTO mengatakan Khilafah adalah hak bersama muslimin bukan dominasi bangsa tertentu, karenanya, bila umat tidak memiliki Khilafah, seperti badan tidak berkepala .

Di Indonesia bahkan dibentuk komite Khilafah yang berpusat di Surabaya. Komite ini diketuai Wondoamiseno dari Syarikat Islam dan KH Abdul Wahab Hasbullah (yang kemudian mendirikan NU). Pada 13-19 mei 1926 kongres dunia Islam di Kairo ; utusan dari Indonesia H. Abdullah Ahmad, H. Rosul (tokoh Sumatera). Sementara itu pada 1 Juni 1926 : kongres Khilafah di Makkah utusan Indonesia: HOS Cokroaminoto (SI) , KH Mas Mansur (Muhammadiyah) . Dan Tahun 1927: kongres Khilafah di Makkah utusan Indonesia H. Agus Salim. Semua ini dilakukan para pemimpin dan ulama kita mengingat semuanya menyadari bahwa Khilafah adalah persoalan penting.

Sejarah Khilafah tentu saja tidak cemerlang semua, ada pasang surut, ada kholifah yang menyimpang disamping banyak kholifah yang lurus. Sebab sistem Khilafah dipimpin oleh Kholifah yang juga manusia. Namun menutupi kecemerlangan sejarah Khilafah yang luar biasa, jelas adalah kebohongan yang juga luar biasa. Kutipan ini penting untuk kita renungi: ” Para Kholifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Kholifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi saiapun yang memerlukannya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu setalah masa mereka ” (Will Durant – The Story of Civilization) (Farid Wadjdi)

Dalam sebuah dialog di sebuah TV nasional, seorang petinggi partai Islam mengatakan bahwa persoalan ideologi sudah selesai. Karena itu,  menurutnya yang penting adalah bagaimana kita memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa ini.  Pernyataan seperti itu  sering kita dengar sebagai bentuk penolakan halus  terhadap pemikiran tentang wajibnya diterapkan  ideology Islam, syariah Islam  atau negara Islam (Khilafah). Dengan menganggap persoalan ideology telah selesai , tidak perlu lagi dipersoalkan masalah ideology. Ada juga yang mengatakan  membahas masalah ideology , bentuk negara , apakah khilafah atau tidak, hanya buang-buang waktu dan energi. Karenanya perdebatan ini harus dihentikan , yang penting sekarang adalah memberikan solusi bagi bangsa ini. Namun benarkah ?

Ideologi dalam pengertian pandangan hidup yang menjadi asas mendasar dalam berbagai aspek kehidupan (ekonomi, politik, pemerintahan dll) adalah sangat penting dalam sebuah negara. Sebab ideologi ini akan menentukan dasar negara, aturan seperti apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan  yang dihadapi oleh negara dan kearah mana negara itu akan dibawa.  

Dalam pandangan  syekh Taqiyuddin an Nabhani ,ideologi (mabda) adalah pemikiran mendasar yang melahirkan sistem aturan (nidzom) seperti  ekonomi, politik, hukum dll). Warna dan corak ideologi tentu saja akan ditentukan oleh pemikiran mendasarnya (aqidah) . Dimana aqidah ini akan mengarahkan fungsi ideologi sebagai qo’idah fikriyah (kaedah berpikir)  yang menjadi landasan berpikir yang dibangun diatasnya pemikiran lain. Dan juga sebagai qiyadah al fikriyah  (kepemimpinan berpikir) yang akan menentukan misi dan tugas apa yang wajib diemban oleh negara.   

Masih menurut Syekh Taqiyuddin, ideologi (mabda) ini akan menentukan bagaimana sebuah negara memecahkankan persoalan kehidupanya berikut tata cara praktisnya. Ideologi ini juga akan diemban oleh negara itu keseluruh penjuru dunia dan sekuat tenaga akan dipertahankan oleh negara itu.   Karena itu sangatlah mengherankan kalau ada pihak yang menyatakan persoalan ideologi sudah selesai dan yang penting kita memberikan solusi. Sebab solusi apa yang akan kita berikan terhadap negara itu tergantung pada dasar ideologinya.  

Kita tahu kebijakan yang diambil di Indonesia sangat dipengaruhi ideologi apa yang diadopsi negara ini. Saat awal orde baru, ketika Indonesia mengalami banyak persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, konflik militer dan politik, Suharto hadir memimpin Indonesia. Solusi yang dia berikan adalah merujuk kepada ideologi Kapitalisme. Mulailah Suharto dengan tim ekonominya  melakukan liberalisasi ekonomi dan pasar. Indonesia pun terikat pada IMF dan Bank Dunia yang memberikan pinjaman hutang. Di sisi lain, Indonesia harus membuka pasar dan kekayaan alamnya untuk diekploitasi oleh asing atas nama investasi dan pembangunan ekonomi.  Bahwa Indonesia semakin kapitalistik sangat terasa justru pada pasca reformasi. Keluarlah berbagai undang-undang yang sangat pro liberal. Seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan dan sebagainya. Berdasarkan UU yan pro liberal inilah berbagai kebijakan ekonomi dibangun sebagai solusi terhadap persoalan bangsa.  Karena itu solusi apa yang akan diberikan sangat ditentukan oleh ideologi apa yang diantut oleh sebuah negara.   Mempersoalkan ideologi apa yang dianut negara menjadi sangat penting. Sebab akan menentukan arah kebijakan negara.

Dalam konteks inilah Hizbut Tahrir mengkritik ideologi kapitalisme yang diterapkan oleh Indonesia. Sebab Hizbut Tahrir melihat berbagai persoalan bangsa yang dihadapi saat ini justru berpangkal dari penerapan ideologi kapitalisme oleh negara, apapun kemudian bungkus dan istilah untuk ideologi itu.  

Bagi Hizbut Tahrir, persoalan ideologi belum selesai. Sebab saat ini negara masih mengadopsi ideologi Kapitalisme. Hal ini  harus terus menerus harus dipersoalkan karena mensengsarakan masyarakat. Bagaimana mungkin kita mengatakan persoalan ideologi sudah selesai, sementara di depan mata kita kebijakan liberal yang bersumber dari kapitalisme ini telah membawa penderitaan masyarakat. Persoalan ideologi baru selesai, kalau Indonesia mencampakkan ideologi kapitalisme dan menggantikannya dengan Islam.  

Dalam konteks inilah kenapa Hizbut Tahrir menawarkan solusi syariah dan Khilafah bagi bangsa ini. Sebagai cermin kepedulian yang mendalam terhadap rakyat yang menderita akibat penerapan ideologi kapitalisme . Juga tentu sebagai cerminan dari ketaqwaan kepada Allah SWT yang mewajibkan seorang muslim untuk menegakkan hukum Allah SWT. Sebab, adalah persoalan iqtiqodi (keimanan), bahwa setiap kali manusia berpaling , tidak mau tunduk terhadap hukum Allah SWT, akan menuai bencana dan penderitaan manusia.  Penerapan syariah Islam oleh Khilafah akan menggantikan sistem ideologi Kapitalisme yang bobrok itu. Khilafah akan menerapkan syariah Islam yang rahmatan lil ’alamin, bukan hanya bagi muslim tapi juga non muslim. Dalam syariah Islam, negara wajib menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat (sandang, pangan, dan papan) muslim maupun non muslim. Negara tidak boleh membiarkan ada rakyatnya yang lapar, tidak punya rumah, dan tidak punya pakaian. Masih berdasarkan syariah Islam, negara menjamin kesehatan gratis, pendidikan gratis dan transportasi murah.  

Untuk mendanai semua itu, negara mendorong setiap muslim untuk  bekerja keras memenuhi kebutuhan pokoknya, negara hanya akan membantu kalau setelah bekerja keras kebutuhan pokoknya masih belum terpenuhi dan keluarga dekatnya tidak bisa membantunya. Negara juga akan mengambil zakat dari orang-orang kaya yang digunakan untuk mensantuni orang-orang miskin.

Sumber penting lain dari dana negara adalah pemilikan umum seperti tambang emas, perak, minyak, hutan, yang merupakan milik rakyat . Negara akan mengelolanya dengan baik, dimana keuntungannya diberikan kepada rakyat  bukan untuk asing.  

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, selama persoalan ideologi ini belum  selesai, selama negara masih menerapkan ideologi kapitalisme maka persoalan bangsa ini pun tidak akan pernah selesai. Lihatlah sejak masa orde lama, orde Baru di era Suharto (30 tahun lebih) hingga kini , solusi-solusi yang diberikan tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Alih-alih menyelesaikan,  malah menambah persoalan masyarakat. Sudah seharusnya negara dan bangsa ini kembali kepada syariah Islam yang akan menjadi solusi.   Karena kesadaran akan kewajiban menyelesaikan persoalan masyarakat, tanggung jawab agar Indonesia dan negeri Islam lainnya serta dunia menjadi lebih baik, dan kecintaan kepada rakyat yang diperintahkan oleh Allah SWT Hizbut Tahrir dengan gigih memperjuangkan tegaknya syariah dan Khilafah. Inilah pulalah yang membuat kenapa Hizbut Tahrir selalu memperdebatkan persoalan ideologi kapatalisme ini dan selalu berdiskusi tentang wajibnya Khilafah. Perdebatan, diskusi adalah bagian dari pergolakan pemikiran untuk mencari kebenaran yang sejati.   Dan ini bukanlah pekerjaan sia-sia apalagi menghabiskan energi tanpa arti . Pekerjaan ini adalah sangat mulia di sisi Allah SWT karena tegaknya syariah dan Khilafah diperintahkan oleh Allah SWT. Pekerjaan ini juga mulia karena akan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Bukan pula buang-buang energi, karena Hizbut Tahrir secara sistematis, serius dan konsepsional bersama rakyat sedang menegakkan kembali syariah dan Khilafah yang menjadi solusi bagi  penderitaan dan persoalan masyarakat. (Farid Wadjdi)  

Hizbut-tahrir.or.id - ‘Selamatkan Bangsa Melalui Gerakan Rahmatan Lil Alamin‘, demikian tema utama saat Harlah NU ke-82 di Stadion Gelora Bung Karno, Ahad (3/2). Acara yang dipadati oleh warga NU ini memang menjadikan Islam rahmatan  lil Alamin sebagai tema penting  Harlah NU. Tentu saja kita sepakat dengan itu. Memang benar Islam merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Namun, kita juga khawatir kalau Islam rahmatan lil alamin hanya sekedar retorika politik  yang tidak terwujud dalam kenyataannya. Karena itu penting bagi kita untuk menjawab bagaimana cara mewujudkan Islam sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi semua.  Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab Asy Syakhsiyah al Islamiyah jilid III (halaman 365), menjelaskan seluruh syariat Islam yang datang merupakan rahmat bagi hamba-Nya. Lebih lanjut beliau menjelaskan rahmat tersebut merupakan natiijah (hasil) dari penerapan syariah Islam. Karena itu, rahmatan  lil alamin bukanlah illat yang menjadi perkara yang memunculkan hukum.  

Hal senada terdapat  dalam tafsir Fathul Qadiir menjelaskan maksud  firman Allah SWT : Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam“ (QS al Anbiya : 107) adalah tidaklah Kami mengutus Engkau wahai Muhammad dengan syariah dan hukum kecuali menjadi rahmat bagi seluruh manusia.   Dengan demikian Islam sebagai rahmatan  lil alamin akan terwujud dengan penerapan syariah Islam, bukan yang lain.  Penerapan syariah Islam yang dimaksud tentu saja harus totalitas (menyeluruh) bukan sepotong-sepotong. Agar syariah Islam bisa terwujud secara totalitas, negara menjadi institusi penting. Dalam konteks inilah keberadaan Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh menjadi penting. Tanpa negara, tanpa Khilafah yang secara formal menerapkan syariah Islam, Islam sebagai rahmatan lil  ‘alamin tidak akan terwujud.  

Berkaitan dengan hal ini, Imam Ahmad, melalui riwayat dari Muhammad bin Auf bin Safyan al-Hamashi, mengatakan, “Fitnah akan terjadi manakala tidak ada Imam/Khalifah yang melaksanakan urusan orang banyak.” (Abu Ya’la al-Farra’, Al-Ahkâm as-Sulthâniyah, hlm. 19). Ibn Taimiyah, juga menyatakan, “Upaya menjadikan kepemimpinan (Khilafah) sebagai bagian dari agama dan sarana untuk ber-taqarrub kepada Allah Swt. adalah sebuah kewajiban.” (Ibn Taimiyah, As-Siyâsah asy-Syar‘iyyah, hlm. 161).  Adalah keliru memahami Islam rahmatan  lil alamin bisa terwujud tanpa Khilafah. Sama kelirunya, menganggap penerapan syariah Islam oleh negara secara formal sebagai ancaman. Justru tanpa negara bagaimana mungkin syariah Islam secara menyeluruh (bukan hanya aspek ritual, moral, dan individual) bisa terwujud.  

Islam rahmatan  lil ‘alamin bukanlah Islam yang mereduksi syariah Islam hanya aspek individual. Bukan pula Islam yang memilih tunduk kepada Barat dengan mereduksi jihad dalam pengertian qital (perang) menjadi hanya perang melawan hawa nafsu. Sebab jihad dalam pengertian qital (perang) adalah kewajiban syariah.  Bukan pula Islam yang diam saja ketika Barat menjajah kaum muslim dengan Ideologi Kapitalismenya. Sebab, syariah Islam mewajibkan umat Islam untuk menerapkan hanya syariah Islam dan bukan ideologi musuh-musuh Islam. Singkatnya, Islam rahmatan  lil alamin akan terwujud dengan penerapan syariah Islam oleh Daulah Khilafah Islam (farid wadjdi)