indra's posts with tag: dunia islam
[Al-Islam Edisi 417]
Pada tanggal 29 Juli - 1 Agustus 2008 yang lalu, tokoh Muslim dunia berkumpul dalam kegiatan Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS) III yang mengangkat tema Penegakan Islam sebagai Rahmatan lil-alamin untuk Pembangunan Perdamaian dan Pencegahan Konflik Di dunia Muslim. Konferensi ini melahirkan Jakarta Message yang salah satu isinya adalah keprihatinan atas perbedaan Islam sebagai agama perdamain dan kesatuan, dengan kenyataan bahwa dunia Islam masih tercoreng oleh konflik, kekerasan, dan kemiskinan (Republika.co.id, 1/8). Poin lain yang menonjol dari Jakarta Message adalah pembentukan ulama sans frontieres atau ulama lintas batas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perwakilan ICIS di lima kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, Afrika, serta kawasan Amerika dan Eropa. Ulama lintas batas adalah suatu upaya kerja sama antara ulama dan cendekiawan serta kelompok profesi lainnya di bidang pencegahan konflik di dunia Islam. Ulama lintas batas akan dilaksanakan dengan semangat komprehensif dan sensitivitas, dialog, keterbukaan dan kesabaran, solidaritas kemanusiaan, keadilan, dan kepemimpinan yang visioner. Penjajahan di Dunia Islam Salah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut dari hasil ICIS III tersebut adalah adanya kesepahaman tentang akar konflik yang saat ini terjadi di dunia Islam. Sebagaimana diberitakan oleh Kompas (31/7), rangkuman berbagai diskusi pada konferensi tersebut menyimpulkan bahwa berbagai konflik yang terjadi di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal ketimbang internal di antara umat Muslim di negara-negara tersebut. Terkait dengan faktor eksternal tersebut, ulama terkemuka Suriah sekaligus pemikir Islam yang buku-bukunya menjadi bacaan wajib di berbagai negara, Prof Dr Wahbah Az-Zuhaili, menegaskan, selama 14 abad negara-negara Arab dan Islam hidup dalam damai. ”Sejak Amerika Serikat datang dan menanamkan pengaruhnya, justru terjadi perpecahan di negara-negara Arab,” ujarnya. Ketua Majelis Dakwah Islam Sudan Syekh Umar Idris Hadrah menuturkan hal yang sama. Sudan sempat goyang akibat konflik Darfur, tetapi saat ini kondisi keamanan dan politik mulai stabil. Meski demikian, Barat selalu berusaha mengganggu stabilitas karena ingin meraup kekayaan alam Sudan, terutama di Darfur. ”Konflik antar etnis Darfur itu tidak benar. Hal itu hanya dibesar- besarkan media asing. Ada upaya memecah belah rakyat Sudan,” ujarnya. Sementara kepala kantor pemimpin Syiah Irak Moqtada al-Sadr, Majid Kadhim Shanyoor menyatakan, ”Jika AS masih ada di Irak, kondisi Irak tidak akan pernah aman karena konflik antara kelompok Al-Sadr dengan Sunni dan Kurdi merupakan cara AS memecah belah bangsa Irak. Kami menolak segala macam keinginan pembagian wilayah dan kekayaan sumber alam. Kami menginginkan Irak yang bersatu dan penarikan pasukan AS. Kami tidak terlibat dalam pertikaian kelompok di Irak.” Itulah pernyataan resmi perwakilan negeri-negeri Muslim yang saat ini dilanda konflik. Artinya bahwa penyebab utama kegoncangan dan kerusakan di negeri-negeri tersebut adalah faktor eksternal, yakni penjajahan AS dan sekutunya. Sebagaimana diketahui, saat ini AS sedang melancarkan imperialismenya di negeri-negeri Muslim melalui dua cara. Pertama, melalui intervensi militer, seperti yang sedang dipertontonkan AS saat ini di Irak dan Afghanistan. Baru-baru ini Presiden AS, George W. Bush menandatangani tambahan anggaran perang di Irak dan Afganistan sebesar 162 miliar USD. Tambahan anggaran tersebut memungkinkan Pentagon menggelar operasi militer di Irak dan Afganistan hingga pertengahan 2009. The House of Representatif AS juga tidak menetapkan batas waktu penarikan tentara Amerika Serikat dari Irak. Alasan yang paling memungkinkan kenapa AS masih ingin bertahan di Irak adalah faktor minyak. Dengan cadangan minyak Irak yang sangat besar tentu akan menjadi darah segar bagi ekonomi AS yang sedang collaps. Di Irak diperkirakan terdapat cadangan minyak sekitar 115 miliar barel, yang merupakan cadangan terbesar ketiga di dunia. Kedua, intervensi non militer yang berupa politik dan ekonomi. Imperialisme seperti inilah yang diterapkan AS dan sekutunya di negeri-negeri Muslim lainnya termasuk Indonesia. Alat utama yang digunakan AS untuk memuluskan imperialismenya tersebut adalah globalisasi. Sehingga bagi negara-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, globalisasi tidak lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang bengis dan tak kenal ampun. Jerry Mander, Debi Barker, dan David Korten tanpa ragu menegaskan, ”Kebijakan globalisasi ekonomi, sebagaimana dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar.” (The International Forum on Globalization, 2004: 8). Pada dasarnya, globalisasi yang dimotori AS merupakan proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekomian negara-negara di dunia. Ini berarti penghapusan semua batasan dan hambatan terhadap arus perpindahan barang, modal, dan jasa yang bersandar pada kekuatan pengaruh Amerika Serikat. WTO, Bank Dunia, dan IMF tiada lain hanyalah alat untuk memaksakan kekuatan Amerika Serikat itu. Atas nama pasar bebas (WTO, AFTA, APEC, Bank Dunia, IMF), negeri-negeri Muslim dipaksa membuka keran privatisasi yang luar biasa, termasuk dengan menjual asset-asset publik mereka kepada swasta asing, baik dengan alasan untuk membayar utang, maupun agar kompatibel dengan aturan-aturan internasional. Di Indonesia, lembaga-lembaga kreditor internasional tersebut melalui berbagai skema pinjaman luar negeri memainkan peran penting mendorong agenda privatisasi, melalui keluarnya berbagai produk regulasi seperti UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Penanaman Modal hingga privatisasi BUMN. Hasilnya, saat ini investasi sektor minyak dan gas bumi misalnya, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing. Ini merupakan fakta bahwa penjajahan atau imperialisme merupakan metode baku (thariqah) negara kapitalis untuk menguasai negara lain, yang berbeda hanya terbatas pada bentuk dan pola penjajahannya. Khilafah: Kunci Kekuatan Dunia Islam Peran politik internasional sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kekuataan negara tersebut. Negara yang lemah pasti tidak memiliki peran yang penting dalam konstelasi internasional. Negara itu hanya menjadi pengekor atau bahkan ditindas oleh negara yang kuat. Faktor utama yang membuat sebuah negara kuat adalah ideologi (mabda’)-nya. Tanpa ideologi atau menjadi pengikut ideologi asing, sebuah negara akan menjadi lemah. Faktanya, semua negara adidaya atau yang pernah menjadi negara adidaya pasti merupakan negara yang dibangun di atas satu ideologi tertentu. Misalnya, Uni Sovyet—sebelum runtuh—dengan ideologi sosialisme-komunisnya, AS dengan ideologi kapitalisme-sekularnya, dan Khilafah Islamiyah pada masa lalu dengan ideologi Islamnya. Ideologi adalah faktor utama yang membuat sebuah negara menjadi kuat sehingga mampu berperan secara dominan dalam percaturan politik internasional. Sementara negara-negara Muslim saat ini justru meninggalkan Islam sebagai ideologi, sehingga secara ekonomi dan politik mereka di bawah hegemoni (baca : jajahan) AS dan sekutunya. Karena itu, untuk kembali berperan dalam konstelasi internasional serta membebaskan diri dari penjajahan militer, politik, dan ekonomi, maka umat Islam harus kembali menegakkan Khilafah Islamiyah yang menjadikan Islam sebagai ideologi sekaligus dasar negaranya. Negara semacam inilah yang akan menerapkan hukum Islam, mengemban ideologi Islam ke seluruh dunia, dan bahkan menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Tidak hanya ideologi Islam, umat Islam juga memiliki sumber-sumber kekuataan yang bisa mendukung terwujudnya Khilafah Islamiyah sebagai negara adidaya dunia. Pertama, jika seluruh wilayah kaum Muslim di dunia bersatu di bawah naungan Khilafah Islamiyah, mereka akan memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan sebagai negara adidaya. Kaum Muslim secara geografis menempati posisi yang strategis pada jalur laut dunia. Mereka mengendalikan Selat Gibraltar di Mediterania Barat, Terusan Suez di Mediterania Timur, Selat Balb al-Mandab yang memiliki teluk-teluk kecil di Laut Merah, Selat Dardanelles dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, serta Selat Hormus di Teluk. Selat Malaka merupakan lokasi strategis di Timur Jauh. Dengan menempati posisi yang strategis ini, kebutuhan masyarakat internasional akan wilayah kaum Muslim pastilah tinggi mengingat mereka harus melewati jalur laut strategis tersebut. Di samping itu, mereka akan sulit menaklukkan negeri-negeri Islam, karena pintu-pintu strategis laut dikuasai oleh kaum Muslim. Kedua, faktor sumberdaya alam. Negeri-negeri Islam dianugerahi oleh Allah Swt sebagai negeri-negeri yang kaya-raya dengan sumberdaya alamnya. Contohnya adalah kekayaan sumber pangan. Negara yang memiliki sumber pangan yang besar jelas akan memperkuat posisi negara tersebut, karena akan terhindar dari ketergantungan pada negara lain. Negeri-negeri Islam dikenal sebagai wilayah yang subur untuk bercocok tanam pangan. Sumberdaya alam lainnya yang penting adalah bahan mentah. Saat ini, dunia Islam mengendalikan cadangan minyak dunia (60%), boron (40%), fosfat (50%), perlite (60%), strontium (27%), dan tin ( 22%). Dengan potensi ideologis dan faktor-faktor penunjang tersebut, Khilafah Islam jelas akan menjadi sebuah negara adidaya yang sangat kuat. Di sinilah letak pentingnya kaum Muslim menegakkan Khilafah Islam tersebut di tengah-tengah mereka. Ketidakadaan Khilafah Islam yang berdasarkan ideologi Islam membuat kaum Muslim mundur dalam peran internasionalnya, bahkan tidak mampu menghadapi penjajahan Barat. Bagaimanapun, Barat dengan kekuatan negaranya yang dibangun atas dasar ideologi kapitalisme yang mengglobal, juga harus dilawan dengan kekuatan negara yang dibangun di atas ideologi yang juga mengglobal. Negara tersebut adalah Khilafah Islam yang akan menghimpun potensi kaum Muslim dan menyatukan dunia Islam secara ril. Karenanya, hanya melalui Khilafah Islam inilah umat Islam akan mampu memayungi dunia dengan segala kebaikannya melalui penerapan syari’ah-Nya yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Sekaligus mengakhiri imperialisme AS dan sekutunya yang membawa bencana dan kesengsaraan umat manusia melalui penerapan kapitalisme sekulernya. Maha Benar Allah yang telah berfirman : Tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam“ (QS. al Anbiya [21] : 107) . Namun sayang, tidak pernah masalah Khilafah ini menjadi pembahasan bahkan agenda yang secara serius diperjuangkan oleh para ulama’ yang berkumpul dalam ICIS III tersebut. Karena itu, mungkinkah tanpa Khilafah mereka bisa mewujudkan cita-cita luhur membangun Islam rahmatan li al-’alamin, menghapus semua bentuk penjajahan, dan konflik dari dunia Islam? [] Komentar al-Islam: Demokrasi Belum Dapat Memberikan Kesejahteraan Rakyat (Kompas, 4/8/2008) Yang pasti sejahtera dalam demokrasi adalah para pemilik modal, bukan rakyat.
[Al-Islam Edisi 417]. Pada tanggal 29 Juli - 1 Agustus 2008 yang lalu, tokoh Muslim dunia berkumpul dalam kegiatan Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS) III yang mengangkat tema Penegakan Islam sebagai Rahmatan lil-alamin untuk Pembangunan Perdamaian dan Pencegahan Konflik Di dunia Muslim. Konferensi ini melahirkan Jakarta Message yang salah satu isinya adalah keprihatinan atas perbedaan Islam sebagai agama perdamain dan kesatuan, dengan kenyataan bahwa dunia Islam masih tercoreng oleh konflik, kekerasan, dan kemiskinan (Republika.co.id, 1/8). Poin lain yang menonjol dari Jakarta Message adalah pembentukan ulama sans frontieres atau ulama lintas batas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perwakilan ICIS di lima kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, Afrika, serta kawasan Amerika dan Eropa. Ulama lintas batas adalah suatu upaya kerja sama antara ulama dan cendekiawan serta kelompok profesi lainnya di bidang pencegahan konflik di dunia Islam. Ulama lintas batas akan dilaksanakan dengan semangat komprehensif dan sensitivitas, dialog, keterbukaan dan kesabaran, solidaritas kemanusiaan, keadilan, dan kepemimpinan yang visioner. Penjajahan di Dunia Islam Salah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut dari hasil ICIS III tersebut adalah adanya kesepahaman tentang akar konflik yang saat ini terjadi di dunia Islam. Sebagaimana diberitakan oleh Kompas (31/7), rangkuman berbagai diskusi pada konferensi tersebut menyimpulkan bahwa berbagai konflik yang terjadi di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal ketimbang internal di antara umat Muslim di negara-negara tersebut. Terkait dengan faktor eksternal tersebut, ulama terkemuka Suriah sekaligus pemikir Islam yang buku-bukunya menjadi bacaan wajib di berbagai negara, Prof Dr Wahbah Az-Zuhaili, menegaskan, selama 14 abad negara-negara Arab dan Islam hidup dalam damai. ”Sejak Amerika Serikat datang dan menanamkan pengaruhnya, justru terjadi perpecahan di negara-negara Arab,” ujarnya. Ketua Majelis Dakwah Islam Sudan Syekh Umar Idris Hadrah menuturkan hal yang sama. Sudan sempat goyang akibat konflik Darfur, tetapi saat ini kondisi keamanan dan politik mulai stabil. Meski demikian, Barat selalu berusaha mengganggu stabilitas karena ingin meraup kekayaan alam Sudan, terutama di Darfur. ”Konflik antar etnis Darfur itu tidak benar. Hal itu hanya dibesar- besarkan media asing. Ada upaya memecah belah rakyat Sudan,” ujarnya. Sementara kepala kantor pemimpin Syiah Irak Moqtada al-Sadr, Majid Kadhim Shanyoor menyatakan, ”Jika AS masih ada di Irak, kondisi Irak tidak akan pernah aman karena konflik antara kelompok Al-Sadr dengan Sunni dan Kurdi merupakan cara AS memecah belah bangsa Irak. Kami menolak segala macam keinginan pembagian wilayah dan kekayaan sumber alam. Kami menginginkan Irak yang bersatu dan penarikan pasukan AS. Kami tidak terlibat dalam pertikaian kelompok di Irak.” Itulah pernyataan resmi perwakilan negeri-negeri Muslim yang saat ini dilanda konflik. Artinya bahwa penyebab utama kegoncangan dan kerusakan di negeri-negeri tersebut adalah faktor eksternal, yakni penjajahan AS dan sekutunya. Sebagaimana diketahui, saat ini AS sedang melancarkan imperialismenya di negeri-negeri Muslim melalui dua cara. Pertama, melalui intervensi militer, seperti yang sedang dipertontonkan AS saat ini di Irak dan Afghanistan. Baru-baru ini Presiden AS, George W. Bush menandatangani tambahan anggaran perang di Irak dan Afganistan sebesar 162 miliar USD. Tambahan anggaran tersebut memungkinkan Pentagon menggelar operasi militer di Irak dan Afganistan hingga pertengahan 2009. The House of Representatif AS juga tidak menetapkan batas waktu penarikan tentara Amerika Serikat dari Irak. Alasan yang paling memungkinkan kenapa AS masih ingin bertahan di Irak adalah faktor minyak. Dengan cadangan minyak Irak yang sangat besar tentu akan menjadi darah segar bagi ekonomi AS yang sedang collaps. Di Irak diperkirakan terdapat cadangan minyak sekitar 115 miliar barel, yang merupakan cadangan terbesar ketiga di dunia. Kedua, intervensi non militer yang berupa politik dan ekonomi. Imperialisme seperti inilah yang diterapkan AS dan sekutunya di negeri-negeri Muslim lainnya termasuk Indonesia. Alat utama yang digunakan AS untuk memuluskan imperialismenya tersebut adalah globalisasi. Sehingga bagi negara-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, globalisasi tidak lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang bengis dan tak kenal ampun. Jerry Mander, Debi Barker, dan David Korten tanpa ragu menegaskan, ”Kebijakan globalisasi ekonomi, sebagaimana dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar.” (The International Forum on Globalization, 2004: 8). Pada dasarnya, globalisasi yang dimotori AS merupakan proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekomian negara-negara di dunia. Ini berarti penghapusan semua batasan dan hambatan terhadap arus perpindahan barang, modal, dan jasa yang bersandar pada kekuatan pengaruh Amerika Serikat. WTO, Bank Dunia, dan IMF tiada lain hanyalah alat untuk memaksakan kekuatan Amerika Serikat itu. Atas nama pasar bebas (WTO, AFTA, APEC, Bank Dunia, IMF), negeri-negeri Muslim dipaksa membuka keran privatisasi yang luar biasa, termasuk dengan menjual asset-asset publik mereka kepada swasta asing, baik dengan alasan untuk membayar utang, maupun agar kompatibel dengan aturan-aturan internasional. Di Indonesia, lembaga-lembaga kreditor internasional tersebut melalui berbagai skema pinjaman luar negeri memainkan peran penting mendorong agenda privatisasi, melalui keluarnya berbagai produk regulasi seperti UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Penanaman Modal hingga privatisasi BUMN. Hasilnya, saat ini investasi sektor minyak dan gas bumi misalnya, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing. Ini merupakan fakta bahwa penjajahan atau imperialisme merupakan metode baku (thariqah) negara kapitalis untuk menguasai negara lain, yang berbeda hanya terbatas pada bentuk dan pola penjajahannya. Khilafah: Kunci Kekuatan Dunia Islam Peran politik internasional sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kekuataan negara tersebut. Negara yang lemah pasti tidak memiliki peran yang penting dalam konstelasi internasional. Negara itu hanya menjadi pengekor atau bahkan ditindas oleh negara yang kuat. Faktor utama yang membuat sebuah negara kuat adalah ideologi (mabda’)-nya. Tanpa ideologi atau menjadi pengikut ideologi asing, sebuah negara akan menjadi lemah. Faktanya, semua negara adidaya atau yang pernah menjadi negara adidaya pasti merupakan negara yang dibangun di atas satu ideologi tertentu. Misalnya, Uni Sovyet—sebelum runtuh—dengan ideologi sosialisme-komunisnya, AS dengan ideologi kapitalisme-sekularnya, dan Khilafah Islamiyah pada masa lalu dengan ideologi Islamnya. Ideologi adalah faktor utama yang membuat sebuah negara menjadi kuat sehingga mampu berperan secara dominan dalam percaturan politik internasional. Sementara negara-negara Muslim saat ini justru meninggalkan Islam sebagai ideologi, sehingga secara ekonomi dan politik mereka di bawah hegemoni (baca : jajahan) AS dan sekutunya. Karena itu, untuk kembali berperan dalam konstelasi internasional serta membebaskan diri dari penjajahan militer, politik, dan ekonomi, maka umat Islam harus kembali menegakkan Khilafah Islamiyah yang menjadikan Islam sebagai ideologi sekaligus dasar negaranya. Negara semacam inilah yang akan menerapkan hukum Islam, mengemban ideologi Islam ke seluruh dunia, dan bahkan menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Tidak hanya ideologi Islam, umat Islam juga memiliki sumber-sumber kekuataan yang bisa mendukung terwujudnya Khilafah Islamiyah sebagai negara adidaya dunia. Pertama, jika seluruh wilayah kaum Muslim di dunia bersatu di bawah naungan Khilafah Islamiyah, mereka akan memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan sebagai negara adidaya. Kaum Muslim secara geografis menempati posisi yang strategis pada jalur laut dunia. Mereka mengendalikan Selat Gibraltar di Mediterania Barat, Terusan Suez di Mediterania Timur, Selat Balb al-Mandab yang memiliki teluk-teluk kecil di Laut Merah, Selat Dardanelles dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, serta Selat Hormus di Teluk. Selat Malaka merupakan lokasi strategis di Timur Jauh. Dengan menempati posisi yang strategis ini, kebutuhan masyarakat internasional akan wilayah kaum Muslim pastilah tinggi mengingat mereka harus melewati jalur laut strategis tersebut. Di samping itu, mereka akan sulit menaklukkan negeri-negeri Islam, karena pintu-pintu strategis laut dikuasai oleh kaum Muslim. Kedua, faktor sumberdaya alam. Negeri-negeri Islam dianugerahi oleh Allah Swt sebagai negeri-negeri yang kaya-raya dengan sumberdaya alamnya. Contohnya adalah kekayaan sumber pangan. Negara yang memiliki sumber pangan yang besar jelas akan memperkuat posisi negara tersebut, karena akan terhindar dari ketergantungan pada negara lain. Negeri-negeri Islam dikenal sebagai wilayah yang subur untuk bercocok tanam pangan. Sumberdaya alam lainnya yang penting adalah bahan mentah. Saat ini, dunia Islam mengendalikan cadangan minyak dunia (60%), boron (40%), fosfat (50%), perlite (60%), strontium (27%), dan tin ( 22%). Dengan potensi ideologis dan faktor-faktor penunjang tersebut, Khilafah Islam jelas akan menjadi sebuah negara adidaya yang sangat kuat. Di sinilah letak pentingnya kaum Muslim menegakkan Khilafah Islam tersebut di tengah-tengah mereka. Ketidakadaan Khilafah Islam yang berdasarkan ideologi Islam membuat kaum Muslim mundur dalam peran internasionalnya, bahkan tidak mampu menghadapi penjajahan Barat. Bagaimanapun, Barat dengan kekuatan negaranya yang dibangun atas dasar ideologi kapitalisme yang mengglobal, juga harus dilawan dengan kekuatan negara yang dibangun di atas ideologi yang juga mengglobal. Negara tersebut adalah Khilafah Islam yang akan menghimpun potensi kaum Muslim dan menyatukan dunia Islam secara ril. Karenanya, hanya melalui Khilafah Islam inilah umat Islam akan mampu memayungi dunia dengan segala kebaikannya melalui penerapan syari’ah-Nya yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Sekaligus mengakhiri imperialisme AS dan sekutunya yang membawa bencana dan kesengsaraan umat manusia melalui penerapan kapitalisme sekulernya. Maha Benar Allah yang telah berfirman : Tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam“ (QS. al Anbiya [21] : 107) . Namun sayang, tidak pernah masalah Khilafah ini menjadi pembahasan bahkan agenda yang secara serius diperjuangkan oleh para ulama’ yang berkumpul dalam ICIS III tersebut. Karena itu, mungkinkah tanpa Khilafah mereka bisa mewujudkan cita-cita luhur membangun Islam rahmatan li al-’alamin, menghapus semua bentuk penjajahan, dan konflik dari dunia Islam? [] Komentar al-Islam: Demokrasi Belum Dapat Memberikan Kesejahteraan Rakyat (Kompas, 4/8/2008) Yang pasti sejahtera dalam demokrasi adalah para pemilik modal, bukan rakyat.
Monday, 23 June 2008 12:49  Syabab.Com - Negara-negara konsumen dan produsen utama minyak dunia sedang bertemu di Arab Saudi guna mengadakan pembicaraan darurat tentang bagaimana mengatasi harga minyak mentah yang terus membumbung. Arab akhirnya bersedia menaikkan produksi minyak ikuti titah tuan-tuannya. Seperti PM Inggris Brown meminta Saudi menaikkan produksi minyak.
Saudi diperkirakan secara formal akan mengumumkan rencana dalam pertemuan tersebut untuk menambah produksi minyak hingga 200 ribu barrel per hari pada bulan Juli mendatang.
Hari Sabtu Arab Saudi mengatakan siap memompa lebih banyak lagi minyak mentah dalam upaya menstabilkan harga. Wakil Menteri Perminyakan Pangeran Abdulaziz bin Zalman, mengatakan Riyadh siap memenuhi permintaan konsumennya.
Namun pimpinan OPEC, dimana Arab Saudi menjadi anggota kunci telah mengatakan bahwa menaikkan produksi minyak tidak logis.
Naikkan Produksi Minyak Arab Saudi mengatakan pihaknya bersedia memproduksi lebih banyak minyak untuk meringankan krisis energi yang menyebabkan kekacauan sosial dan ekonomi diseluruh dunia. Menteri Perminyakan Saudi, Ali al-Naimi mengatakan Minggu, eksportir minyak terbesar didunia sanggup memproduksi tambahan dua setengah juta barel per hari apabila pemakai menghendakinya.
Tawaran ini merupakan bagian dari rencana Raja Saudi Abdullah, yang dipresentasikan pada wakil-wakil negara penghasil dan pemakai minyak yang berkumpul di Jedah guna membicarakan krisis energi.
Raja Saudi menjanjikan satu miliar dolar kepada negara-negara miskin guna mengatasi harga bahan bakar yang tinggi. Ia mengatakan spekulasi dan pajak bahan bakar yang tinggi, dan bukan semata-mata pasokan, merupakan penyebab meningkatnya harga minyak.
Tetapi ia mengatakan Arab Saudi meningkatkan outputnya sebesar 200 ribu barel, menjadi sembilan koma 7 juta barel per hari.
Sebelumnya, Raja Abdullah membantah negaranya bersalah karena membubungnya harga minyak dunia, namun ia mengatakan negaranya bersedia memenuhi permintaan energi konsumen yang kian meningkat.
Pemimpin Saudi itu mengatakan spekulasi dan pajak bahan bakar yang tinggilah yang menyebabkan harga minyak naik. Ia mengeluarkan komentar itu di Jeddah hari Minggu ini pada suatu pertemuan tingkat tinggi mengenai minyak yang diadakan untuk membahas krisis energi, yang menyebabkan gejolak sosial dan ekonomi di seluruh dunia. [voa/syabab.com]
Sunday, 22 June 2008 17:20
 Syabab.Com - Kejaksaan Denmark menolak tuntutan sejumlah anggota parlemen agar sebuah organisasi Islam Hizbut Tahrir yang ada di Denmark dibubarkan. Menurut Kejaksaan Denmark tidak ada alasan hukum yang bisa digunakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir cabang Denmark. Partai politik Islam ini gencar berdakwah di negeri tersebut. “Sepanjang organisasi ini tidak melakukan tindak kekerasan atau tindakan-tindakan lainnya yang melanggar hukum, sah-sah saja mengkampanyekan sebuah sistem yang secara mendasar sangat berbeda dengan sistem yang kita miliki di Denmark, ” kata jaksa Joergen Steen Soerensen dalam pernyataannya. Meski menolak membubarkan, Soerensen mengatakan ia akan meminta aparat kepolisian di distrik-distrik Denmark untuk mengawasi aktivitas Hizbut Tahrir. Sudah dua kali kejaksaan Denmark ditekan untuk mengambil tindakan atas keberadaan organisasi Hizbut Tahrir yang dipertanyakan legalitasnya di Denmark. Pada tahun 2004, jaksa Henning Fode juga menyatakan tidak ada alasan hukum untuk melarang Hizbut Tahrir yang oleh anggota parlemen Denmark dituding sering melontarkan pernyataan-pernyataan radikal dan anti-demokrasi. Di Denmark, gerakan ini aktif melancarkan serangkaian aktifitas dakwah. Pada Februari lalu, Hizbut Tahrir di Denmark memimpin ribuan kaum Muslim untuk memprotes penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw [baca: Ribuan Muslim Denmark Gelar Aksi Protes Atas Penerbitan Ulang Kartun Nabi Muhammad]. Disinyalir terjadinya penghinaan atas Nabi tersebut karena kekalahan intelektual orang Denmark menghadapi semaraknya dakwah Islam. Seruan dakwah dan ajakan berfikir yang cerdas serta tanpa kekerasan telah membuat sebagian anak muda Denmark melirik gerakan ini. Hizbut Tahrir merupakan partai politik Islam yang berskala internasional. Gerakan yang didirikan di bumi al-Quds Palestina pada pada tahun 1953 ini bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dengan satu metode penegakkan Khilafah Islamiyyah. Organisasi ini memiliki cabang di berbagai negara mulai dari Timur Tengah, Asia hingga negeri-negeri Barat seperti di Inggris, Jerman, Belanda dan Spanyol. Di Denmark anggota dan simpatisannya dipekirakan mencapai 1.000 orang. [m/f/ap/syabab.com]
Wednesday, 25 June 2008 15:36
 Syabab.Com - Keputusasaan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown berkunjung ke Arab Saudi Ahad (22/06) untuk membicarakan naiknya harga minyak dunia dikritik oleh salah satu partai politik Islam global dalam pernyatan resmi mereka di London. Gerakan yang juga memiliki cabang di Inggris ini mengatakan bahwa sikap Gordon Brown menunjukkan muka yang sesungguhnya dari kebijakan Barat terhadap dunia Muslim.
Dalam kritiknya, gerakan Hizbut Tahrir Inggris menegaskan bahwa di satu sisi, Inggris dan Amerika telah membombardir kaum Muslim di Iraq dan Afghanistan atas nama menjamin kebebasan dan demokrasi; sementara di lain pihak istana Brown malah memerintah dengan sewenang-wenang di Jeddah untuk membujuk Jeddah mempompa minyak lebih banyak lagi.
Sikap hipokrit Inggris dan Amerika sangat tampak jelas untuk semua. Nilai yang menjadi petunjuk jalan bagi kebijakan luar negeri barat hanyalah nilai kebebasan untuk menjamin kepentingan materi mereka di dunia Muslim. Iraq telah digempur untuk menjamin cadangan minyak mereka yang luas. Sebenarnya orang-orang yang sekarang merayakan porak porandanya Iraq saat ini adalah hanya perusahaan-perusahaan minyak Shell, BP, Exxon Mobil dan Total yang mereka mengatur kembalinya ke Iraq setelah absen hampir empat dekade ini. Afghanistan juga digempur untuk mengontrol sumber-sumber energi yang besar di Asia Tengah, sebagai posisi sumber minyak yang strategis dan penting.
Lebih lanjut partai politik Islam global ini mengatakan bahwa saat ini sebuah negeri Muslim diminta untuk memompa minyak lebih banyak lagi dengan begitu Inggris dan Amerika dapat melanjutkan agresi mereka kepada dunia Islam atas nama "War on Terror"!
Dari sejarahnya memang bahwa Negara Arab Saudi telah dibentuk oleh Inggris dan berturut-turut pemerintah Inggris telah menikmati hubungan yang lama dengan keluarga kerajaan Saudi. Kini seperti diberitakan media, Saudi akhirnya mengabulkan permintaan Brown tersebut yang berjanji akan meningkatkan produksi minyak [baca: Arab Saudi Ikuti Tuannya, Naikkan Produksi Minyak].
Pada akhir pernyataannya ditegaskan oleh Hizbut Tahrir Inggris persekongkolan antara para penguasa Muslim dengan para kolonialis barat serta solusi tuntas atas persoalan tersebut.
"Hanya dengan satu jalan saja yang akan menghentikan tangan-tangan para kolonialis di negeri-negeri kita yakni dengan menegakkan sebuah kepemimpinan Islam (Khilafah) yang akan membebaskan tanah kaum Muslim dari kolonialisme, pendudukan dan agresi," tegasnya dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok Islam tersebut.
Khilafah disebutkan sebagai kepemimpinan yang akan menggunakan perekonian dan kekayaan yang besar ini untuk kemakmuran rakyat bukan diberikan kepada para kolonialis. [f/htb/syabab.com]
Wednesday, 25 June 2008 18:53
 Syabab.Com - Presiden Zimbabwe Robert Mugabe menuduh Inggris, Amerika Serikat dan sekutu mereka berdusta kepada dunia untuk membenarkan campur-tangan di Zimbabwe, demikian laporan media resmi Selasa. Ternyata Mugabe baru sadar sejak dulu memang AS dan Inggris berdusta, terutama untuk memuluskan penjajahannya.
"Inggris dan sekutunya memberitahu banyak kebohongan mengenai Zimbabwe, dengan menyatakan banyak rakyat sekarat. Ini semua adalah dusta karena mereka ingin membangun situasi untuk membenarkan campur-tangan mereka di Zimbabwe," kata Mugabe sebagaimana dikutip harian milik pemerintah Herald.
Mugabe berpidato di hadapan peserta pawai terbuka oleh sebanyak 15.000 orang di Chipinged di Zimbabwe tenggara, Senin, sehari setelah oposisinya Morgan Tsvangirai mundur dari pemungutan suara dalam pemilihan presiden akibat kerusuhan yang meningkat terhadap pendukungnya.
Partai yang berkuasa pimpinan Mugabe tetap berpegang pada keputusan bahwa pemungutan suara ulang dalam pemilihan presiden akan berlangsung sebagaimana jadwal, dan menuduh Tsvangirai melancarkan permainan politik karena ia masih harus secara resmi mengajukan pengunduran diri ke komisi pemilihan umum.
Surat kabar tersebut melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Zimbabwe (ZEC) George Chiweshe mengatakan logistik pemilihan umum dibagikan ke masing-masing tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagai persiapan bagi pelaksanaan pemungutan suara.
Mugabe mengutuk kerusuhan dan mendesak semua partai agar berkampanye secara damai. Partai Mugabe, ZANU-PF, yang berkuasa, telah menuduh oposisi melakukan kerusuhan.
Pemimpin kawakan itu, yang rejimnya telah mengundang kian banyak pengutukan dari masyarakat internasional, berusaha menenangkan rakyat sehubungan dengan krisis ekonomi yang tak pernah terjadi di negeri tersebut, yang ditandai oleh angka inflasi yang baru sekali ini terjadi dan diperkirakan mencapai dua juta persen.
Mugabe membagikan 12 bus dan dua mesin penggilingan buat masyarakat serta 50 mesin bajak dan 50 alat pertanian untuk tokoh masyarakat, dan mengatakan pemerintah telah mengontrak banyak truk untuk mengangkut tepung dari Afrika Selatan ke Zimbabwe.
"Dalam waktu dekat, anda akan menyaksikan peningkatakan pengiriman tepung ke semua daerah," katanya.
Mugabe mengatakan para pengusaha akan dipasok dengan komoditas pokok untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, guna meredakan dampak dari meningkatnya harga barang kebutuhan pokok, yang kian langka.
"Ini bukan janji kosong pemilihan umum," katanya dikutip AFP.
"Kebanyakan kegiatan usaha dimiliki oleh orang asing, terutama oleh orang Inggris. Mereka terus menaikkan harga karena mereka mendorong perubahan rejim," katanya.
Krisis ekonomi kronis di negeri tersebut membuat 80 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan di tengah kekurangan parah barang kebutuhan pokok di toko.
Sebelumnya peraih hadiah Nobel Perdamaian Desmond Tutu, Senin, mengatakan pemimpin Zimbabwe Morgan Tsvangirai membuat "keputusan yang tepat" untuk mundur dari pemilihan ulang presiden di negeri itu akhir bulan ini.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada hari yang sama mendesak pemerintah Zimbabwe agar menunda pemungutan suara mengingat penarikan diri Tsvangirai dari proses demokrasi tersebut. [ant/syabab.com]
Thursday, 26 June 2008 20:26  Syabab.Com - Sekitar 250 orang muslim ditahan oleh pihak kerajaan Arab Saudi pada Rabu (25/06). Pihak kerajaan menuduh 250 orang tersebut terlibat terorisme. Negeri yang dibentuk atas bantuan Inggris ini mengikuti agenda "war on terrorism" yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat. Tapi anehnya Saudi tak melakukan sikap yang sama terhadap terorisme nyata yang dilakukan AS yang telah menewaskan lebih dari sejuta kaum Muslim di Iraq dan Afghanistan.
"Itu semua adalah tahanan baru," kata Mansur al-Turki, jurubicara Kementrian Dalam Negeri Saudi.
Dalam enam bulan terakhir, Arab Saudi telah menangkap sedikitnya 701 muslim. Mereka dicurigai terlibat dalam tindakan terorisme. Pasukan keamanan "melakukan sejumlah operasi terhadap pengikut ideologi menyimpang dan menangkap 701 orang dengan berbagai kewarganegaraan," katanya lagi.
Pihak polisi juga telah menangkap 112 yang dicurigai mengkoordinir dengan partai asing untuk memfasilitasi perjalanan travel para 'militan' untuk mengacaukan kawasan tersebut, kata Al-Turki.
Jurubicara kementrian itu juga memperingatkan Saudi dan negara asalnya tentang kelompok teroris yang mencoba mmembuat kekacauan Kerajaan dan menghimbau mereka memberi dukungannya untuk pembersihan teroris dari negeri itu. "Pasukan keamanan tidak membolehkan seseorang pun berlawanan dengan keamanan Kerajaan," tambahnya lagi.
Berkali-kali penguasa Saudi menangkap kaum Muslim termasuk ulama yang ikhlas yang senantiasa mengkritik kedekatan Saudi dengan Penjajah Amerika Serikat. Bahkan pada beberapa tahun lalu, seorang imam Masjid al-Haram pun ikut diciduk gara-gara membacakan doa pada rakaat terakhir sholat tarawih yang meminta pertolongan atas serangan AS terhadap wilayah kaum Muslim. Persekongkolan
Arab Saudi didirikan atas persengkongkolan keluarga Saud dengan Inggris. Negara yang disokong penuh oleh Inggris ini pemerintahannya berbentuk kerajaan, suatu bentuk pemerintahan yang tak dikenal di dalam sistem pemerintahan Islam.
Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal Al Saud (1880 M - 1953M) atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Saud adalah Raja pertama Kerajaan Saudi. Pemerintah Kerajaan Inggris telah melakukan perjanjian dengan Ibnu Saud pada bulan Desember 1915 yang menjadikan wilayah Najd yaitu wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Ibnu Saud sebelum berhasil menguasai Hejaz (Mekkah, Madinah, Jeddah) sebagai wilayah protektorat Inggris. Sebagai gantinya, dari pihak Ibnu Saud harus melakukan perang melawan Khilafah Islamiyah Utsmani untuk provinsi Hejaz yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Ibnu Rashid. Dengan bantuan uang sebanyak £5000 Sterling setiap bulan ditambah dengan bantuan alat persenjataan dari Kerajaan kafir Inggris, akhirnya pada tahun 1922 Ibnu Saud berhasil mengalahkan pasukan Ibnu Rashid dari Khilafah Islamiyah Utsmani untuk Provinsi Hejaz. Walaupun Hejaz bisa dikuasai oleh Ibnu Saud, tetapi Kerajaan Inggris terus memberikan bantuan keuangannya sampai tahun 1924. Delapan tahun kemudian setelah Hejaz dan Najd dikuasai oleh Ibnu Saud yaitu pada tanggal 23 September 1932 dinyatakan berdiri Kerajaan Saudi yang nama Saudi diambil dari nama keluarga Saud.
Sudah puas ikut menghancurkan Khilafah Utsmani, kini Arab Saudi bukannya melanjutkan kehidupan Islam dengan mengemban ideologi Islam serta menegakkan Khilafah, malah Saudi bergandengan tangan dengan kolonialis Amerika dan Inggris. Beberapa waktu lalu, Saudi mengabulkan permintaan tuannya untuk memompa minyak lebih banya lagi [baca: Muka Hipokrit Barat Diungkap oleh Sebuah Partai Politik Islam Global di Inggris]. Hari ini, mereka ikut dalam agenda "war on terrorism" bentukkan Amerika Serikat untuk menyerang Islam dan kaum Muslim. [z/m/arabnews/syabab.com]
 eramuslim.com - Seorang kepala sekolah menengah di Friendswood, negara bagian Texas, AS dipecat dan dimutasikan gara-gara mengundang dua orang muslimah untuk memberikan presentasi tentang Islam di sekolahnya.
Presentasi berisi penjelasan tentang budaya Islam yang diberi judul "Islam 101" ternyata memicu protes sejumlah orang tua siswa. Mereka mengirimkan surat protes resmi ke pihak sekolah karena merasa tidak pernah diberitahu atau dimintai persetujuan dari pihak sekolah atas acara presentasi itu. Asma Siddiqi dari Council of American Islamic Relations menyatakan, kepala sekolah Friendswood mengundang mereka memberikan penjelasan tentang budaya Islam ke siswa sekolah itu, setelah terjadi kasus pemukulan seorang siswa Muslim oleh sejumlah siswa lain. Asma menolak menjelaskan lebih detil tentang kasus pemukulan itu karena tidak diperbolehkan oleh orang tua siswa yang menjadi korban pemukulan. Ia juga mengatakan bahwa presentasinya tentang budaya Islam hanya berlangsung setengah jam. Juru bicara sekolah menengah Friendswood Karolyn Gephart pada surat kabar lokal The Daily News mengatakan, Robin Lowe kepala sekolah itu, sudah dimutasikan untuk melakukan pekerjaan lain. Lowe sendiri tidak bisa ditemui untuk dimintai penjelasan tentang kasus ini. Kepala polisi Friendswood Superintendan Trish Hanks mengatakan pihak sekolah telah melanggar kepercayaan orang tua siswa, karena mengadakan program sekolah tanpa memberitahu terlebih dulu para orang tua murid. Berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku di sekolah, setiap presentasi yang akan diberikan harus melalui kajian pihak para pejabat distrik setempat sebelum diberikan ke para siswa. Menurut Hanks, ia memberikan izin jika presentasi itu diberikan pada staff sekolah dan bukan pada siswa. Sekarang, sekolah itu sedang mencari kepala sekolah baru untuk menggantikan Lowe. (ln/Islamicity/DailyNews)
Tuesday, 03 June 2008 16:46
 Syabab.Com - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad kembali meramalkan Israel tidak lama lagi akan lenyap sedang penghitungan bagi penghancuran Amerika telah dimulai. Apa yang dikatakan Ahmadinejad bukan sekedar omong kosong, tapi kenyataan yang pasti. Terlebih lagi dengan geliat umat merindukan Khilafah.
Ramalan ini dikemukakannya hari Senin di hadapan tamu-tamu asing yang datang ke Teheran menghadiri peringatan 19 tahun wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeiny. Ia menyebut Israel rezim penjahat dan teroris sedang Amerika negara setan.
Di Washington jurubicara Gedung Putih menyebut ucapan Ahmadinejad itu bombastis dan bentuk ucapan yang tidak ada faedahnya kecuali semakin mengucilkan rakyat Iran.
Ahmadinejad pernah mengemukakan ucapan sama di masa lalu. Ia memicu kemarahan internasional tahun 2005 karena mengatakan Israel harus dilenyapkan dari peta bumi.
Ia juga menyebut holocaust (pembantaian orang Yahudi oleh Nazi Jerman) sebagai dongeng. [f/voa/syabab.com]
Meskipun sudah berakhir, KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Dakar (13-14 Maret 2008) memiliki makna yang penting. Dalam KTT negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) itu, soal demokrasi—suatu yang sebelumnya dianggap sensitif bagi sebagian besar angota OKI—akhirnya masuk menjadi salah satu butir penting, selain menghapus Islamofobia, penghormatan atas hak asasi manusia, serta penghormatan hak-hak perempuan dan anak-anak. Peran Indonesia dalam KTT kemarin tampaknya cukup menonjol. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan jihad perdamaian untuk memicu kebangkitan kembali Islam. SBY menyerukan demokrasi yang lebih besar di negara-negara Islam. Keinginan untuk merevitalisasi OKI bisa dimengerti, mengingat peran OKI selama ini memang dipertanyakan. Peran OKI selama ini dianggap mandul dalam penyelesaian masalah-masalah di dunia Islam, seperti pendudukan Irak dan Afganistan oleh AS, krisis Palestina, Chechnya, Moro, dll; termasuk menyikapi kampanye war on terrorism yang sering menyudutkan negeri-negeri Islam. Sidang OKI lebih banyak berisi retorika tanpa langkah nyata. Namun revitalisasi OKI yang menekankan pada HAM, demokrasi serta penghormatan hak-hak anak dan perempuan juga perlu dipertanyakan. Benarkah kegagalan OKI selama ini disebabkan karena negara-negara OKI kurang memperhatikan hal tersebut? Sulit melihat relevansi penguatan isu-isu di atas terhadap persoalan Palestina, Afganistan, atau Irak. Selama ini justru isu demokrasi dan HAM digunakan AS untuk kepentingan politiknya. Irak adalah contoh yang paling tepat dalam hal ini. Atas nama demokrasi dan freedom (kebebasan), AS dan sekutunya menduduki Irak dan telah menimbulkan korban jiwa yang besar dikalangan sipil. Saat berkunjung ke Irak untuk merayakan lima tahun invasi AS di Irak, Dick Cheney dengan gamblang menyatakan Perang Irak adalah persoalan ideologis. Menurutnya, kehadiran AS telah memberikan kebebasan pada rakyat Irak. Sebaliknya, AS sendiri justru sering melanggar HAM. Perlakuan kejam dan tidak berprikemanusiaan di Penjara Abu Ghraib dan Guantanamo mencerminkan hal tersebut. Dukungan terhadap demokrasi juga penuh standar ganda. HAMAS yang menang secara demokratis di Palestina, secara sistematis berupaya dikucilkan oleh Barat. Berbagai persoalan yang terjadi di Dunia Islam justru lebih banyak disebabkan karena penerapan sistem Kapitalisme yang diadopsi di Dunia Islam. Meskipun negeri-negeri Islam sebagian besar adalah negara yang kaya, rakyatnya banyak menderita. Kekayaan alam negeri-negeri Islam diekploitasi oleh negara-negara kapitalis atas nama penanaman modal dan perdagangan bebas. Kebijakan privatisasi dan pencabutan subsidi yang dijadikan syarat oleh IMF (yang didominasi negara-negara kapitalis) juga telah menyebabkan bertambahnya beban hidup masyarat. Kekacauan dan penderitaan negeri Islam juga tidak bisa dilepaskan dari neokolonialisme negara-negara kapitalis. Alih-alih membawa kesejahteraan bagi masyarakat, kehadiran pasukan AS di Irak justru telah menyebabkan penderitaan rakyat sipil Irak. Laporan Amnesty International (17 Maret 2008) menyebutkan sekarang dua dari tiga warga Irak tak memiliki akses air bersih dan empat dari 10 warga Irak hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut UNHCR dua juta rakyat Irak mengungsi ke luar negeri. Lebih dari 1 juta rakyat sipil terbunuh (menurut Iraqi Body Count dan The Lancet); sementara 4000 tentara AS tewas. Krisis Palestina yang berkepanjangan tidak bisa dilepaskan dari dukungan membabi-buta AS terhadap setiap kebijakan negara Zionis Israel. Dalam kunjungannya ke Israel (22/03) Wakil Presiden Amerika Dick Cheney mengatakan, Amerika tidak akan pernah menekan Israel untuk mengambil langkah yang mengancam keamanannya. Cheney juga mengatakan, komitmen Amerika pada keamanan Israel adalah kekal dan tidak dapat digoyang. (VOA, 22/3/2008) Dukungan membabi-buta ini membuat Israel bisa melakukan apa saja untuk membunuh rakyat Palestina. Padahal masalah substansial Palestina sebenarnya adalah dirampasnya tanah Palestina oleh Israel. Jadi, keberadaan negara Israel yang didukung Barat itulah yang yang menjadi awal dari konflik di bumi Palestina dan krisis Timur Tengah.
Kendala Terbesar OKI
Umumnya, yang menjadi kendala utama dalam pembentukan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara bangsa (nation state) adalah perbedaan kepentingan akibat kedaulatan negara (sovereignity) dan kepentingan nasional (national interest) masing-masing negara anggota. Penghalang terbesar justru muncul secara internal dari negara-negara OKI sendiri. Masing-masing negara OKI cenderung lebih mementingkan kepentingan nasional daripada komitmen pada OKI. Tidak mengherankan kalau kemudian muncul berbagai perbedaan kepentingan dalam menyikapi masalah-masalah aktual kaum Muslim. Irak-Iran hampir delapan tahun berselisih. Konflik perbatasan antara Arab Saudi dan Qatar serta Kuwait dan Irak juga sering menjadi persoalan. Negara-negara OKI juga pecah saat menyikapi invasi AS ke Irak. Perbedaan sikap apakah berdamai atau tidak dengan Israel juga sering menjadi penghalang dalam penyelesaian persoalan Palestina. Faktor lain yang mempengaruhi kesolidan OKI adalah ketergantungan mereka yang besar terhadap negara-negara Barat, baik secara politik, militer maupun ekonomi. Padahal persoalan Dunia Islam justru tidak bisa dilepaskan dari akibat kebijakan negara-negara Barat tersebut. Tentu sulit bagi negara-negara OKI mengambil sikap tegas sementara mereka bergantung sangat besar kepada negara-negara Barat. Lebih menyedihkan, negara-negara OKI justru memuluskan langkah AS. Keberhasilan invasi AS ke Irak tidak lepas dari dukungan negara seperti Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia dan Turki yang selama ini telah memberikan berbagai fasilitas seperti pangkalan militer kepada AS dan sekutunya. Beberapa gagasan brilian untuk menghadapi dominasi AS justru dihalangi oleh negara-negara peserta OKI sendiri. Irak dan Malaysia, misalnya, pernah mengusulkan agar menggunakan ‘senjata’ minyak untuk menekan AS, tetapi justru ditentang negara penghasil minyak yang besar seperti Saudi Arabia. Padahal ‘senjata’ minyak ini cukup efektif untuk menekan Barat seperti yang terjadi pada embargo minyak tahun 1973-1974. Ketergantungan negara-negara OKI kepada AS menjadi kendala yang besar sehingga membuat OKI tidak mampu bersikap tegas kepada negara-negara Barat. Melepaskan ketergantungan kepada negara-negara Barat adalah penting dalam revitalisasi OKI ke depan. Walhasil, revitalisasi ikatan yang menjadi landasan yang menyatukan OKI sangatlah penting. Ikatan Islam yang selama ini ada jelas masih sebatas formalitas, bukan merupakan ikatan Islam yang sesungguhnya, tetapi sebatas bahwa negara tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam. [Farid Wadjdi]
http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-waie/index.php/2008/05/06/revitalisasi-oki/
Janji Bush, setiap kali berbicara tentang solusi konflik Palestina, adalah dua negara demokratis yang berdampingan: negara Israel dan Palestina merdeka. Seperti yang dilaporkan VOA (10/1/2008) dalam kunjungannya ke Timur Tengah setelah pembicaraan dua hari dengan para pemimpin Israel dan Palestina, Presiden Bush hari Kamis mengatakan, ia yakin pemimpin kedua pihak bertekad mencapai persetujuan mengenai dua negara yang berdiri berdampingan dengan aman dan damai. Ia menambahkan, perundingan damai harus memastikan bahwa Israel memiliki perbatasan yang aman, diakui dan dapat dipertahankan; sementara Palestina adalah negara yang dapat hidup, utuh dan berdaulat. Bush juga mengatakan, pembentukan negara Palestina akan meningkatkan kestabilan di kawasan itu. Bush memperkirakan kesepakatan perdamaian Timur Tengah akan dapat ditandatangani setahun ke depan. Hari Kamis (10/01) di Ramallah, dia juga menyatakan dukungannya terhadap Palestina untuk membangun negara sendiri. Dalam kurun setahun rencana mengenai jadwal untuk itu diharapkan rampung. Demikian lanjut Bush. Bush juga mengutarakan keyakinannya, kesepakatan akan tercapai selambat-lambatnya hingga berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden bulan Januari 2009. Janji Bush pun disambut hangat Israel dan Mahmud Abbas dari faksi Fattah yang dikenal nasionalis sekular. Baik Abbas maupun Olmert menyambut girang kedatangan Bush ke Palestina. Tidak begitu halnya dengan banyak Rakyat Palestina. Mereka banyak yang tidak mempercayai janji Bush. Kunjungan Bush pun dianggap tidak akan memberikan makna apa-apa. “Bagi kami, kunjungan itu telah gagal, bahkan sebelum dia datang. Kunjungan ini hanyalah untuk kepentingan Israel, bukan rakyat Palestina,” ujar Khader Dibs seorang warga Palestina. Keraguan tentang perdamaian Timur Tengah yang digagas Bush muncul karena lemahnya posisi Olmert dan Abbas. Harian Jerman Rhein-Zeitung yang terbit di Koblenz menulis, “Baik Ehud Olmert maupun Mahmud Abbas tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan perdamaian yang adil. Olmert tidak mampu menghentikan pemukiman di Tepi Barat Jordan. Abbas juga dipandang sebagai anak asuhan AS yang tidak dipercaya oleh sebagian besar warga Palestina. Bagi sebagian yang lain, tawaran perdamaian Bush seperti lelucon mengingat Bush dikenal sebagai presiden AS yang suka perang. Bagaimana janji perdamaian Bush bisa dipercaya saat di sisi lain AS terus menduduki Irak dan Afganistan dengan membunuh ratusan ribu rakyat sipil. Bagaimana Bush berbicara tentang perdamaian, sementara perlakukan tidak manusiawi terhadap tawanan perang di Guantanamo dan Abu Ghraib masih terus berlangsung? Mengomentari kunjungan Bush baru-baru ini ke Timur Tengah, Dr. Imron Wahid, media representaf Hizbut Tahrir Inggris, berkata, “Bush memandang Timur Tengah sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat, pompa bensin besar bagi konsumsi minyak AS. Timur Tengah dalam anggapan Bush adalah kawasan tempat rakyat sipil yang hidupnya tidak bernilai, kawasan tempat CIA mensponsori penyiksaan, dan Abu Ghraib sekarang merupakan semboyan kebangkrutan moral Amerika.”
Negara Palestina Merdeka?
Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari Konferensi Annapolis adalah untuk mencoba dan menghidupkan ‘Peta Jalan Damai’ yang pertama kali diperkenalkan kepada para pemimpin Palestina dan Israel pada bulan April 2003 oleh empat (Quartet) mediator: PBB, Uni Eropa, Amerika dan Rusia. Peta Jalan Damai menyatakan: Sebuah penyelesaian dua negara pada konflik Israel-Palestina hanya dapat diperoleh melalui diakhirinya kekerasan dan terorisme, yakni ketika masyarakat Palestina memiliki suatu kepemimpinan yang dapat menindak tegas teror serta mau dan mampu membangun demokrasi berdasarkan pada toleransi dan kebebasan; juga melalui kesiapan Israel untuk melakukan apa yang diperlukan bagi didirikannya suatu negara Palestina yang demokratis—sebuah penerimaan yang jelas, tidak tersamar oleh kedua pihak dari tujuan perundingan penyelesaian sebagaimana yang digambarkan di bawah. Karena itu, Quartet yang dipimpin oleh Amerika menetapkan parameter yang dipaksakan bagi tipe negara Palestina yang akan dibangun. Negara itu haruslah sebuah pemerintahan demokratis yang berdasarkan nilai-nilai Barat sekular. Untuk sekadar menggambarkan seperti apakah pemerintahan yang disebut ‘demokratis’ itu, cukup melihat ‘demokrasi’ di Irak dan Afganistan yang tidak membawa sesuatu apapun bagi masyarakatnya melainkan hanya pertumpahan darah yang berkelanjutan dan penindasan yang berkepanjangan. Pemerintahan-pemerintahan boneka yang dipasang di negara-negara itu tidak tunduk kepada rakyatnya, tetapi tunduk patuh kepada tuan-tuannya di Barat. Walaupun rakyat telah memilih mereka pada Pemilu di kedua negara itu, pilihan rakyat dibatasi pada kandidat yang telah disetujui oleh Barat. Dengan kata lain, Anda dapat memilih siapapun yang mengabdi pada kepentingan-kepentingan Barat. Contoh paling ekstrem dari hal ini adalah ketika di Bulan Januari 2006 Hamas memenangkan Pemilu Parlemen Palestina. Segera setelah itu ada ketidaksetujuan atas hasil Pemilu itu oleh negara-negara Barat dan bantuan keuangan yang sangat dibutuhkan bangsa Palestina pun dipotong. Kemudian Amerika bekerja melalui agennya, Mahmud Abbas, yang mencoba memaksa Hamas untuk menyetujui Peta Jalan Damai yang dibuat dengan inspirasi Barat. Setelah 18 bulan terjadi kebuntuan politik dan pertempuran antara Hamas dan Fatah, Mahmud Abbas membubarkan parlemen pada bulan Juni 2007 dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Hamas kemudian secara paksa mengambil kontrol atas Gaza dengan mengusir Fatah dari pemerintahan; Fatah juga mengambil kontrol atas Tepi Barat dan mengusir Hamas. Pemerintahan Abbas mencontoh apa yang dilakukan para penguasa tiran Arab di wilayah itu. Untuk membungkam oposisi atas Konferensi Annapolis, Abbas melarang semua demonstrasi di Tepi Barat. Walaupun ada larangan itu, ratusan kaum Muslim yang gagah berani dari Hizbut Tahrir berbaris untuk menunjukkan penentangannya atas konperensi itu dan Peta Jalan Damai. Apa yang terjadi selanjutnya dapat dilihat di seluruh dunia. Polisi Palestina terlihat memukul dan menembak demonstran dengan pistolnya. Seorang pemrotes ditembak mati dan ratusan lainnya terluka serius hanya karena menyuarakan opini politik mereka.
Visi Israel atas sebuah Negara Palestina
Kabinet Israel menyetujui Peta Jalan Damai pada 25 Mei 2003, dengan suara 12 setuju dan 7 menentang sementara 4 abstain setelah dilakukan debat selama enam jam yang digambarkan berlangsung dengan alot. Namun, sebelum menyetujui rencana itu, Israel telah mencantumkan daftar yang terdiri dari 14 syarat dan kondisi awal bagi Negara Palestina mendatang. Dua dari kondisi-kondisi itu dicantumkan di bawah ini untuk memberikan gambaran atas visi Israel bagi sebuah Negara Palestina. Walaupun kondisi-kondisi ini masih tetap dalam perundingan, sebagaimana yang ditunjukkan sejarah, Israel senantiasa mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa memandang hukum internasional atau keinginan rakyat Palestina. 1. Baik ketika dimulainya, atau selama proses, dan sebagai sebuah syarat untuk keberlangsungannya, ketenangan hendaknya dipertahankan. Pihak Palestina akan melucuti organisasi-organisasi keamanan yang ada dan menerapkan reformasi keamanan selama proses tadi; akan dibentuk organisasi-organisasi baru dan bertindak untuk memerangi teror, kekerasan, dan hasutan (hasutan harus segera diakhiri dan Otoritas Palestina harus memberikan pendidikan tentang perdamaian). Organisasi-organisasi ini akan terlibat dalam pencegahan tindakan teror dan kekerasan melalui penangkapan, interogasi, pencegahan dan pemaksaan atas dasar hukum bagi dilakukannya interogasi, penuntutan dan penghukuman. Dalam fase pertama dari rencana ini dan sebagai sebuah kondisi untuk kemajuan fase kedua, bangsa Palestina akan melengkapi pelucutan organisasi-organisasi teroris (Hamas, Jihad Islam, Front Populer, Front Demokratik, Brigadi Al-Aqsa dan segala perangkatnya) serta infrastruktur mereka; mengumpulkan semua senjata ilegal dan menyerahkannya kepada pihak ketiga untuk dihilangkan dari wilayah itu dan dihancurkan; penghentian penyelundupan dan produksi senjata di dalam Otoritas Palestina; pengaktifan dari pencegahan menyeluruh atas perangkat mereka dan penghentian penghasutan. Tidak akan ada kemajuan pada fase kedua tanpa dipenuhinya semua syarat yang telah disebutkan di atas yang berkaitan dengan perang melawan teror. Rencana keamanan yang akan diterapkan adalah Rencana Tenet dan Zinni. 2. Ciri dari Negara Palestina yang sementara akan ditentukan lewat perundingan antara Otoritas Palestina dan Israel. Negara sementara akan memiliki batas negara sementara dan beberapa aspek kedaulatan, akan dilakukan demiliterisasi dan tanpa angkatan bersenjata, tetapi hanya dengan polisi dan keamanan internal dengan lingkup dan peralatan terbatas, tidak memiliki otoritas untuk menjalankan persekutuan pertahanan atau kerjasama militer, dan Israel memiliki kontrol atas jalan masuk dan keluar atas semua orang dan kargo maupun atas wilayah udara dan spectrum elektromagnetik. Jadi ‘Negara Palestina’ kenyataanya adalah negara yang amat terbatas. Hal ini tidak dapat menjadi landasan bagi negara apapun karena hal ini merupakan ketidakadilan dan akan membuatnya menuju konflik yang abadi. Dengan demikian, janji Negara Palestina yang ditawarkar AS adalah bohong belaka. Sebab, sebelum berunding sampai kesana, AS dan Israel mensyaratkan semua bentuk perlawanan bersenjata terhadap Israel harus dihentikan. Sebaliknya, AS tidak pernah meminta agar Israel juga melucuti senjatanya dan menghentikan pembunuhan terhadap rakyat Palestina. Prasyarat ini jelas dimaksudkan untuk memperlemah perjuangan rakyat Palestina dalam membebaskan negerinya. Di samping itu negara yang dimaksud Israel dan AS adalah negara yang tak berdaulat sama sekali dan tetap di bawah kontrol Israel. Lalu apa artinya perdamaian kalau seperti ini? Walhasil, persoalan Palestina tidak akan pernah selesai melalui jalan perdamaian. Perdamaian tidak menyelesaikan persoalan utama krisis ini, yakni penjajahan Israel. Selama negara Israel masih menjajah Palestina, gejolak akan terus berlangsung. Karena itu, situasi perang melawan Israel harus tetap dipertahankan. Sementara itu, perjuangan penegakan Khilafah harus terus digencarkan. Pelestina hanya akan benar-benar dibebaskan lewat kekuatan negara global yang seimbang dengan pendukung sejati Israel (AS). Negara global tersebut adalah Khilafah Islam. [Riza Aulia/Farid W. Sumber: www.khilafah.com]
Thursday, 13 December 2007  Syabab.Com - Baru-baru ini seorang Muslimah Inggris diperlakukan secara tidak adil oleh pengadilan Inggris. Samina Malik, 23, yang bekerja di sebuah Toko Buku WH Smith pada Bandara Heathrow, gara-gara menulis "lyrical terrorist", dan menulis sajak yang disebut "How to Behead" terjerat undang-undang antiteroris. Kaum Muslim menjadi target dari pemerintah Inggris yang telah menjadi negara polisi yang dengan memudah siap memenjarakan mereka.
Pihak pengadilan mengatakan ia dijerat dengan undang-undang teror karena mendownload sebuah buku dari internet yang diantaranya berjudul "The Mujahideen Posons Handbook."
Samina Malik merupkan muslimah pertama yang diganjar hukuman di bawah undang-undang baru teroris yang menggiringnya ke penjara. Sebenarnya Samina bukanlah orang pertama yang diganjar hukuman di bawah undang-undang anti teroris tersebut. Abdullah Patel dihukum 6 bulan.
Samina Malik sendiri menyatakan bahwa ia mengadopsi julukan "lyrical terrorist" sebab nama tersebut dianggapnya "cool". Ia terinspirasi oleh lirik-lirik hiphop. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan teroris.
"Saya bukan seorang teroris." tegas Samina.
Ketidakadilan Untuk Kaum Muslim
Dengan berlakunya perudang-undangan teroris ini Inggris telah menjadi negara polisi seperti halnya pada sebuah negara fasis. Tentu sama halnya dengan negara fasis hanya akan memberikan ketakutan kepada rakyatnya, terutama Muslim.
Keputusan atas Samina Malik juga menunjukkan adanya diskriminasi pengadilan Inggris yang memberikan hukuman berbeda dengan non Muslim. Padahal Samina Malik ataupun korban lainnya tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan. Hampir korban yang terjerat undang-undang teroris baru ini dari beragama Muslim dijerat dengan perundang-undangan teroris. Hanya karena memiliki video atau dokument tentang jihad dijerat unda-undang teroris.
Berbeda dengan orang non Muslim walaupun jelas-jelas melakukan tindakan kekerasan hanya dijerat oleh undang-undang kriminal biasa. Seperti Miles Cooper, non Muslim, yang secara nyata merencanakan pemboman tidak dijerat undang-undang teror mailnkan hanya kriminal saja.
Dr. Imran Waheed dari perwakilan Hizbut Tahrir Inggris (HTB) yang aktif bersuara menentang ketidakadilan pemerintah Inggris menyebutkan Inggri telah menjadi sebuah negara totaliter.
"Untuk semua pembicaraan keadilan dan aturan hukum, vonis hukuman bagi Samina Malik merupakan sebuah ketidakadilan." ungkap Wahid. [z/f/syabab.com]
Wednesday, 12 December 2007 
Syabab.Com - Penjahat perang yang telah membantai lebih dari 10.000 kaum Muslim Bosnia, Dragomir Milosevic akhirnya diganjar hukuman 33 tahun penjara oleh pengadilan kejahatan perang PBB. Puluhan ribu kaum Muslim menjadi korban genosida Serbia yang sebenarnya juga dibantu PBB
Lebih dari 10.000 orang Muslim tewas dibantai secara keji di Sarajevo. Berbagai bukti dan saksi atas kekejaman tentara Serbia atas kaum Muslim Bosnia ini menunjukkan kekejaman tentara Serbia tersebut.
Hakim Mahkamah Internasional, Patrick Robinson berkata, "Tidak ada tempat yang aman di Sarajevo, satu orang tewas atau terluka di manapun dan kapanpun."
Selama pimpinan Milosevic selama 15 bulan, ratusan warga sipil telah tewas dan ribuan dipuntungi, kata penuntut. Dalam satu contoh mereka menyebut seorang ibu yang dihantam oleh peluru seorang penembak jitu yang lewat melalui perutnya dan mengenai anak laki-lakinya yang berusia tujuh tahun di kepalanya, yang menewaskannya seketika itu juga.
Dalam serangan keji lainnya, satu tembakan mortir menghantam orang yang sedang antri untuk mendapatkan roti di pasar kota itu pada Agustus 1995, menewaskan puluhan orang dan melukai hampir 80 orang,
PBB Juga Harus Bertanggujawab
Tragedi Bosnia-Sebrenica ini berlangsung mulai dari 1992 hingga 1995. Bukan hanya Serbia yang nyata-nyata telah melakukan kejahatan dengan membantai secara membabi buta kaum Muslim Bosnia, tapi huga PBB. Badan yang dianggap sebagai 'penjaga perdamaian' itu ikut bermain untuk membantai kaum Muslim di sana. Ini sangat jelas, ketika kaum Muslim berada di bawah perlindungan PBB bukan untuk dilindungi, malah diserahkan kepada pasukan Serbia.
Ratko Mladic, seorang Jenderal Tentara Serbia sebelum melakukan pembantaian berkata dalam pidatonya,"Hari ini, tanggal 11 Juli 1995, di Sebrenica Serbia, ketika Serbia akan menyambut hari sucinya, kami menyerahkan kota ini kepada bangsa Serbia. Sebagai peringatan pada penentangan melawan Turki. Saatnya sudah tiba untuk membalas dendam terhadap kaum Muslimin." (Lihat VCD "An Outcry to the Islamic Ummah: For How Much Longer?")
Sangat jelas, motif pembantaian atas kaum Muslim itu tiada lain adalah ingin melenyapkan kaum Muslim dari tanah Bosnia. Sungguh sangat menyedihkan. Rintihan kaum Muslim Bosnia ini bukanlah rintihan satu-satunya dari kaum Muslim. Namun semakin menambah sederetan derita dan prahara yang menimpa umat Islam yang dahulunya terkenal raksasa bak singa. Namun kewibawaan dan kehormatan umat tersebut kini telah hilang. tentu saja ini tidak pernah terjadi sebelumnya kecuali setelah pelindung kaum Muslim lenyap. Setelah perisai umat, yakni khilafah islam dibubarkan. [z/ant/syabab.com]
Sunday, 09 December 2007 
Syabab.Com - Deputi PM Israel Hair Ramon mengatakan, Israel berencana membangun sebuah desa Yahudi di Yerusalem Timur. Perampasan tanah milik kaum Muslim ini terus menerus terjadi. Sayangnya dunia Muslim, terutama para penguasa dan tentaranya masih tidak bisa apa-apa menghadapi Israel yang kecil itu.
Ramon mengatakan melalui Radio Tentara Israel, Israel bersedia menyerahkan banyak kampung Arab di Yerusalem Timur kepada Palestina dalam perjanjian perdamaian, tetapi kampung-kampung Yahudi akan tetap menjadi bagian dari ibukota Israel.
Pernyataan ini dikeluarkan beberapa hari setelah Menlu Amerika Condoleeza Rice mengatakan, rencana Israel membangun lebih dari 300 rumah baru di Yerusalem Timur tidak membantu upaya mencapai perdamaian dengan Palestina.
Palestina mengatakan, pembangunan rumah-rumah itu melanggar rencana perdamaian Peta Jalan, yang menggariskan dihentikannya pembangunan permukiman.
Israel merebut Yerusalem Timur, termasuk Kota Kuno yang disucikan, dari Yordania dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Palestina menganggap Yerusalem Timur sebagai ibukotanya pada masa depan.
Peta Jalan perdamaian tentu bukanlah solusi bagi kaum Muslim. Pasalnya, tanah Palestina tersebut merupakan tanah kaum Muslim. Israel atas bantuan Inggris dan PBB telah merampasnya dari kaum Muslim.
Tanah Palestina merupakan tanah kaum Muslim yang dibebaskan pertama kali oleh Umar bin Khaththab. Hingga saat ini tanah milik umat Islam itu direbut oleh Zionis Yahudi Israel. Sampai kapan tanah Palestina kembali kepada pangkuan kaum Muslim? Insya Allah, Khilafah akan menyelesaikannya. [m/voa/syabab.com]
Menarik konstelasi internasional yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir). Pendiri Hizbut Tahrir ini membagi negara-negara di dunia menjadi empat: (1) Negara Pertama; (2) Negara Pengekor; (3) Negara Satelit; (4) Negara Independen. Negara Pertama adalah negara adidaya yang membuat kebijakan secara internasional. Negara inilah yang menghegemoni dunia dan memiliki pengaruh utama dalam konstelasi politik internasional. Contohnya adalah Amerika Serikat sekarang. Negara Pengekor adalah negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya, seperti Mesir terhadap AS dan Khazakhstan terhadap Rusia. Negara Satelit adalah negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, bukan sebagai pengekor. Misal: Jepang terhadap AS, Australia terhadap AS dan Inggris, dll. Negara Independen adalah negara yang mengelola politik dalam dan luar negerinya berdasarkan kehendaknya sendiri. Misal: Prancis, Cina dan Rusia. Bagaimana dengan negeri-negeri Islam saat ini? Bisa dikatakan, sebagian besar negeri-negeri Islam adalah negara pengekor. Kebijakan luar negerinya tidak mandiri, tetapi bergantung pada ‘Tuan Besar’-nya: Inggris atau Amerika Serikat. Sebagai negara pengekor, kebijakan luar negeri mereka didikte sesuai dengan kepentingan ‘Tuan Besar’-nya. Pemimpin negeri pengekor ini pun tidak peduli apakah kebijakannya memberikan manfaat bagi rakyat atau tidak. Mereka juga tidak peduli meskipun kebijakannya menyengsarakan dan membunuh rakyatnya sendiri. Yang penting, mereka menjalankan kepentingan sang Tuan Besarnya dengan baik. Lihatlah Musharraf yang menjadi kaki tangan AS di Pakistan. Kebijakan yang dia ambil baik dalam luar negeri ataupun dalam negeri tidak lebih dari sekadar mengikuti arahan AS. Penguasa pengkhianat ini memberikan jalan lebar bagi tentara AS untuk menyerang Afganistan, tetangga yang penduduknya beragama Islam. Musharaf pun menjadi mitra utama AS untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai fundamentalis dan teroris. Untuk menunjukkan penghambaannya, Musharaf menyerang para Mujahidin dan kabilah-kabilah di perbatasan Afganistan yang berjuang membebaskan diri dari penjajahan AS dan sekutunya. Dia dengan bangga membunuh rakyat dan saudaranya sendiri, termasuk rakyat sipil dan para santri, untuk menunjukkan kepada AS bahwa dia serius memerangi para fundamentalis. Musharaf jugalah yang memerintahkan tentara untuk menyerbu Masjid Merah yang mengakibatkan ratusan santri terbunuh. Padahal saat itu ulama Pakistan yang menjadi mediator hampir berhasil melakukan negosiasi damai. Namun, Musharaf memilih membunuh para santri. Sekali lagi, ini untuk membuktikan bahwa dia pelayan setia AS. Musharaf juga meninggalkan pejuang Khasmir yang ingin membebaskan diri dari penjajahan India. Alih-alih mend |
|
