indra's posts with tag: democrazy
Monday, 19 May 2008 09:08  Syabab.Com - Presiden Bush memberikan ceramah pada dunia Arab, Ahad (18/05) kemarin. Dengan penuh kedustaan, Bush tampil seolah pahlawan bagi Timur Tengah, padahal dia sedang menancapkan penjajahannya di kawasan itu. Bush sedang memaksakan demokrasi serta ide-ide busuk lainnya, turunan dari ideologi kapitalisme di dunia Arab.
Sebarkan Ideologi Kapitalisme Bush di Mesir telah bertemu dengan kawan-kawannya para penguasa dan pejabat timur Tengah seperti Mesir dan Yordania. Kunjungan Bush di kawasan itu tiada lain untuk menyebarkan dan menancapkan idelogi kapitalisme yang sudah rusak itu. Dalam ceramah kemarin, Dia berbicara seputar semua hal mulai dari penindasan politik sampai penolakan hak-hak perempuan tetapi terkait tuntutan warga Palestina dia membantu Israel dalam perbincangan perdamaian di Timur Tengah. "Kebebasan dan perdamaian dalam genggamanmu," kata Bush walaupun tidak ada tanda-tanda kemajuan.
"Juga kerap kali di Timur Tengah, politik dibuat oleh satu pemimpin dalam kekuatan dan opisi tahanan," kata Bush di hadapan 1500 para pembuat kebijakan dunia dan para pemimpin bisnis di pantai Laut Merah.
"Amerika secara serius memiliki andil seputar para tahanan politisi di kawasan ini, seperti para aktivis demokrasi yang diintimidasi atau ditekan, koran, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terhenti dan tidak sepakat yang bersuara dibasmi," kata Bush.
Bush dengan hati busuknya seolah memberikan harapan bagi persoalan Timur Tengah, padahal yang terjadi tiada lain Bush sedang menyebarkan ideologinya yang busuk yang rusak, kapitalisme dengan demokrasi sebagai turunannya. Bush benar-benar menutup kebusukannya yang telah menahan, menyiksa dan membunuh lebih dari satu juta kaum Muslim di Irak dan Afghanista. Bush juga membiarkan para penguasa diktator yang telah menahan dan mengusir para politisi Muslim yang mengingkan Khilafah ditegakkan.
 Lebih lanjut Bush menyerukan semua negeri di kawasan tersebut merilis para tahanan dan membuka debat politik.
"Saya serukan pada semua bangsa di kawasan ini untuk merilis para tahanan dari suara hati mereka, membuka debat politik mereka dan kepercayaan orang-orang mereka untuk peta masa depan mereka," lanjut Bush.
Ceramah Bush yang penuh kedustaan dan omong kosong malah diberikan tepuk tangan oleh para hadirin. Padahal, tak ada debat dalam pikiran Bush yang ada malah Bush sendiri yang melakukan kejahatan di dunia, ketika mereka kalah dalam debat-debat politik. Bagaimana tahanan Guantanamo ataupun penjara Abu Gharib di Irak telah menggambarkan kejahatan Bush yang telah memenjarakan para aktivis muslim dengan label teroris.
Omong kosong Bush berlanjut dengan mendesak perluasan hak-hak perempuan sebagai "sebuah masalah moral. Tidak ada bangsa yang menghentikan setengah populasinya dari kesempatan yang akan menjadi produktif atau kesejahteraan. Wanita adalah sebuah tenaga berat, seperti saya telah melihat dalam keluargaku sendiri dan administrasiku sendiri."
Pada waktu yang sama, Bush menyambut pengembangan demokrasi di negeri-negeri seperti Turki, Afghanistan, Iraq, Maroko dan Yordania dan ia berkata, "Cahaya kebebasan mulai bersinar."
Bush juga mengulang kembali seruannya yang kedua kalinya agar di setiap negeri bekerja untuk "mengakhiri tirani di dunia kita".
Lagi-lagi, omong kosong Bush yang penuh kedustaan. Padahal lebih dari 1 juta warga Irak tewas akibat pendudukan AS atas Irak.
"Apakah ini yang dikatakan oleh Bush sebagai kebebasan? Apakah ini penyelesaian demokrasi Bush bagi orang-orang Arab dan kaum Muslimin? Apakah aku harus membayar dengan enam nyawa untuk demokrasinya?" kata seorang warga Muslim Iraq beberapa waktu lalu.
"Aku tidak ingin kebebasannya. Aku tidak ingin demokrasinya. Kakakku dan anak-anaknya terbunuh. Darah di badanku ini adalah buktinya," tambahnya lagi kepada Al-Jazeera sambil memperlihatkan darah merah di baju putihnya. Tirani Arab dan AS
Tirani para penguasa Arab telah memakan korban para aktivis Muslim. Sama halnya tirani yang diciptakan Bush seperti di Irak dan Afghanistan. Para penguasa Arab kebanyakan mereka berteman dengan Bush. Tindakan tirani mereka terutama terhadap para pengemban dakwah yang merindukan Islam sebenarnya diamini dan atas restu AS. Jadi siapa sebenarnya yang tirani dan siapa di belakang tirani para penguasa Arab itu?
Demikianlah kondisi negeri-negeri Muslim yang telah memiliki penyakit wahn, cinta kehidupan dan takut mati. Sejak awal mereka telah berkhianat kepada khilafah dan kini mereka berteman mesra dengan para penjahat yang telah membunuh jutaan kaum Muslim dan merampas tanah mereka.
Kehadiran Bush di Timur Tengah hanya akan memperkuat penjajahan dan pendudukan mereka di kawasan itu. Melalui teman baiknya para penguasa Arab tersebut telah memberikan sumber daya alam milik umat kepada para penjajah. Kondisi buruk ini tidak terjadi sebelumnya, kecuali setelah Khilafah dibubarkan dan kaum Muslim mengambil ide busuk dari barat seperti demokrasi dan nasionalisme. Selama kaum Muslim memegang teguh ide-ide barat yang rusak itu, maka selama itu pula kaum Muslim dijajah oleh bangsa-bangsa Barat.
Satu-satunya solusi untuk kaum Muslim keluar dari segala musibah, penderitaan, penjajahan, pendudukan dan pembunuhan adalah kembali kepada pangkuan Islam dan menegakkannya melalui Khilafah Islamiyyah. Sudah selakyanya kaum Muslim bersegera menegakkan institusi pemersatu umat yang akan membebaskan negeri-negeri mereka dari segala penderitaan, penjajahan dan pendudukan. Khilafah pula yang akan mengembalikan sumber daya yang kita miliki hanya untuk kesejahteraan kaum Muslim. Sampai kapan umat ini berdiam diri? [z/m/ap/syabab.com]
FRESH!/MEI/2008
Demokrasi konon kabarnya menjanjikan kebebasan, menjanjikan hidup lebih sejahtera, lebih beradab, lebih maju. Nyatanya, janji-janji itu hanya omong kosong belaka. Jika pun ada janji yang tertunaikan, adalah kebebasan tanpa batas. Pornografi kian marak, freesex ditumbuh-suburkan, kriminalitas meningkat tajam, prostitusi mendapat restu penguasa demi meraih pendapatan dari bisnis haram tersebut, makanan dan minuman haram gampang dicari dan dikonsumsi tanpa perlu malu dan takut dihukum asal ada izin dari pihak berwenang. Demokrasi pun melanggengkan kemiskinan dan kian mengembangkannya karena kekayaan hanya berputar di segelintir konglomerat. Sudah begitu, korupsi menjadi-jadi. Rakyat yang katanya berkuasa dalam sistem demokrasi tak punya kekuatan sedikit pun untuk menghentikan berkeliarannya para penguasa dan koruptor lintah darat atas nama demokrasi. Rakyat hanya mampu menyaksikan pesta pora penguasa menyedot seluruh sumber daya di atas penderitaan dan kemiskinan yang melilit kuat, di depan mata seluruh rakyat yang menatap kosong dan perut dibalut kelaparan. Kejadian yang mengerikan dan sangat tragis tentu masih membekas dalam ingatan kita. Di Sulawesi, seorang ibu yang tengah hamil 7 bulan tewas karena kelaparan. Pertanyaannya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal keluarga tersebut tinggal bersama keluarga lain di sebuah komunitas warga. Apa peran RT, RW, desa, kelurahan sehingga tak bisa mengetahui persoalan tersebut dan melaporkannya ke atasan mereka? Kita seringkali baru sadar ketika masalah tersebut sudah terjadi. Masyarakat kita seringkali baru tersentuh ketika segalanya sudah terlambat. Menyedihkan. Pemilu melanggengkan demokrasi Apakah kita pantas menjadikan demokrasi sebagai pegangan hidup, pandangan hidup dan tujuan hidup? Rasa-rasanya jika kita mau arif, demokrasi seharusnya diletakkan di tong sampah peradaban karena sistem ini sudah cukup menjadi neraka. Pemilu yang dijadikan alat untuk menyeleksi calon pemimpin dan wakil rakyatpun telah gagal total. Meski pemilihan langsung sering digelar dari tingkat terendah sampai tertinggi dari jenjang pemerintahan, tapi tetap saja menyisakan penderitaan dan masalah kehidupan bagi rakyat banyak yang persoalannya terus menumpuk tak terselesaikan. Ini sebuah kenyataan pahit yang seharusnya segera menyadarkan kita semua. Para calon pemimpin dan wakil rakyat hanya menjadikan rakyat sebagai pasar untuk mendulang suara dalam pildes, pilkada, pilgub, dan pilpres. Bahkan untuk itu, mereka melakukannya dengan cara terkutuk dan kecurangan di sana-sini demi sebuah raihan jabatan. Lagi pula seharusnya kita pun mafhum dan perlu mencurigai setiap calon pemimpin yang jor-joran menggelontorkan duitnya baik dalam pilkada, pligub, maupun pilpres karena pasti ada pamrihnya. Pamrih yang sudah jelas adalah jabatan dan harta. Lalu buat apa kita masih berharap kepada calon pemimpin seperti itu? Celakanya lagi, semuanya menempuh jalan yang sama dan sama sekali tak ada pilihan bagi kita kecuali tidak memilihnya. Maka, jika kita masih berharap kepada demokrasi, masih percaya bahwa pemilu dalam sistem demokrasi dapat menjadi alat ampuh menyeleksi calon pemimpin kita, masih yakin bahwa dengan modal demokrasi dan pemilu kita bisa bangkit, itu artinya kita sama saja rela dijajah oleh utopia. Sama utopianya dengan demokrasi itu sendiri. Menyedihkan sekaligus tragedi dari sebuah rendahnya pemikiran. Percayalah, bahwa pemilu dalam koridor demokrasi adalah upaya mempertahankan dan melanggengkan demokrasi itu sendiri. Percayalah, meski demokrasi disebut-sebut sistem paling ideal memberikan kebebasan, nyatanya tak pernah ada kebebasan bagi yang berpotensi mengancam demokrasi itu sendiri. Buktinya, calon independen yang tak didukung partai politik yang ada tetap dijegal. Apalagi jika partai Islam yang ngotot mengusung asas Islam dan syariat Islam untuk diterapkan, pemelihara demokrasi pasti dengan semangat menggagalkannya. Gara-gara aturan anomali dari demokrasi itu sendiri, maka banyak partai Islam yang dilematis. Bertahan menempuh jalur demokrasi untuk memperjuangkan Islam atau memutus ikatan dengan berjuang di luar pagar demokrasi. Sayangnya, lebih banyak partai Islam yang memilih bertahan meski idealisme digerus pragmatisme bahkan akhirnya masuk ke comberan yang dibuat demokrasi. Akibatnya sungguh mengenaskan ada banyak partai Islam yang mengusung pluralisme dan sekularisme. Musibah besar! Jika ini terus terjadi, kebangkitan hakiki pasti tak akan pernah teraih. Kebangkitan umat Islam pasti akan terus dihadang oleh demokrasi. Maka, menjadikan demokrasi sebagai jalan keluar dari penderitaan selama ini sebenarnya sedang menelusuri setapak demi setapak jalan sesat yang menjebak dan menjerumuskan serta menjauhkan impian kebangkitan Islam itu sendiri. Dan, kita akan tetap sengsara bersama demokrasi. Jalan keluar yang benar adalah: kuburkan demokrasi di liang lahat peradaban, kampanyekan dan perjuangkan ideologi Islam. [rahadi]
http://www.gaulislam.com/sengsara-bersama-demokrasi/
 INSPIRASI/MEI/2008
Demokrasi, ide yang lama disakralkan umat manusia, kini berada dalam ancaman. Di Indonesia, banyak pengusung ide demokrasi gelisah. Serentetan cacat demokrasi menyeruak ke permukaan. Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) di sejumlah daerah ternyata bermasalah. Mulai money politics, manipulasi data pemilih, hingga konflik horizontal di tengah masyarakat akar rumput. Padahal, selain dimaksudkan sebagai pemilihan kepala daerah, pilkada juga dimaksudkan sebagai pesta demokrasi di tingkat bawah. Karena rusuhnya, sampai-sampai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa pilkada itu mudlarat. Sebenarnya bukan saja pilkada yang bermasalah. Pemilu di tingkat nasional pun selalu rawan hal yang serupa. ?Serangan fajar’ hingga sikap saling curiga yang menimbulkan ketegangan nasional. Hal lain yang kini dicemaskan oleh para pengusung demokrasi ialah persoalan kesejahteraan. Sejumlah kalangan menyerukan agar jangan mengaitkan demokrasi dengan kesejahteraan. Presiden SBY pun mengingatkan hal serupa kepada masyarakat. Kecemasan ini amat berdasar karena demokrasi yang telah lama dipraktikkan di tanah air - juga di dunia - alih-alih menciptakan kemakmuran bersama justru menggali jurang kemiskinan yang kian dalam. John Pilger, ekonom terkemuka, mengatakan bahwa ? ekonomi dunia dikendalikan hanya oleh 200 perusahaan raksasa. Aset perusahaan Ford sama dengan kekayaan Denmark. Seruan agar jangan mengaitkan demokrasi dengan kesejahteraan sebenarnya adalah pengingkaran terhadap ajaran demokrasi sendiri. Dalam demokrasi secara built-in telah terkandung kebebasaan ekonomi. Berlaku prinsip survival of the fittest, siapa yang kuat dialah yang bertahan. Karena bukankah inti ajaran demokrasi adalah kebebasan? Lihat saja bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa multinasional seperti Levis, Calvin Klein, Reebok, Adidas, Nike dengan rakusnya berproduksi di atas upah rendah buruh-buruh di negara dunia ketiga. Perusahaan sepatu Nike dengan entengnya mengontrak pegolf dunia Tiger Wood untuk mempromosikan produk mereka dengan nilai kontrak yang setara dengan upah buruh perusahaan itu se-Indonesia. Atau, saksikan juga bagaimana demokrasi yang telah berkelindan dengan kapitalisme ?membunuh’ rakyat miskin secara perlahan. Seperti yang dialami sang ibu malang Daeng Mapaseng bersama anaknya dan janin 7 bulan yang dikandungnya, mati kelaparan. Dan ribuan lagi balita di Indonesia merasakan kepedihan gizi buruk. Sedangkan di sudut lain banyak orang tenggelam dalam kekayaan mereka. Termasuk Menkokesra RI yang baru saja dinobatkan sebagai orang terkaya di tanah air. Maka, apalagi yang mau diharapkan dari demokrasi? Stabilitas politik tak kunjung terwujud, kesejahteraan masyarakat pun tak tercipta. Mengharapkan demokrasi menciptakan kemaslahatan sama saja menegakkan benang basah. Mustahil. Demokrasi sebenarnya menyimpan program self-destruction yang bisa meledak kapan saja. Termasuk ketika sedang merasa di puncak. [januar]
http://www.gaulislam.com/menegakkan-benang-basah-demokrasi/
EDITORIAL/MEI/2008
Bergulirnya era reformasi di negeri ini, mencuatkan harapan masyarakat untuk menuju kepada kebangkitan. Bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan. Bangkit dari kebodohan dan kesengsaraan. Umat Islam pun mendambakan kehidupan yang lebih baik. Terutama dalam menjalankan syariat Islam yang selama Orde Lama dan Orde Baru terbelenggu. Benih-benih kebangkitan itupun tampaknya mulai merekah. Ditandai dengan makin tingginya kesadaran umat untuk kembali ke jalan lurus yang mampu menghantarkan kepada kebangkitan hakiki, yakni ideologi Islam. Masyarakat mulai melirik Islam sebagai solusi atas berbagai himpitan masalah yang terjadi akhir-akhir ini akibat penerapan sistem kapitalisme. Mereka mulai sadar, betapa kapitalisme telah menindas sisi-sisi kemanusiaan mereka hingga kelaparan merajalela, gizi buruk mengancam generasi, minyak tanah menghilang, dst. Namun, kebangkitan yang didambakan tak jua menyapa karena sistem sekular-kapitalisme masih setia bercokol di negeri ini. Kendati sudah jelas impotensinya dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, sistem ala Barat yang notabene buatan manusia itu masih juga dipertahankan. Bahkan anehnya, digadang-gadang menjadi resep jitu untuk memulihkan kondisi bangsa menuju lebih baik. Demokrasi misalnya, masih dipuja-puja sebagai satu-satunya model pembangunan yang mampu membawa masyarakat pada kemajuan. Padahal kenyataannya, demokrasi justru penghambat kebangkitan. Sebaliknya, demokrasi membawa masyarakat pada kemunduran, kembali ke zaman jahiliyah. Gara-gara demokrasi yang melegalkan kebebasan beragama misalnya, aliran sesat bertumbuhan bak jamur di musim hujan. Akidah umat yang lurus, poran-poranda oleh berbagai paham nyeleneh. Akibatnya, pola pikir umat merosot ke dalam jurang irasionalitas. Gara-gara demokrasi pula yang menawarkan pemilihan pimpinan langsung, mulai ketua RW, kepala desa, bupati, walikota, gubernur hingga presiden, konflik horisontal antarwarga meluas. Umat yang satu terancam terpecah-belah karena beda partai, beda kandidat, dan bahkan beda isi amplop. Gara-gara demokrasi yang mensahkan kebebasan bertingkah-laku, pornografi dan pornoaksi merebak hingga menjungkirbalikkan harkat dan martabat manusia lebih rendah dari binatang. Jadi, masihkah berharap pada demokrasi sebagai resep jitu pembawa kebangkitan umat? Kalau iya, sampai kapanpun kita hanya mengejar fatamorgana. Karena itu, sudah saatnya melengserkan demokrasi dari percaturan politik, bahkan peradaban dunia. Karena demokrasi sesungguhnya tak layak disebut sebagai sebuah peradaban, kecuali peradaban jahiliyah. Mari kembali kepada Islam. [asri]
http://www.gaulislam.com/demokrasi-penghalang-kebangkitan/
 Musim pemilu AS telah dimulai dimana rakyatnya mulai memilih Presiden baru. Beberapa bulan ke depan, Amerika dan belahan dunia lainnya akan menyaksikan siapa pengganti Presiden GW. Bush, apakah itu John McCain dari Partai Republik atau Hillary Clinton atau Barack Obama, dua capres dari Partai Demokrat. Sistem politik Amerika sering dibanggakan pada dunia sebagai contoh ‘Impian Amerika’, dimana rakyat biasa bisa memilih dengan penuh kebebasan untuk memilih pemimpin mereka, secara tertib dan damai. Dengan bangga, mereka berkata bahwa siapapun bisa mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden.
Namun, kenyataan menunjukkan bahwa impian politik Amerika tidak lebih dari sekedar mitos; ini terbukti dari jumlah uang yang luarbiasa besar digelontorkan oleh beberapa kandidat elit saja; milyaran dollar telah terbayar untuk biaya kampanye. Faktanya adalah bahwa di Amerika dan dimana pun, Demokrasi tidak pernah menepati janjinya. Kuatnya pengaruh uang adalah kecacatan Demokrasi, suatu sistem pemerintahan yang memihak golongan kaya dan istemewa saja.
Di pemilu 2004, capres saat itu GW Bush menerima donasi 292 juta dollar, sedangkan lawannya John Kerry dari partai democrat menerima 253,9 juta dollar. Kandidat independen, Ralph Nader hanya menerima 4,5 juta dolar saja. Total biaya pemilihan Presiden dan kursi perwakilan rakyat di Konggres berkisar sebesar 3,9 milyar dollar.
Untuk tahun 2008 ini, Barack Obama telah mendapatkan 193 juta dolar, Hillary Clinton 169 juta dolar, sedangkan John McCain sekitar 64 juta dolar. Sebenarnya persyaratan untuk menjadi Capres Amerika cukup sederhana: kelahiran warga negara Amerika, tinggal di amerika selama 14 tahun, dan berumur minimal 35 tahun. Akan tetapi dengan jumlah biaya kampanye yang sangat besar seperti biaya iklan TV, radio dan kebutuhan pemasaran kampanye lainnya, sangat kecil kemungkinannya bagi anggota rakyat biasa untuk bisa menjadi capres yang bisa diperhitungkan. Uang menjadi penghadang alami.
Kenyataan semacam inilah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari para pemilih Amerika terhadap sistem politiknya sendiri. Partisipasi pemilih di pemilu Amerika menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan merupakan salah satu tingkat partisipasi yang rendah di antara negara-negara maju lainnya. Maka secara praktis, hanya kelompok minoritas dari seluruh para pemilih yang memenuhi syarat sajalah yang akhirnya memilih calon wakil rakyat dan presiden.
Rakyat biasa pun akhirnya mulai mempertanyakan kenapa pilihan mereka pada pemilu sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam sistem politik amerika. Dugaan rakyat terhadap tidak berartinya pilihan mereka pada pemilu semakin menguat ketika kebijakan politik partai Demokrat dan partai Republik semakin sulit dibedakan. Keduanya menerapkan politik luarnegeri yang haus perang dan memiliki agenda pro bisnis dengan mengorbankan pendanaan pelayanan sosial dalam negeri. Alasan kenapa sistem Demokrasi Amerika bisa melahirkan situasi seperti ini adalah kuatnya pengaruh uang dan kelompok-kelompok kunci yang memiliki kepentingant tertentu. Korporasi atau perusahaan besar Amerika dan kelompok-kelompok tidak melihat diri mereka sebagai dermawan yang murah hati.Akan tetapi mereka memberikan uang kepada para calon politisi dengan harapan ketika para politisi terpilih atau memenangkan kursi kekuasaan, lahirlah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri.
Inilah cacat yang mendasar dari sistem Demokrasi, dimana ia menghasilkan hukum dan kebijakan buatan manusia yang akan menguntungkan pihak-pihak yang bisa memenangkan pengaruh, dengan tumbal rakyat biasa. Presiden Amerika sendiri, Eisenhower, pernah memperingatkan adanya kekuatan korup yang bisa menyetir kebijakan politik Amerika dalam pidato perpisahannya di bulan Januari 1961 sebagai berikut:
“…three and a half million men and women are directly engaged in the defence establishment. We annually spend on military security more than the net income of all United States corporations. This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence — economic, political, even spiritual — is felt in every city, every State house, every office of the Federal government.
We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military/industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.”
(”… tiga setengah juta pria dan wanita terlibat langsung dalam industri pertahanan. Kita mengeluarkan dana untuk kepentingan militer yang nilainya melampaui gabungan dari seluruh keuntungan bersih perusahaan-perusahaan di Amerika. Bagi Amerika sendiri, adanya superstruktur militer yang didukung oleh industri persenjataan adalah suatu hal baru. Dan pengaruhnya sungguh luar biasa baik dari segi ekonomi, politik, dan spiritual, dan juga dirasakan di setiap kota, pemerintah negara bagian, dan setiap departemen Federal.
Di satu sisi, kami sadar bahwa superstruktur ini penting untuk dimiliki. Tapi kita juga jangan lengah akan dampak atau implikasi yang berbahaya. Kerja keras kita, sumber daya kita, dan kehidupan kita, serta struktur masyarakat kita, kesemuanya saling terkait dan terlibat. Maka dalam sistem pemerintahan kita tetap harus ada kewaspadaan dari setiap pengaruh, baik secara sengaja atau tidak, dari kompleks militer/industri. Potensi akan lahirnya suatu kekuasaan yang tidak pada tempatnya akan tetap ada. “)
Saat ini pendanaan pertahanan Amerika sebesar 1 milyar dolar per tahun. Ini besarnya hampir sama dengan total APBN yang disetujui Konggres AS di bulan Maret 2008 sebesar 3 milyar dolar. Sedangkan pendanaan sosial dan kesehatan, secara kontras, semakin menurun di tahun-tahun terakhir. Meskipun, Amerika semakin banyak menghabiskan kekayaannya untuk kepentingan militer dan perang penjajahan di luar negerinya, pengaruh dari kontraktor persenjataan justru tidak menyurut. Pembagian proyek-proyek militer di negara-negara bagian yang diwakili para senator-senatornya yang berpengaruh di Konggres menunjukkan politik “Pork Barrel”, yaitu politik yang menunjukkan akrabnya pengaruh uang dengan politik. Ini tidak hanya terjadi di sektor pertahanan, tapi juga melibatkan semua korporasi Amerika, dimana mereka saling berlomba untuk memenangkan pengaruh pada para politisi. Hillary Clinton , baru-baru ini justru membuat pembelaan yang mengesankan terhadap para kelompok lobi yang memiliki kepentingan tertentu, seperti bank-bank investasi dan lembaga-lembaga keuangan yang merupakan donatur tradisional yang menyumbang dana bagi para calon Presiden dari partai demokrat maupun partai republik.
Kerentanan Demokrasi terhadap pengaruh uang dan korupsi tidak hanya terjadi di Amerika saja. Di manapun Demokrasi berada sebagai sistem pemerintahan, di situ tampaklah bagaimana golongan elit yang akhirnya mampu mengontrol pengaruh. Penelitian yang dilakukan di Amerika sendiri juga menunjukkan bahwa perusahaan yang menyumbang kepada para politisi selalu mendapatkan keuntungan yang besar dibanding perusahaan lainnya. Maka tidak heran kalau lapangan pekerjaan di Amerika di pindah ke luar negeri seperti negeri Dunia Ketiga (outsource) secara agresif, sehingga bisa menambah keuntungan mereka.
Demokrasi secara realita adalah cara canggih untuk mengontrol pengaruh dan dipakai oleh korporasi Amerika dan elit politiknya untuk secara berhati-hati memilih para pemimpinnya. Ketika rakyat Amerika memulai tradisinya untuk terlibat dalam pemilu, hasilnya akan selalu bisa ditebak. Siapapun yang menang, terlepas dari janji2 apapun yang pernah ditawarkan pada rakyat, akan melahirkan kebijakan-kebijakan ‘balas budi’ kepada para donaturnya di masa kampanye. Itulah sebabnya, pemenang sejati dalam pemilu adalah korporasi Amerika, kelompok lobi, dan grup yang memiliki kepentingan tertentu, yang telah menyokong dana kampanye para politisi. Akhirnya, golongan kaya sekali lagi mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan nasib jutaan rakyat biasa. (Rusydan; Khilafah.com / 25 Maret 2008) Negara Korporasi - Dick Cheney (wakil presiden) memimpin perusahaan Haliburton Energi hingga tahun 2000. Berkat hubungan politisnya, dia berhasil memperoleh keuntungan mencapai sekira 45 juta dolar AS
- Condoleeza Rice (menlu AS ): CEO perusahaan Chevron Texas.
- Donald Rumsfeld (mantan Menhan) :pernah menjabat wakil pemimpin perusahaan Western Oil. Dia juga merupakan partner Bush di perusahaan Enron Energy. Perusahaan ini menjadi perusahaan pertama Amerika dalam rangkaian ambruknya perusahaan-perusahaan Amerika setelah kejahatan keuangan yang menenggelamkannya pada akhir tahun 2001.
- Pusat Keamanan Publik: sekitar 100 orang pejabat di pemerintahan Bush yang pertama, mereka menanamkan investasinya yang mencapai 144,6 juta dolar AS di sektor migas
sumber: hizbut-tahrir.or.id
Saturday, 23 February 2008
 Syabab.Com - Untuk menancapkan ideologi kapitalisme dan demokrasinya, Kongres AS melalui Delegasi Komisi Bantuan Demokrasi (House Democracy Assistance Commission/HDAC) sepakat untuk menjalin kemitraan dengan DPR RI. Demokrasi sebuah sistem rusak yang telah menempatkan aturan manusia di atas segala-galanya itu terus menerus disebarluaskan AS di negeri-negeri Muslim.
Kedua lembaga tersebut telah menandatangani MoU atau nota persepahaman. MoU yang ditandatangani oleh Ketua HDAC, David Price dan Ketua DPR RI, Agung Laksono ini intinya antara lain untuk meningkatkan pertukaran informasi, pengetahuan, dan pelatihan antara Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Indonesia.
Diantara program yang akan digulirkan ialah Program Penguatan Legislatif Nasional (National Legislative Strengthening Program) dan Program Dukungan Reformasi Demokrasi (Demokratic Reform Support Program).
Ini semakin menjelaskan kepada kita, bahwa sistem yang diterapkan di negeri ini tiada lain sistem demokrasi yang tidak terlepas dari pengemban ideologi tersebut, AS. Bahkan melalui USAID, AS tidak tanggung-tanggung mengeluarkan dana senilai tiga juta dolar AS untuk mendukung program-program tersebut.
HDAC merupakan komisi bipartisan DPR AS. Selama lima hari (17 - 21 Februari 2008), delegasi HDAC melakukan kunjungan ke Indonesia.
Misi komisi ini adalah untuk mendorong pemerintahan yang responsif dan efektif serta memperkuat lembaga demokrasi dengan cara mendukung parlemen di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang.
Program dari komisi tersebut di Indonesia tiada lain dirancang untuk membantu para anggota DPR RI beserta stafya dalam mereformasi perundang-undangan. Tentu termasuk di dalamnya membuat perundang-undangan sesuai dengan kapitalis AS.
Banyak perundang-undangan di negeri ini yang tak berpihak kepada rakyat, malah sesuai dengan keinginan dari pihak luar. UU SDA dan UU migas telah nyata keberpihakan para 'wakil rakyat' itu sebenarnya kepada siapa?
Demokrasi merupakan sistem kuno yang telah menempatkan aturan manusia berada di atas aturan Allah Swt, Pencipta Alam Raya beserta isinya. Saat ini demokrasi terus menerus ditancapkan di negeri-negeri muslim menyebabkan negeri kaum Muslim tersebut berani lantang untuk mencampakkan aturan dari Sang Pencipta.
Atas nama demokrasi, kapitalisme dengan akidah sekularismenya telah mencengkram kaum Muslim. Sumber daya alam dengan mudah diserahkan kepada asing ketimbang untuk kesejahteraan rakyatnya. Berbeda halnya dengan sistem Islam yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Khilafah Islam akan mengembalikan sumber daya alam milik umum tersebut dikembalikan dan dikelolan untuk kemakmuran rakyatnya. Sampai kapan kita masih berpangku pada kesengsaraan demokrasi? Khilafah kali kedua akan segera mengakirinya, insya Allah. [z/f/ant/syabab.com]
| Thursday, 14 February 2008 |  Syabab.Com - Demokrasi telah nyata menimbulkan kekacauan dan kerusakkan bagi umat manusia. Namun masih ada yang berbangga dengan sistem ini. Bahkan Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dianggap bisa dijadikan sebagai kiblat bagi demokrasi di negara-negara Arab, Timur Tengah atau negara-negara yang bermayoritas muslim.
Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Syura Yaman, Abdul Aziz Abdul Ghani usai mengadakan pertemuan dengan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/02). Di samping itu Hidayat didampingi oleh Wakil Ketua MPR, AM Fatwa dan BRA Mooryati Soedibyo.
"Mereka berharap pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia bisa dijaga perkembangannya dalam konteks kualitasnya, agar betul-betul bisa ditiru oleh negara-negara Arab atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di luar Indonesia. Karena menurut mereka pengalaman demokrasi Indonesia adalah sesuatu yang sangat berharga, " ujar Hidayat Nurwahid menirukan pernyataan Ketua Majelis Syuro Yaman Abdul Aziz Abdul Ghani dalam pertemuannya itu.
Entah apa sesungguhnya yang dibanggakan dari pelaksanaan demokrasi di negeri ini hingga menurut Hidayat, Yaman ingin belajar dari Indonesia bagaimana mengelola perubahan Undang-Undang Dasar (UUD). "Sebab, di negara Yaman saat ini sedang mempersiapkan proses perubahan UUD, sehingga dapat menghasilkan produk perundang-undangan yang lebih baik," katanya.
Bahkan sebelumnya Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional, Yusuf Qardawi juga memuji penerapan demokrasi di negeri terbesar penduduknya muslim ini.
Lagi-lagi apa sebenarnya yang dibanggakan dari penerapan demokrasi di negeri ini ketika sumber daya alamnya dikeruk oleh asing dan para pejabat kelas kakap. Apa yang dibanggakan dari demokrasi di negeri ini ketika kemiskinan semakin meninggi dan pengangguran di mana-mana? Apa yang dibanggakan dari demokrasi di negeri ini ketika pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah yang kerap menimbulkan anarkisme karena memperebutkan kursi kekuasaan? Apa yang dibanggakan dari demokrasi di negeri ini ketika kehormatan para wanita dirusak dan hanya dijadikan sebagai komoditas barang dagangan? Apa yang dibanggakan dari demokrasi di Indonesia ketika para anggota dewan membuat peraturan-peraturan yang lebih berpihak kepada penjajah, AS dan barat serta para pengusaha kapitalis ketimbang daripada rakyatnya? Apa yang dibanggakan dari penerapan demokrasi di negeri ini ketika privatisai merajalela? Apa yang dibanggakan demokrasi di negeri ini ketika aturan manusia di atas aturan Allah Swt. Pencipta manusia itu?
"Ini sangat membanggakan dan sebagai bukti bahwa Islam dan demokrasi bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ujar Al-Qaradhawi.
Padahal telah nyata sistem demokrasi menjadikan yang berhak untuk membuat hukum itu diserahkan kepada tangan manusia yang lemah dan terbatas ketimbang pada Pencipta Yang Mahatahu. Jelas, demokrasi bertentangan dengan sistem Islam.
Kerusakkan akibat demokrasi juga telah nyata di depan mata. Penjajahan, kesengsaraan, kediktatoran, penganiayaan, kebebasan yang nista, kedzaliman penguasa atas rakyat, perampasan sumber daya alam, dan kerusakkan lainnya akibat diterapkannya sistem demokrasi yang hina tersebut.
Agenda demokratisasi di Timur Tengah merupakan kelanjutan dari agenda AS untuk melenyapkan Islam dari tatanan kehidupan. Demokrasi telah nyata kerusakkannya, baik secara fakta, historis, maupun secara normatif. Demokrasi bukan saja ide melainkan sistem kufur yang mebahayakan dan terbukti membahayakan dunia. Aturan Allah dikesampingkan, kebenaran ada di tangan mayoritas, bila mayoritas sepakat atas perkawinan homo maka dalam demokrasi itu sah-sah saja. Apa sistem seperti ini yang dikehendaki oleh negeri kaum Muslim? Mengapa kita tidak kembali kepada sistem yang sempurna yang turun dari Allah Swt. Rabb Pencipta Alam Raya ini?
Semestinya tokoh-tokoh kaum Muslim di negeri ini menyadari, bahwa demokrasilah biang kerusakkan dan kesengsaraan di negeri ini yang telah membuat negeri ini lancang terhadap aturan Allah Swt. Sangat ironis, ketika di negeri ini berbangga terhadap demokrasi padahal seorang uskup agung anglikan saja sepakat syariah islam untuk ditegakkan di negerinya, Inggris.
Sampai kapan para tokoh umat islam itu berpangku pada ide-ide selain Islam dan sampai kapan mereka akan kembali kepada aturan dan perintah Allah Swt? [z/fatih/sk/syabab.com] |
Oleh : Ir. Muhammadun (Ketua HTI Riau) (dimuat di Harian Riau Pos - Senin, 21 Januari 2008) The west won the world not by the superiority of its ideas, values or religion. But rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, but non westerners never do. (Prof. Samuel P Huntington).
Demokrasi dan kesejahteraan. Itulah topik hangat dalam Silaknas ICMI di Pekanbaru, beberapa hari yang lalu. Nanat Fatah Natsir bahkan berharap Indonesia bisa menggapai kesejahteraan dengan jalan demokrasi (Riau Pos, 12/1/2008). Padahal Indonesia sudah termasuk negara demokratis. Demikianlah pengakuan masyarakat dunia. Indonesia telah berhasil mengembangkan dan mempraktikkan demokrasi yang ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2004 yang mengantarkan SBY-dari parpol yang baru terbentuk-menjadi presiden. Demikian tegas Ketua Komite Konferensi Dunia IAPC ke-40, Pri Sulisto, di Nusa Dua, Bali (Republika, 12/11/07). Indonesia akhirnya meraih ‘’Medali Demokrasi’’.Pertanyaannya, apakah demokrasi berkolerasi dengan kesejahteraan masyarakat? Apakah dengan demokrasi seluruh kebutuhan masyarakat-seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan-tercukupi dengan baik? Faktanya, di Indonesia banyak rakyat miskin tanpa rumah dengan mal nutrisi, tidak mempunyai harapan hidup layak karena tidak adanya jaminan kesehatan, biaya pengobatan yang melambung tinggi, rasa aman yang mahal dan yang lainnya. Kementerian Perumahan Rakyat mencatat, pada awal Oktober 2007 terdapat sekitar 9,5 juta keluarga di Indonesia yang belum mempunyai rumah. (Jawa Pos, 30/10/07).Ternyata Amerika dan negara-negara Barat lain maju perekonomiannya bukan karena demokrasi. Sebagaimana kata Huntington di atas, ‘’Barat unggul di dunia sekarang ini bukan karena kehebatan ide, nilai-nilai atau agamanya. Barat maju, sejahtera dan unggul lebih karena kemampuannya mengorganisasi kekacauan (imperialisme).’’ Lihatlah kenyataan ini, berapa ton emas yang dikeruk Freeport, dibawa ke Amerika dan telah membuat banyak rakyat Amerika sejahtera karenanya. Berapa milyar barel minyak dari Aceh, Riau, Cepu dan Kaltim yang disedot perusahaan-perusahaan Amerika dan telah membuat mereka kaya. Dan seterusnya. Kalaupun Mereka menegakkan demokrasi, apalagi dengan biaya yang sangat mahal sebagaimana Pilpres di AS, sementara tidak ada imperialisme yang mereka lakukan, dipastikan Barat tidak semaju sekarang. Contoh lain adalah Belanda. Belanda bisa membangun negaranya seperti sekarang apakah karena demokrasi? Kalau kita melihat sejarah, Belanda bisa seperti sekarang bukan karena demokrasi tapi karena 350 tahun menjajah Indonesia.Demikian juga Rusia. Rusia atau dulu Uni Soviet, pada masa kejayaan komunisme meraih kemajuan di bidang sains dan teknologi. Mereka mampu menciptakan teknologi canggih hingga teknologi ke ruang angkasa. Padahal komunisme sering diklaim memberangus demokrasi dan kebebasan. Jadi, persoalannya bukanlah masalah demokrasi atau tidak, tetapi apakah masyarakat itu memiliki kebiasan berpikir produktif atau tidak. Paradoks Demokrasi Demokrasi secara ideal dirumuskan oleh Abraham Lincoln sebagai sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat. Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik tertentu. Dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang telah disepakati. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Benarkah secara faktual dalam demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat? Anggapan yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat jelas keliru. Faktanya, di Indonesia sendiri, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa dan pengusaha. Bahkan kebijakan dan keputusan pemerintah sering dipengaruhi oleh kepentingan para pemilik modal, baik lokal maupun asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun Presiden-yang katanya perpanjangan dari kepentingan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat-sering bertabrakan dengan kemauan rakyat. Betapa sering kebijakan pemerintah yang diamini para wakil rakyat justru didemo oleh rakyat sendiri.Ketergantungan parpol pada jalur ekonomi sebenarnya merupakan suatu hal klasik dan wajar. Sebab, partai-partai memerlukan dana untuk berbagai macam kegiatannya. Namun, dalam demokrasi, nampaknya kerjasama aktor-aktor dan instrumen politik dengan aktor-aktor dan instrumen ekonomi telah membentuk suatu lingkaran setan. Pada saat akan terjadi pemilihan umum, para konglomerat berupaya memasang perlindungan bagi bisnisnya agar tidak rontok di tengah jalan dengan mengucurkan dana kepada partai-partai yang diprediksi akan meraih suara cukup banyak. Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Cilfrede Pareto dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya yang berkuasa adalah sekelompok kecil orang atas kelompok besar. Khusus kasus di Indonesia, kelompok mayoritas adalah Muslim, tetapi kenyataanya yang senantiasa diuntungkan adalah kelompok non-Muslim karena kekuasaan atau modal dimiliki oleh kelompok minoritas non-Muslim. Hal senada juga dinyatakan oleh Benjamin Constan. Ia menyatakan bahwa demokrasi membawa masyarakat menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen. Konsep Suara Mayoritas Memang benar, realitasnya masyarakat tidak mungkin semuanya duduk di pemerintahan. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar muncul konsep perwakilan rakyat. Suatu hal yang patut dicermati adalah klaim sistem demokrasi terhadap suara mayoritas wakil rakyat di parlemen sebagai suara mayoritas rakyat.Dalam kenyataannya, telah terjadi pengalihan dari mayoritas rakyat ke minoritas rakyat. Bagaimana tidak, untuk menjadi anggota legislatif seseorang perlu mengantongi suara dengan kuota tertentu. Konsekuensinya, seorang wakil rakyat setara dengan jumlah rakyat dengan kuota tersebut. Setiap pikiran, saran, sikap, dan keputusan dari setiap anggota legislatif dianggap selalu setara dan senantiasa mewakili sejumlah orang tersebut. Padahal, realitasnya ‘’wakil rakyat’’ tersebut tidak pernah meminta pendapat rakyat yang diwakilinya, rakyat tidak dapat mengoreksi apalagi memecatnya. Kalaupun di-recall bukan oleh rakyat melainkan oleh pimpinan partainya.Dengan demikian, sebenarnya keputusan-keputusan yang diambil oleh para anggota legislatif sekalipun diakukan sebagai suara rakyat, hakikatnya telah beralih kepada suara anggota legislatif itu secara individual. Satu hal lagi, apakah suara mayoritas itu pasti benarnya? Bila jawabannya didasarkan pada pelogikaan manusia maka boleh jadi ya. Namun, ternyata Allah SWT Dzat Yang Maha Tahu menyatakan sebaliknya. Kebenaran bukan ditentukan oleh mayoritas atau minoritas suara melainkan ditetapkan berdasarkan dalil syar’i.Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Assiddiqy dalam kesempatan Silaknas ICMI di Pekanbaru pekan lalu mengatakan bahwa demokrasi memang telah membawa cacat bawaan. Nah, mestinya kita tidak terjebak dalam pola pikir democratic trap (jeratan demokrasi). Untuk memperbaiki negeri ini kita harus keluar dari kotak pemikiran konvensional (out the box), sehingga akan muncul pikiran-pikiran alternatif yang jernih, tidak sekedar defensif apologetik tatkala menghadapi serbuan pemikiran dari Barat. Karena sebagaimana kata Samuel P Huntington tadi, Barat ternyata maju bukan karena keunggulan pemikiran, ide atau agamanya namun karena kemampuan mengelola kekacauan alias imperialisme. Lantas untuk apa kita ikut-ikutan mengadopsi dan memasarkan ide-ide Barat ? Wallahu a’lam bi-showab.***
 Kalau ada bentrok antara Ustadz dengan Pastur, pihak Depag, Polsek, dan Danramil maka yang harus disalahkan adalah Ustadz. Sebab, kalau tidak, itu namanya diktator mayoritas. Kalau mayoritas kalah, itu memang sudah seharusnya, asalkan mayoritasnya Islam dan minoritasnya Kristen. Namun, kalau mayoritasnya Kristen dan minoritasnya Islam, Islam yang harus kalah. Baru wajar namanya…
“Agama” yang paling benar adalah demokrasi. Anti-demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaimana yang pro dan yang kontra demokrasi ditentukan pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah menjadi pihak yang diplonco dan dites terus-menerus oleh subyektivisme kaum non-Islam… Orang-orang non-Muslim, terutama kaum Kristiani dunia, mendapatkan previlese dari Tuhan untuk mempelajari Islam tidak dengan membaca al-Quran dan menghayati Sunnah Rasulullah Muhammad saw., melainkan dengan menilai dari sudut pandang mereka. Maka dari itu, kalau penghuni peradaban global dunia bersikap anti-Islam tanpa melalui apresiasi terhadap al-Quran, saya juga akan siap menyatakan diri sebagai anti-demokrasi karena saya jembek dan muak terhadap kelakuan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia… ***** Paragraf di atas sengaja saya nukil dari sebuah kolom kecil seorang budayawan terkenal di Tanah Air. Lewat sindirannya yang tajam, ia mengungkapkan kegeramannya terhadap praktik demokrasi yang sering bersikap tidak adil terhadap Islam dan kaum Muslim. Di sisi lain, kita juga sering menyaksikan ketidakadilan terhadap Islam dan kaum Muslim atas nama HAM yang tercermin dalam beberapa contoh kasus berikut: Jika ada sekelompok umat Islam mengobrak-abrik tempat-tempat mesum, mereka akan dianggap bertindak semena-mena dan melanggar HAM. Mereka layak dihukum. Sebaliknya, para pelacur dan lelaki hidung belang yang biasa mangkal di tempat-tempat maksiat itu tak tersentuh. Mereka dianggap tidak melanggar HAM. Yang wanita dibiarkan karena sekadar sedang mencari penghidupan. Mereka dipandang sedang bekerja hanya karena mereka diberi status sebagai “pekerja” seks komersial. Yang laki-laki pun tak diapa-apakan karena sekadar sedang mencari hiburan. Apalagi mereka telah membayar uang sekian kepada pengelola pelacuran, yang kebetulan dipajaki oleh Pemda setempat sebagai salah satu sumber pendapatan. Ketika umat Islam menghujat kelompok sesat seperti Ahmadiyah atau al-Qiyadah al-Islamiyah, kaum liberal ribut sembari menuduh umat Islam tidak dewasa, tidak menghormati kebebasan dan melanggar HAM. Bahkan fatwa “sesat” MUI yang dinisbatkan kepada kelompok sesat itu mereka pandang sesat. Sebaliknya, ketika ada sekelompok umat Islam menyuarakan aspirasinya tentang perlunya Indonesia menerapkan syariah dan menegakkan Khilafah, atas nama kebebasan dan HAM pula kaum liberal mencap mereka sebagai musuh kebebasan, dan syariah yang diusungnya berpotensi melanggar HAM dan mengancam keragaman. Demikianlah, atas nama HAM pelaku asusila dibela, sementara pelaku amar makruf nahi mungkar dicerca; para penoda kesucian agama Islam dibiarkan, sementara MUI yang berniat melindungi kehormatan Islam disalahkan. Atas nama HAM, pelaku perselingkuhan (perzinaan) dipandang wajar, sementara pelaku poligami dianggap kurang ajar; para para penolak pornografi-pornoaksi dicaci-maki, sementara para pelakunya dipandang pekerja seni. Atas nama HAM pula, para pejuang syariah dituduh memecah-belah, sementara para pengusung sekularisme dan liberalisme dianggap membawa berkah. Itulah secuil gambaran tentang betapa bobroknya demokrasi dan HAM. Tak ada demokrasi meskipun itu mayoritas, asal yang mayoritasnya adalah Islam. Tak ada HAM walaupun terjadi pelanggaran hak asasi, asal pelanggaran hak asasi itu menimpa umat Islam. ***** Di samping jelas-jelas bobrok, demokrasi dan HAM juga nyata-nyata tidak jelas juntrungannya. Dalam demokrasi, katanya rakyat yang berdaulat. Faktanya, yang sangat adikuasa adalah para pemodal kuat. Ralph Nader, pada tahun 1972 menerbitkan buku, Who Really Runs Congress? Buku ini menceritakan betapa kuatnya para pemilik modal mempengaruhi dan membiayai lobi-lobi Kongres dalam pemerintahan Amerika Serikat. Adapun Hedrick Smith, lewat bukunya, The Powergame (1986), menegaskan bahwa unsur terpenting dalam kehidupan politik Amerika yang “demokratis” adalah: (1) uang; (2) duit; dan (3) fulus. Dengan begitu, benarlah apa yang diteriakkan oleh Huey Newton, pemimpin Black Panther, pada tahun 1960-an, “Power to the people, for those who can afford it (Kekuasaan diperuntukkan bagi siapa saja yang mampu membayarnya).” Dalam tataran praktiknya, demokrasi juga menghasilkan sejumlah kerumitan. Sejak berdirinya pada tahun 1776, Amerika Serikat—sebagai kampiun demokrasi di dunia—memerlukan waktu 11 tahun untuk menyusun konstitusi, 89 tahun untuk menghapus perbudakan, 144 tahun untuk memberikan hak pilih kepada kaum wanita, dan 188 tahun untuk menyusun draf konstitusi yang “melindungi” seluruh warganegara (Strobe Talbott, 1997). Bahkan setelah ratusan tahun hingga hari ini, demokrasi Amerika belum juga “rela” memberikan kursi kepresidenan kepada seorang wanita. Padahal demokrasi—katanya—menjunjung tinggi kesetaraan dan memberikan hak politik yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Anehnya, dengan perjalanan masa lalu yang demikian kelabu serta masa kini yang penuh dengan ironi dan kontradiksi, Amerika dengan pongahnya memberikan kuliah tentang demokrasi—juga HAM—kepada negara-negara berkembang yang mayoritasnya negeri-negeri Islam. Lebih aneh lagi adalah para pemuja demokrasi dan HAM dari kalangan Muslim, yang tetap buta terhadap kebobrokan demokrasi serta menutup mata terhadap kebejatan negara adikuasa AS sebagai pengusung utamanya. Benarlah Sir Winston Churchill (PM Inggris pada masa PD-II) yang pernah mengatakan, “Demokrasi bukanlah sistem yang baik; dia menyimpan kesalahan dalam dirinya (built-in-error).” Wamâ tawfîqi illâ billâh. [Arief B. Iskandar]
Wednesday, 21 November 2007  Syabab.Com - Presiden Pervez Musharraf menolak tuduhan bahwa dirinya seorang diktator. Ia malah mengaku sebagai pendukung demokrasi. Sikap hipokrit Musharraf untuk menyelematkan dirinya. Sama halnya dengan tuannya Amerika, yang selalu sesumbar sebagai penyelamat manusia dengan senjata demokrasinya. Padahal apa yang terjadi di Irak, menunjukkan sikap sesungguhnya Amerika.
"Jika saya seorang diktator, apa alasan yang menyebakan saya diberi gelar demikian." uangkap Musharraf dalam wawancaranya dengan Washington Post, semalam lalu.
"Saya membawa demokrasi ke Pakistan dan saya masih percaya kepadanya." katanya lagi.
Suatu sikap hipokrit Musharraf. Padahal selama ini, Musharraf dikenal telah melakukan penganiayaan dan membunuh ribuan rakyatnya serta terkenal dengan kediktatorannya. Ia mencoba untuk menyelamatkan diri di balik 'demokrasi'.
Saat ditanya kapan dirinya akan menarik perintah darurat yang sudah diberlakukan dua minggu lalu ke seluruh Pakistan, ia hanya berkata bahwa ia sedang memikirkannya.
"Saya tidak tahu kapan."
Jumat lalu, Musharraf telah melantik Kabinet yang beranggotakan sekutu rapatnya ntuk mengendalikan pemerintahannya menghadapi pemilu mendatang.
Musharraf sudah menentukan pemilu akan dilaksanakan pada 9 Januari.
Sementara itu bekas Perdana Menteri Nawaz Sharif di Arab Saudi menegcam dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Musharraf. [afp/z/hm/sycom]
D-E-M-O-C- R-A-C-Y. Sebuah kata yang sakral bagi sebagian besar orang yang ada di muka bumi. Bahkan sudah dianggap sebagai agama baru. Kalo tidak "beragama" demokrasi berarti otoriter! Bener nih? Mari kita buka lebar-lebar mata kita, kita telanjangi bersama ide turunan kapitalisme ini bersama-sama! Tapi kita harus sepakat dulu, bahwa logika, fakta, dan tentu saja ide khas dari Sang Khaliq sebagai standar penilaian!
"Demokrasi bisa menampung kekuatan kebaikan dan kekuatan keburukan. Jadi demokrasi sudah mewakili dua kekuatan (baik-buruk) untuk hidup berdampingan satu sama lain" begitu kata Ulil, Jenderal JIL. "Tidak dipungkiri, memang Demokrasi memberikan kesempatan untuk bertarungnya dua kekuatan, baik dan buruk, di negara yang menganut sistem Demokrasi. Tetapi sebagai umat Islam kita harus bersyukur hidup di negara Demokrasi karena kita masih diberi kesempatan untuk mendakwahkan Islam" begitulah tulisan Anis Matta, dalam buku Menikmati Demokrasi yang seolah-oleh melengkapi pernyataan Ulil.
Pernyataan dua tokoh di atas agaknya benar, tetapi apabila kita mau berpikir sedikit cerdas, maka pernyataan di atas, tidak sesuai dengan fakta. Misalkan, mengapa orang yang mendakwahkan untuk kembali kepada sistem Islam dianggap orang yang anti pancasila, teroris, anti NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, BUKAN Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah)? tetapi orang-orang yang melecehkan dan memperkosa ajaran-ajaran Islam dianggap sebagai kebebasan berpikir yang harus dilindungi! Apakah ini yang disebut "hidup berdampingan"? - meminjam istilah Ulil dan Anis atau dengan kata lain "keadilan" untuk dua kekuatan tadi? TIDAK! sekali lagi TIDAK! Omong Kosong!
"Kekuatan Ilahi (baca: kebaikan) tidak bisa hidup berdampingan dengan kekuatan syetan (baca: keburukan) dalam hati manusia. Selamanya tidak akan bisa bersatu. Mereka akan saling mengalahkan! Siapakah yang menang itu yang akan menentukan sifat dan karakter manusia. Apabila kekuatan Ilahi (simbol kebaikan) menang maka dia akan jadi orang baik tetapi apabila kekuatan syetan (simbol kejahatan) menang maka ia akan menjadi syetan yang berwujud manusia" begitulah kutipan dari Ibnu Qayyim Al Jauzi, Ulama Sufi terkenal.
Saya rasa jawab Sang Sufi itu cukup telak menggulingkan pendapat Ulil dan Anis. Negara yang menganut demokrasi tidak akan bisa bertindak adil untuk melindungi dua kekuatan tadi! Walaupun menurut pandangan orang awam, bahwa demokrasi itu cukup fair, termasuk Ulil dan Anis.
Selain ketidakadilan (yang dianggap sebagaian orang sebagai keadilan) demorkasi, masih banyak ide-ide yang semu demokrasi. Suara terbanyak, salah satu inti ajaran demokrasi yang juga semu, seolah-oleh menjadi syarat dalam pengambilan keputusan. Buktinya ajaran ini tidak dipakai di Indonesia, saya rasa semua udah tahu, menurut data Badan Pusat Statistik di Indonesia umat Islam mayoritas, seharusnya diadakan referendum untuk memilih Pancasila atau Islam sebagai dasar negara, maka saya yakin 100%, banyak yang setuju Islam sebagai dasar negara. Itu kalo Indonesia mau konsisten sebagai negara demokrasi! tetapi, sekali lagi Demokrasi itu TIDAK KONSISTEN!
Itulah sebagaian kecil bukti bahwa demokrasi hanyalah ide semu (pseudo-idea) yang tidak layak dijadikan panutan untuk hidup! Oleh karena itu, sudah saatnya membuang demokrasi ke "tempat sampah" Peradaban dan menggantikan dengan sistem Islam yang Rahmatan lil 'Alamin. Setuju? Harus setuju!
http://www.coretan-lukman.blogspot.com/
[EDISI 379]
Keberhasilan Indonesia meraih “Medali Demokrasi” baru-baru ini menjadi berita utama di halaman muka sejumlah media cetak di Tanah Air. Harian Republika menulis, medali tersebut diberikan oleh IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik)—sebuah organisasi profesi yang memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia—karena Indonesia merupakan negara pertama berpenduduk mayoritas Muslim yang dinilai melakukan proses demokrasi dengan sungguh-sungguh. Ketua Komite Konferensi Dunia IAPC ke-40, Pri Sulisto, di Nusa Dua, Bali (12/11), mengatakan, bukti bahwa Indonesia berhasil mengembangkan dan mempraktikkan demokrasi adalah suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2004 yang mengantarkan SBY—dari parpol yang baru terbentuk—menjadi presiden. (Republika, 12/11/07). Sementara itu, Co Chairman Komite Konferensi IAPC, ke-40, Robert Murdoch, menambahkan, Selain sebagai penghargaan, dipilihnya Indonesia menjadi tempat pertemuan juga merupakan perwujudan perjuangan IAPC untuk mempromosikan demokrasi di seluruh dunia, ujar Robert. (web.bisnis.com, 13/11/07)
Antara “Demokrasi Prosedural” dan Sistem Demokrasi
Siapapun yang mengkaji demokrasi tentu tidak akan melupakan dua hal: “demokrasi prosedural” dan sistem demokrasi. “Demokrasi prosedural” di antaranya mewujud dalam partisipasi rakyat dalam Pemilu, transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Pemilu, misalnya, sejak merdeka hingga hari ini, Indonesia sudah menyelenggarakan beberapa kali Pemilu. Yang terakhir adalah Pemilu 2004, yang dinilai paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia dan relatif aman terkendali. Jadi, wajar belaka jika dari sisi ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara paling demokratis. Namun, jangan lupa, penilaian itu hanya menyangkut Pemilu sebagai salah satu instrumen “demokrasi prosedural”. Apalagi IAPC sendiri adalah lembaga yang hanya menganalisis Pemilu di seluruh dunia. (http://innphotoes.com, 13/11/07). Ini berarti, keberhasilan demokrasi Indonesia hanya dinilai dari tertibnya Pemilu 2004 saja. Pemilu yang demokratis tentu tidak bisa dijadikan ukuran suksesnya sebuah negara, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan kemakmuran warga negaranya, misalnya. Berdasarkan laporan penelitian Guru Besar Ilmu Politik University of California, Los Angeles (UCLA) Michael Ross, yang diberi judul, “Is Democracy Good for the Poor?” pemerintahan yang demokratis terbukti tidak mendorong perbaikan kesejahteraan kaum termiskin. Setidaknya itulah yang terjadi di 169 negara dalam kurun waktu 1970-2000. Di Indonesia sendiri, seiring dengan puja-puji atas Pemilu yang dianggap demokratis tersebut, laporan Bank Dunia justru menyebutkan bahwa sampai September tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 17,5 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 39 juta penduduk. Angka ini tidak jauh berbeda dengan temuan Biro Pusat Statistik (BPS) dari Februari 2005 sampai Maret 2006. Bahkan BPS menyatakan, pada Februari 2005, sekitar 30,29% penduduk hampir miskin menjadi jatuh miskin pada Maret 2006. Pada saat yang sama, 11,82% penduduk hampir tidak miskin pada Februari 2005, jatuh miskin pada Maret 2006 (Demografi, Oktober 2006). Karena itu, Pemilu demokratis jelas tidak bisa dijadikan ukuran kesuksesan sebuah negara. Lebih dari itu, terlalu dangkal jika demokrasi dipahami sebatas “demokrasi prosedural” semacam ini, apalagi hanya dipahami lewat Pemilu, seraya mengabaikan demokrasi sebagai sistem (baca: sistem demokrasi), yang justru telah memproduksi banyak keburukan.
Hakikat Sistem Demokrasi
Sistem demokrasi di negara manapun selalu mencerminkan paling tidak dua hal: (1) Kedaulatan rakyat; (2) Jaminan atas kebebasan umum.
Kedaulatan rakyat.
Demokrasi identik dengan jargon “dari rakyat-oleh rakyat-untuk rakyat”. Secara teoretis memang demikian. Justru di sinilah pangkal persoalan demokrasi, khususnya jika dilihat dari sudut pandang ajaran Islam yang hanya mengakui “kedaulatan Hukum Syariah (Hukum Allah)”. Dalam demokrasi, rakyat (manusia) diberi kewenangan penuh untuk membuat hukum, termasuk membuat hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah (syariah). Inilah yang terjadi di negara-negara yang menerapkan demokrasi, termasuk Indonesia. Padahal dalam Islam, hanya Allah yang berhak menetapkan hukum (Lihat: QS an-An‘am [6]: 57), yakni dengan memberikan kewenangan kepada penguasa (khalifah) untuk mengadopsi hukum dari al-Quran dan as-Sunnah, dengan didasarkan pada ijtihad yang benar. Adapun secara praktis, kedaulatan rakyat sebetulnya hanyalah ‘lipstik’. Faktanya, di Indonesia sendiri, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa, yang bahkan sering dipengaruhi oleh kepentingan para pemilik modal atau negara-negara asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun Presiden—yang juga langsung dipilih oleh rakyat—sering bertabrakan dengan kemauan rakyat. Betapa sering kebijakan Pemerintah yang diamini para wakil rakyat justru didemo oleh rakyat sendiri.
Jaminan atas kebebasan umum.
Pertama: kebebasan beragama. Intinya, seseorang berhak meyakini suatu agama/keyakinan yang dikehendakinya tanpa tekanan atau paksaan. Dia berhak pula meninggalkan agama dan keyakinannya, lalu berpindah pada agama atau keyakinan baru. Kedua: kebebasan berpendapat. Intinya, setiap individu berhak mengembangkan pendapat atau ide apapun dan bagaimanapun bentuknya tanpa tolok ukur halal-haram. Ketiga: kebebasan kepemilikan. Intinya, seseorang boleh memiliki harta (modal) sekaligus mengembangkannya dengan sarana dan cara apa pun. Di Indonesia, pihak asing bahkan diberikan kebebasan untuk menguasai sumberdaya alam milik rakyat, antara lain melalui UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, dll. Keempat: kebebasan berperilaku. Intinya, setiap orang bebas untuk berekspresi, termasuk mengekspresikan kemaksiatan seperti: membuka aurat di tempat umum, berpacaran, berzina, menyebarluaskan pornografi, melakukan pornoaksi, melakukan praktik homoseksual dan lesbianisme, dll. Jelaslah, hakikat sistem demokrasi menjauhkan hukum Allah dan menanamkan liberalisasi.
Dampak Buruk Sistem Demokrasi
Dampak paling buruk dari penerapan sitem demokrasi tentu saja adalah tersingkirnya aturan-aturan Allah (syariah Islam) dari kehidupan masyarakat. Selama lebih dari setengah abad, negeri yang notabene berpenduduk mayoritas Muslim ini menerapkan sistem demokrasi. Selama itu pula syariah Islam selalu dicampakkan. Segala upaya untuk memformalkannya dalam negara selalu dihambat, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi saat ini. Dampak buruk lainnya antara lain sebagai berikut: Pertama, akibat kebebasan beragama: muncul banyak aliran sesat di Indonesia. Sejak 2001 hingga 2007, sedikitnya ada 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia. (Waspada.co.id, 1/11/07). Para penganut aliran-aliran tersebut seolah dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah tanpa dikenai sanksi yang tegas. Kedua, akibat kebebasan berpendapat: muncul ide-ide liberal seperti pendapat yang mengatakan bahwa syariah Islam, misalnya, jika diterapkan, akan mengganggu stabilitas, mengancam kemajemukan, menimbulkan disintegrasi, dll. Mereka yang berpendapat demikian, yang jelas-jelas melecehkan Islam, juga dibiarkan tanpa pernah bisa diajukan ke pengadilan. Itulah yang terjadi, khususnya di Indonesia saat ini, sebagaimana sering disuarakan oleh kalangan liberal. Ketiga, akibat kebebasan kepemilikan: banyak sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh individu, swasta atau pihak asing. Sejak tahun 60-an Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968). UU ini memberikan peluang kepada perusahaan swasta untuk menguasai 49 persen saham di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN. Tahun 90-an Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 20/1994. Isinya antara lain ketentuan bahwa investor asing boleh menguasai modal di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN, hingga 95 persen. Kini, pada masa yang disebut dengan ‘Orde Reformasi’, privatisasi dan liberalisasi atas sektor-sektor milik publik semakin tak terkendali. Minyak dan gas, misalnya, yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara, 92%-nya sudah dikuasai oleh asing. Keempat, akibat kebebasan berperilaku: Tersebarluasnya pornografi dan pornoaksi. Laporan kantor berita Associated Press (AP) menyebutkan, Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi. (Republika, 17/7/03). Sudah banyak bukti, pornografi-pornoaksi memicu perilaku seks bebas. Berdasarkan sebuah penelitian, sebagian remaja di 4 kota besar Indonesia pernah melakukan hubungan seks, bahkan hal itu mereka lakukan pertama kali di rumah! (Detik.com, 26/1/05).
Khatimah
Dari paparan di atas, jelas bahwa sebagai negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim, sebetulnya Indonesia harus malu; malu karena justru demokrasi yang dipuja-puji oleh pihak lain pada faktanya hanya memproduksi banyak keburukan. Karena itu, belum saatnyakah kita mencampakkan demokrasi yang terbukti buruk dan menjadi sumber keburukan? Belum saatnyakah kita segera beralih pada aturan-aturan Allah, yakni syariah Islam, dan menerapkannya secara total dalam seluruh aspek kehidupan? Belum tibakah saatnya kita bertobat dan segera menyambut seruan Allah: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَاْلأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa? (QS Ali Imran [3]: 133). [] KOMENTAR: Berbahaya Bila Santri Terjebak Politik (Republika, 13/11/07). Benar, kecuali jika sistem politiknya islami, bukan sekular seperti saat ini.
Tak seperti faktanya selama ini yang seolah-olah begitu gagah menjadi Negara demokrasi. Australia, ternyata juga membatasi kebebasan berbicara Hidayatullah.com--Kebebasan berbicara kini dibungkamkan di Australia dengan adanya budaya sensor dan pembungkaman atau menutup-nutupi fakta, mempersulit undang-undang kebebasan berinformasi dan adanya manipulasi informasi oleh pemerintah dan sejumlah pihak badan kehumasan, sebuah laporan mengatakan Jumat. Laporan tersebut dilakukan oleh kelompok mass media mengatakan bahwa informasi yang dilepas untuk umum kini seringkali sudah melalui sensor, pengguntingan , atau telah direkayasa untuk menghindari pembeberan fakta secara apa adanya dari pihak pers. Selain itu juga adanya budaya menutup-nutupi dari kalangan kepolisian, politikus, pebisnis dan militer. "Demokrasi di Australia tidaklah dalam arti bebas yang sesungguhnya, atau terbuka dan transparan sebagaimana mestinya. Sejumlah hak-hak dan kebebasan yang kita hormati kini terancam," kata John Hartigan direktur pelaksana dari perusahaan penerbit raksasa Rupert Murdoch Ltd di Australia yang menjadi ketua koalisi kelompok media. Australia menduduki peringkat ke 28 dari 169 negara dalam hal kebebasan pers menurut laporan terkini Reporters Without Borders (wartawan tanpa batas) yang berkantor pusat di Paris, Perancis, yang keluar bulan Oktober. Pada tahun 2002 Australia menduduki peringkat ke 12. Laporan tersebut berjudul "Warga Australia berhak untuk tahu", menemukan adanya 500 undang-undang dan sedikitnya 1000 keputusan pengadilan yang memerintahkan penertiban laporan media massa. Banyak mekanisme yang amat vital untuk membuat demokrasi benar-benar ditegakkan kini semakin lama semakin lemah kekuatannya," kata Irene Moss yang menulis laporan media massa soal kebebasan berinformassi yang kini mulai dibungkam di Australia. Moss pernah menjadi ketua Komisi Anti Korupsi mengatakan hal itu dalam temu pers. "Pihak yang paling merugi dalam kondisi seperti sekarang ini bukanlah pihak media tetapi rakyat Australia dan dipasungnya hak mereka untuk mengetahui hal-hal yang penting mereka ketahui dan mempengaruhi hidup mereka," kata Moss. "Undang-undang kebebasan informasi menjadi tidak berfungsi dimana permintaan untuk satu informasi dapat memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun," jelas Moss menambahkan. Permintaan untuk dokumen yang membahas mengenai pemanasan global di the Great Barrier Reef ( gugus pulau karang Australia) memerlukan 538 jam untuk memberikan keputusan dapat atau tidaknya diberikan dengan menelan biaya 12.718 dolar Australia (atau 11.670 dolar AS). Laporan tersebut mengatakan undang-undang anti terorisme yang baru di Australia telah menghalangi media massa untuk melaporkan secara rinci mengenai penahanan seorang tersangka pelaku teror dan adanya surat ijin penahanan dan interogasi terhadap si wartawan yang diduga mempunyai keterangan mengenai kegiatan terorisme. Selain itu juga hanya sedikit pelindungan yang diberikan kepada para wartawan ditambah pegawai negri sipil diintimidasi untuk mencegah adanya kebocoran rahasia. Laporan Moss menunjukkan bahwa praktek-praktek sensor dan pembungkaman secara nyata terjadi di segala lini jajaran pemerintah dan kalangan politisi," kata Hartigan. Laporan itu juga mengatakan perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa kehumasan bagi perusahaan-perusahaan besar dan pihak pemerintah telah "memelintir " informasi dengan secara tidak langsung telah memperkecil akses untuk memperoleh ionformasi yang sesungguhnya. Pada penutup laporannya Moss menyeru perlunya reformasi undang-undang peliputan informasi dari pihak pemerintah dan pihak pembuat produk hukum, parlemen. [ant/tbt/www.hidayatullah.com]
Oleh : Mia Endriza Y.,S.P.
Syariah Publications. Kini genderang pemurnian penerapan demokrasi kembali ditabuh. Penindasan dan penzaliman rakyat oleh kesewenangan pemerintah kian hari kian memanas. Junta Militer vs Bhiksu serta rakyat pro-demokratik, Bush vs rakyat anti global war on terrorism dan Patriot Act, Indonesia vs aktivis pro demokrasi, adalah bukti pengingkaran dari pelaksanaan demokrasi oleh negara. Vox populi vox dei is die ! Demokrasi pun menjadi opini yang hangat untuk didiskusikan dan bahan analisa bagi publik. Bahkan, di Kota Seribu Sungai yang terkenal religius menjadikan demokrasi sebagai bahan diskusi pada saat acara buka puasa bersama. Menarik untuk dicermati bila pemikiran demokrasi yang lahir dari pemikir Yunani ini lalu dipopulerkan oleh para pemikir sekularis Barat seperti Montesquie, JJ Roseau dan kawan-kawan hingga membobol dark age Barat dengan Revolusi Prancisnya dikatakan sama dengan sistem pemerintahan Islam. Dimana persamaannya ? Persamaannya terletak pada mengakui persamaan, kebebasan dan musyawarah dalam mengambil keputusan (Radar Banjarmasin, 30 September 2007). Unsur persamaan antara demokrasi dan Islam dimana mengakui persamaan, kebebasan dan musyawarah dalam mengambil keputusan memang ada benarnya. Namun, bila dianalisa lebih jeli maka sebenarnya ada 2 poin yang tidak dapat diganggu gugat. Demokrasi berpegang kepada kedaulatan rakyat, sedangkan Islam berpegang kepada kedaulatan syara’. Sehingga bila terjadi sinkretisme antara Islam dan Demokrasi maka Islam tak lagi murni sebagaimana Islam yang semestinya, demikian pula demokrasi tak akan murni sebagai demokrasi yang sebenarnya. Pelaksanaan dalam kehidupan jelas akan terjadi kontradiksi, baik antara Islam dan demokrasi. Sehingga apa yang awalnya dikatakan memiliki persamaan, pada hakikiknya persamaan antara Islam dan Demokrasi akan terpisah dalam 2 kutub yang berbeda dikarenakan Islam yang memegang teguh kedaulatan Syara’ artinya Islam berjalan sebagaimana yang diatur syara’ sedangkan Demokrasi berpegang teguh pada kedaulatan rakyat artinya demokrasi berjalan sebagaimana yang dikehendaki rakyat sebagaimana slogan demokrasi Vox Populi Vox Dei yang mengakibatkan apapun yang dikehendaki rakyat maka negara harus menghormati dan mewujudkannya. Lalu mengapa demokrasi itu absurd ? Demokrasi itu absurd sebab mengharapkan pemerintahan berkedaulatan rakyat, karena pada hakikinya rakyat tidak akan pernah berdaulat, rakyat pun tidak akan pernah mampu membuat aturan, rakyat hanya memahami bahwa mereka harus diayomi oleh pemerintahnya. Bila memimpikan rakyat adalah pihak yang berdaulat maka yang bermain adalah kepentingan penguasa dan golongan saja dengan mengatasnamakan keinginan rakyat. Bila memimpikan rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pemerintah yang memang sejatinya adalah abdi rakyat sama saja tidak memahami sisi baik dan benar dari yang diinginkan oleh rakyatnya karena manut dan tunduk kepada kedaulatan rakyat, apapun yang rakyat inginkan lalu dituruti. Aturan pun dibuat sendiri oleh manusia tanpa ada rasa ketergantungan kepada Al-Khalik karena memang demokrasi tidak berlandaskan agama. Dalam pemerintahan Islam, ide kuno macam demokrasi yang populer akibat kompromi antar rakyat, pemerintah dan gereja dari Westphalia Agreement demi golnya sekulerisme bukanlah ide yang shahih untuk dijadikan solusi kehidupan karena pada dasarnya hanya Syari’ (Sang Pembuat Hukum) yang memahami apa yang terbaik bagi seluruh makhluk-Nya. Islam sebagai dien yang sempurna dalam kehidupan dan telah terlaksana sebagai ideologi dalam pemerintahan sejak kepemimpinan Rasulullah Saw. hingga Utsmaniyah pada 3 Maret 1924 mengayomi berbagai macam ragam suku, ras, bahasa, bahkan agama hingga menembus batas geografis. Maka jelas sudah, the perfect solution is Dari Sang Khalik, Oleh Sang Khalik, Untuk Seluruh Makhluk Semesta Alam. Umat Islam sebagai umat yang diberi potensi ketinggian berpikir sebaiknya mampu menganalisa ide-ide yang ditawarkan sebagai solusi kesejahteraan hidup. Cerdaskan diri, cerdaskan imani. Koreksilah dengan ma’ruf segala pernyataan maupun kebijakan para petinggi dan intelektual baik lokal maupun internasional bila telah menyimpang dari Islam yang adalah ideologi agung tiada taranya. Jadikan Ramadhan sebagai starting point untuk kembali kepada Islam. Allahu Akbar ! Wallahu’alam bish shawab. (www.syariahpublications.com) (*Aktivis Aliansi Penulis Pro Syariah) Kalimantan Selatan
Menarik pernyataaan Wapres Jusuf Kalla tentang tiga hal yang tidak mungkin bisa ditarik kembali: demokratisasi, desentralisasi, dan kebebasan pers. Jusuf Kalla mengemukakan pandangannya tersebut saat ‘bincang makan pagi’ sebelum berangkat ke Chengdu, Sichuan, Cina, Sabtu (9/6). Pernyataan ini penting untuk dikritisi, terutama soal demokrasi. Salah satu pertanyaan mendasar terhadap sistem demokrasi adalah, apakah sistem ini menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat? Apakah sistem ini terbaik bagi bangsa? Apa yang terjadi di Indonesia bisa menjadi jawaban. Pemerintahan SBY sekarang, dibandingkan dengan masa Orde Lama maupun Orde Baru, sejauh ini dianggap paling demokratis. Jumlah partai politiknya lebih banyak daripada masa Orde Baru. Presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Tingkat kebebasan persnya pun tinggi. Sebaliknya, kehidupan ekonomi rakyat tetap terpuruk. Jumlah kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi. Penyakit sosial bertambah parah mulai dari tingginya kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi, hingga bunuh diri. Di Indonesia, alih-alih membawa kesejahteraan, demokrasi melahirkan banyak kebijakan liberal yang justru menambah beban masyarakat. Contoh gamblang: kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM yang memberatkan rakyat dan menguntungkan investor asing. Contoh lain: kebijakan privatisasi BUMN, yang juga mengorbankan rakyat dan menguntungkan asing. Muncul pertanyaan, mengapa penguasa lebih memilih untuk memuaskan kepentingan pengusaha/korporasi, bahkan pengusaha/korporasi asing, daripada rakyat? Hubungan erat demokrasi dengan negara korporasi adalah jawabannya. Sudah diketahui oleh umum, partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana besar. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Bantuan para pengusaha tentu punya maksud tertentu. Paling tidak, untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya; bisa juga demi mendapatkan proyek dari pemerintah. Akibatnya, penguasa didikte oleh pengusaha. Walhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara korporasi, yang ciri utamanya adalah: lebih melayani kepentingan pengusaha (bisnis) daripada rakyat. Dominasi korporasi terhadap negara semakin menggurita setelah korporasi multinasional turut bermain. Korporasi multinasional sangat menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara dan apa kebijakan negara tersebut. Korporasi multinasional lewat berbagai institusi, baik negara kapitalis maupun organ-organ internasional seperti PBB, IMF dan Bank Dunia, mendikte dan sangat mempengaruhi kebijakan sebuah negara. Khodori (www.korantempo.com) menggambarkan hal ini dengan mengutip Tony Clarke, seorang akademisi dan aktivis di Kanada, dalam buku The Case Against the Global Economy (2001). Ia menyebutkan, dari 100 institusi dunia yang paling kaya, termasuk negara, 52 institusi adalah korporasi transnasional (TNC), dan 70 persen perdagangan global dikontrol oleh hanya 500 perusahaan. Sebagai ilustrasi, total penerimaan Mitsubishi jauh lebih besar daripada pendapatan kotor domestik (GDP) Indonesia; pendapatan Ford melebihi GDP Afrika Selatan; dan pendapatan Dutch Shell melebihi GDP Norwegia (www.acmoti.org). GDP Indonesia kalah dari total sales Exxon—salah satu TNC dunia. Dengan kekuatannya itu, TNC bisa mendikte kebijakan negara tempat ia tinggal, lewat lobi partai dan penguasa. Chiquita, TNC Amerika yang memproduksi dan mengontrol 50 persen perdagangan pisang dunia, pada 1997 menyogok lebih US$ 500 ribu untuk kampanye Partai Republik ataupun Partai Demokrat di AS. Karena kuatnya lobi, koalisi TNC bisa menaikkan sumbangan politisnya ke Partai Republik yang berkuasa, dari US$ 37 juta (1992) menjadi US$ 53 juta (2002). Kini 72 persen pundi partai itu dipasok TNC, terutama TNC agrobisnis (The New York Times, 9/9/2003). Sebagai imbalannya, Presiden Bush pada 2002, antara lain, meneken Farm Bill senilai US$ 180 miliar untuk 10 tahun ke depan. Contoh lain, dalam kasus ExxonMobil, seperti ditulis Kwik Kian Gie (Kompas, 23/2/2006), pemerintah AS ikut campur tangan demikian jauh. Tujuannya agar perusahaan minyak asal AS itu ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengelola Blok Cepu. Tidak tanggung-tanggung, campur tangan dilakukan oleh pemimpin tertinggi ExxonMobil, Duta Besar Ralph Boyce, dan Presiden Bush. Kedatangan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, yang bersamaan dengan panasnya penentuan operator Blok Cepu, juga bukan sebuah kebetulan; meskipun Menko Perekonomian Boediono membantah ada intervensi atau tekanan (Kompas, 16 Maret 2006). Sama halnya dengan Invasi AS ke Irak; tidak bisa dilepaskan dari kepentingan perusahan-perusahan besar AS. Serangan ini merupakan upaya AS untuk menguasai minyak Irak yang kaya-raya itu. Mereka juga menjerat negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan utang luar negeri. Lalu mereka menekan negara pengutang tersebut agar memuluskan masuknya korporasi multinasional. Syaikh Abdurrahman al-Maliki, dalam bukunya, As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutsla (Politik Ekonomi Ideal), dengan tegas mengatakan bahwa utang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek adalah cara yang paling berbahaya bagi eksistensi negeri-negeri Islam dan senantiasa membuat umat menderita, karena merupakan jalan untuk menjajah suatu negara. Apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Maliki pada tahun 1960-an itu kemudian memang terbukti. Lewat utang luar negeri, Barat kemudian berhasil memaksa negara-negara yang diberikan bantuan agar tunduk pada kepentingan mereka. Hal ini secara terbuka diakui John Perkins mantan anggota “perusak ekonomi” (Economic Hit Man) dalam bukunya, Confessions of an Economic Hit Man. Dalam bukunya itu, Perkins menulis tentang tujuan penugasannya, antara lain untuk membangkrutkan negara-negara pengutang. Negara korporasi tak ubahnya perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan. Dalam negara korporasi, subsidi terhadap rakyat, yang sebenarnya merupakan hak rakyat, dianggap pemborosan. Aset-aset negara yang sejatinya milik rakyat pun dijual. Itulah negara korporasi, yang tidak bisa dilepaskan dari sistem politiknya: demokrasi. [FW]
| |
|
Musim pemilu AS telah dimulai dimana rakyatnya mulai memilih Presiden baru. Beberapa bulan ke depan, Amerika dan belahan dunia lainnya akan menyaksikan siapa pengganti Presiden GW. Bush, apakah itu John McCain dari Partai Republik atau Hillary Clinton atau Barack Obama, dua capres dari Partai Demokrat. Sistem politik Amerika sering dibanggakan pada dunia sebagai contoh ‘Impian Amerika’, dimana rakyat biasa bisa memilih dengan penuh kebebasan untuk memilih pemimpin mereka, secara tertib dan damai. Dengan bangga, mereka berkata bahwa siapapun bisa mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden. 