indra's posts with tag: amerika
 Seluruh Anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama para Mas’ul se-Jakarta Raya Senin (11/8) kemarin mendatangi gedung DPR RI untuk menyatakan sikap penolakan terhadap surat 40 anggota Kongres AS yang ingin mengintervensi pemerintah RI terkait kasus separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Rombongan yang dipimpin Ketua DPP M. Rahmat Kurnia ditemui oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Abdillah Toha. Pada kesempatan itu, M. Rahmat Kurnia membacakan pernyataan sikap HTI tentang Dukungan AS terhadap Gerakan Separatis. Abdillah Toha menyambut positif kedatangan rombongan HTI yang sudah dikenalnya sangat kritis dan vokal menanggapi kasus-kasus keumatan. Terkait masalah surat 40 anggota Kongres AS, Abdillah menganggap hal itu bukan representatif Kongres AS atau pun pemerintah AS. “Mereka hobinya memang nulis surat ke negara-negara di dunia,” ujarnya. Abdillah melanjutkan, para anggota Kongres ini punya kebiasaan mencampuri urusan negara lain melalui surat-suratnya itu. Pemerintah RI, menurut Abdillah, tak perlu menanggapi surat tersebut secara berlebihan. Kalau pun mau, cukup Kementrian Luar Negeri saja yang menanggapi dengan menyatakan bahwa anggota Kongres AS itu tak bisa mengintervensi hukum di Indonesia. Takutnya jika pemerintah RI bereaksi terlalu besar, mereka menjadi besar kepala dan menganggap surat mereka itu cukup efektif untuk mempengaruhi pemerintah kita. Abdillah menilai, sesungguhnya AS sudah tidak punya otoritas moril untuk mengatur permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Karena, AS sendiri merupakan pelanggar HAM terberat dunia. Oleh karena itu, daripada mengurusi HAM negara lain, lebih baik AS membenahi HAM di negerinya sendiri terlebih dahulu. Ketua Lajnah I’lamiyah HTI, Farid Wadjdi mengatakan meskipun tidak mewakili pemerintah AS, namun surat anggota Kongres AS tersebut membuktikan adanya intervensi pada pemerintah Indonesia. “Pernyataan anggota Kongres ini bagaikan bola salju yang bisa akan membesar terus-menerus dan menjadi alat untuk mengintervensi,” ujarnya. Apalagi surat ini diawali dengan rekomendasi dari sebuah LSM Internasional asal AS, East Timor and Indonesia Asian Network atau ETAN, yang sudah berpengalaman menjadi salah satu arsitek lepasnya Timor Timur dari bumi pertiwi. Farid Wadjdi pun menyarankan kepada anggota DPR untuk rajin pula menulis surat kepada AS yang isinya menyatakan sikap tegas dIndonesia tidak ingin diintervensi. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menambahkan bahwa reputasi pemerintah Indonesia cukup buruk dalam menyikapi intervensi yang dilakukan asing, khususnya AS. Ismail mengambil contoh kasus blok Cepu dimana tanpa ada satupun dasar yang rasional baik secara historis, yuridis maupun ekonomis bagi pemerintah tapi tetap saja diserahkan pada Exxon Mobil. “Belum lagi Condoliza Rize mendarat, blok Cepu sudah diserahkan,” ungkapnya. Sebentar lagi Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Sayangnya, yang menonjol hanyalah lomba balap karung dan makan kerupuk. Namun justru substansi kemerdekaan itu tertutupi oleh acara seremonial tersebut. Padahal kalau dicermati, negara kita semakin hari semakin terjerumus pada cengkeraman neo-liberalisme. “HTI sangat concern terhadap perwujudan Indonesia yang betul-betul merdeka secara ekonomi, politik dan hukum. Termasuk kemerdekaan secara hukum adalah ketika kita berani mencari alternatif lain yang lebih baik dari hukum yang ada kepada yang lebih compatible dengan relijiusitas mayoritas penduduk negeri ini. Dalam hal ini HTI menawarkan syariat Islam,” jelas Ismail. Harist Abu Ulya, salah satu Ketua DPP HTI, menyampaikan usulan pada DPR untuk memberikan catatan pada pemerintah supaya memiliki sikap yang tegas pada sepak terjang LSM dan beberapa orang asing komprador yang selama ini melakukan suporting data, melancarkan opini dan bahkan propaganda demi kepentingan asing di negeri ini. Dalam kesempatan itu, Abdillah Toha mengungkapkan perbedaan masalah separatisme yang terjadi di Aceh dan Papua. Jika di Aceh dukungan pihak luar negeri sangat kecil tapi di Papua networking-nya sangat kuat termasuk jaringan LSM, gereja-gereja, dan institusi politik maupun non politik dunia. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam kasus di Papua ini, pertama, jangan sampai terprovokasi sehingga muncul insiden-insiden yang meminta korban. Kedua, pemerintah harus melaksanakan otonomi daerah di sana secara konsekuen. Kalau tidak, dikhawatirkan akan menibulkan kekecewaan pada masyarakat Papua yang ini akan mempermudah kelompok separatis melakukan rekrutmen. Ketua Umum DPP HTI Hafidz Abdurrahman menyatakan fakta adanya jaringan kuat di balik kelompok separatis disadari betul oleh HTI. Hal ini mengingatkan pada sejarah disintegrasi yang terjadi di beberapa wilayah Khilafah Turki Utsmani hingga keruntuhannya. Salah satu faktor terjadinya Disintegrasi itu karena pengaruh kaum misionaris. Kasus yang sama terjadi pula di Timor Timur. Oleh karenanya, HTI mengingatkan pada kaum Nasrani bahwa sesungguhnya kepentingan AS dan negara-negara imperialis lainnya bukanlah untuk kepentingan Kristen namun semata-mata hanya untuk mengeruk kekayaan yang ada. HTI menyerukan pada kaum Kristen di Papua dan di wilayah lain bahwa upaya separatisme yang dilakukan hanyalah akan merugikan diri mereka sendiri. Kaum Kristen juga diingatkan supaya tidak mau diperalat demi kepentingan negara-negara imperialis tersebut. HTI juga mengingatkan pada kaum muslimin di Papua supaya berjuang agar Papua tidak lepas dari Indonesia. M. Rahmat Kurnia mengungkap informasi mengenai anatomi masyarakat Papua. Menurut syabab HTI yang ada di sana, ada kolaborasi antara misionaris dan pihak asing yang dijembatani oleh LSM asing. Di sana terjadi pula upaya adu domba antara kaum muslimin dan masyarakat kristen dengan isu Islamisasi. Ada pula upaya diskriminasi antara penduduk asli dan pendatang. Pada sisi lain, ada kelompok-kelompok yang menentang disintegrasi, termasuk HTI. Justru HTI di sana disebut-sebut sebagai ancaman dengan label organisasi hardliner atau garis keras. Abdillah Toha menyambut baik informasi yang diberikan tersebut. Namun ia meminta fakta yang lebih terinci dan spesifik supaya dapat dibawa dalam rapat-rapat DPR. Sebagai penutup, Ismail Yusanto menegaskan kedatangan HTI ke gedung DPR untuk menyampaikan penentangan terhadap intervensi AS dan kekhawatiran pada gerakan separatisme. Sikap ini merupakan bagian dari gagasan Khilafah. Substansi Khilafah adalah syariah dan ukhuwah. Perwujudan ukhuwah ini salah satunya adalah persaudaraan dalam kesatuan wilayah. Oleh karenanya, HTI bersikap tegas menolak segala upaya pemisahan wilayah kesatuan negeri ini. Argumennya, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk bersatu, sementara fakta kaum muslimin saat ini telah berpecah belah. “Bagaimana kalau sudah pecah, pecah lagi. Tentu ini sangat membahayakan,” ujarnya. Ismail juga mengklarifikasi komentar dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa ide Khilafah bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Jika yang dimaksud nilai kebangsaan dan nasionalisme itu adalah pembelaan terhadap kesatuan wilayah, HTI telah membuktikan concern terhadap hal tersebut. Jika nilai kebangsaan dan nasionalisme diartikan dengan pembelaan terhadap nasib bangsa, HTI berulangkali menyatakan pembelaan sekaligus peringatan terhadap upaya-upaya menjerumuskan bangsa ini ke dalam cengkeraman neo-liberalisme. Tetapi memang kalau nasionalisme diartikan dengan sekularisme, hal ini yang ditentang oleh HTI. Karena, sekularisme dan kapitalisme telah terbukti gagal membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Maka, sesungguhnya ide syariah dan Khilafah merupakan kepedulian yang nyata dari HTI terhadap masa depan negeri ini. Dalam pandangan HTI, untuk menyelamatkan bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik, tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan Islam. (ihsan/li) Galeri Foto Delegasi HTI:
 Bersamaan dengan meningkatnya penentangan masyarakat dunia terhadap manuver politik konfrontatif Gedung Putih, situs Anti-War AS merilis sejumlah laporan terbaru mengenai politik konfrontatif dan imperialis Gedung Putih. Anti-War menyebut pemerintah AS sebagai pelanggar terbesar Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan menilai Presiden George W. Bush sebagai penyulut keonaran di Timur Tengah. Menyinggung politik dualisme Gedung Putih dalam masalah nuklir dunia, Anti-War menyatakan bahwa salah satu pelanggaran AS terhadap NPT adalah kebungkamannya atas program nuklir militer Rezim Zionis Israel, India, dan Pakistan, serta upaya mengesankan ilegalitas program nuklir Iran. AS gencar menyeru seluruh negara di dunia untuk menandatangani NPT dan menuding sejumlah negara lainnya telah melanggar NPT, sementara Washington sendiri juga menjadi pihak tertuduh sebagai pelanggar NPT.
Laporan Anti-War ini dirilis setelah utusan Presiden dan Wapres AS pada Konferensi Perlucutan Senjata, Gerwald Larsen, menyatakan dukungan Bush terhadap NPT. Ketidaklihaian pejabat tinggi AS itu dalam berbohong membuat pernyataannya terkait dukungan Bush terhadap NPT menjadi bahan olokan para peserta konferensi. Di bagian lain laporan Anti-War disebutkan pula, tidak satu pun wilayah di dunia ini yang berada di bawah pengaruh politik imperialisme AS seperti di Timur Tengah.
Menyinggung propaganda Gedung Putih untuk merealisasikan prakarsa Timur Tengah Raya, dukungannya terhadap Rezim Zionis Israel, dan partisipasi Washington dalam tindak kejahatan terhadap bangsa Palestina, pendudukan Irak dan Afghanistan, serta intervensi di Lebanon, Anti-War menilainya sebagai politik Bush yang masing-masingnya akan menimbulkan bencana. Seraya menyebutkan berbagai kegagalan politik Bush, dan menjelang berakhirnya masa tugas Bush di Gedung Putih, Anti-War mengharapkan dilakukan analisa komprehensif terkait hasil politik Bush khususnya menyangkut Timur Tengah. Dari hasil analisa tersebut diharapkan Presiden AS mendatang dapat mengambil pelajaran dari kegagalan politik pendahulunya, serta menentukan kebijakan baru yang lebih bijak.
Namun apakah hal itu akan terealisasi. Realisasinya dirasakan sulit bahkan oleh warga AS sendiri. Kandidat pilpres AS dari Republik, John McCain misalnya, jauh-jauh hari telah menyatakan akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Bush. Adapun kandidat kubu Demokrat, Barack Obama, meski secara tegas menentang garis besar kebijakan Bush, namun pada saat yang sama juga masih menyatakan dukungannya terhadap Rezim Zionis Israel. (IRB; Thursday, 10 July 2008)
  Satu hari setelah terjadinya Insiden Monas (01 Jun 2008), Kedubes AS di Jakarta langsung bereaksi, mengirimkan fax ke sejumlah media massa (02 Jun 2008). Isinya, mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh sebagian anggota FPI terhadap puluhan anggota masyarakat yang menghadiri undangan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (detikcom 03 Jun 2008).
Menurut penilaian Soeripto, anggota Fraksi PKS di DPR, pernyataan Kedubes AS itu sebagai bentuk campur tangan AS dalam masalah dalam negeri (Republika 04 Jun 2008).
Bagi yang paham, pernyataan sikap Kedubes AS tidak hanya ditafsirkan sebagai adanya intervensi, tetapi menunjukkan indikasi adanya keterlibatan AS di dalam insiden Monas.
Artinya, pernyataan sikap itu merupakan bentuk tanggung jawab sang pemberi tugas terhadap anak buahnya yang terluka parah di lapangan Monas. Ini indikasi pertama.
Sebelum menyelenggarakan “aksi damai” tanggal 01 Juni 2008, aktivis AKKBB memasang iklan di beberapa media nasional, antara lain di Kompas edisi 30 Mei 2008 halaman 18, dan sebelumnya di harian Media Indonesia 26 Mei 2008 halaman 13.
Selain berisi ajakan untuk menghadiri apel akbar di Monas (Jakarta), 1 Juni 2008 jam 13-16 WIB, iklan tersebut memuat sejumlah nama (hampir 300-an nama) yang sebagiannya dapat dikenali sering mondar-mandir ke Kedubes AS di Jakarta, bahkan sejak masa Orde Baru, terutama menjelang kejatuhan Soeharto. Bila pada masa Soeharto mereka-mereka ini membawa bendera berbau demokrasi, pada masa reformasi mereka sebelum akhirnya tergabung ke dalam AKKBB, nama-nama itu bisa kita temukan pada iklan anti RUU APP. Orangnya itu-itu juga. Ini indikasi kedua.
Indikasi ketiga, bisa ditemukan pada materi iklan yang halus namun provokatif, seolah-olah benar namun keliru secara mendasar. Selengkapnya sebagai berikut: MARI PERTAHANKAN INDONESIA KITA!
Indonesia menjamin tiap warga bebas beragama. Inilah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ini juga inti dari asas Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi sendi ke-Indonesia-an kita. Tapi belakangan ini ada sekelompok orang yang hendak menghapuskan hak asasi itu dan mengancam ke-bhineka-an. Mereka juga menyebarkan kebencian dan ketakutan di masyarakat. Bahkan mereka menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi terhadap penganut Ahmadiyah yang sejak 1925 hidup di Indonesia dan berdampingan damai dengan umat lain. Pada akhirnya mereka akan memaksakan rencana mereka untuk mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila, mengabaikan konstitusi, dan menghancurkan sendi kebersamaan kita. Kami menyerukan, agar pemerintah, para wakil rakyat, dan para pemegang otoritas hukum, untuk tidak takut kepada tekanan yang membahayakan ke-Indonesia-an itu.
Marilah kita jaga republik kita.
Marilah kita pertahankan hak-hak asasi kita.
Marilah kita kembalikan persatuan kita.
Jakarta, 10 Mei 2008
ALIANSI KEBANGSAAN untuk KEBEBASAN BERAGAMA dan BERKEYAKINAN
 
Klik Gambar untuk memperbesar
Bagi yang terbiasa berkutat di bidang propaganda, materi iklan di atas, mengandung beberapa clue yang mengarah ke pihak ketiga. Sayang sekali penjelasan rinci berkenaan dengan clue tersebut tidak dapat diuraikan di sini.
Selain itu, pada materi iklan itu jelas mengandung berbagai kekeliruan yang mendasar. Pertama, Indonesia memang menjamin setiap warganya bebas menjalankan ajaran agamanya, namun bukan berarti setiap orang bebas membajak agama yang sudah ada.
Kedua, persoalan Ahmadiyah adalah persoalan akidah umat Islam, bukan hak asasi manusia. Bila mau dikaitkan dengan hak asasi, maka justru umat Islam yang hak asasinya dilanggar, karena sebagai warga negara umat Islam berhak mendapatkan ajaran Islam yang murni, berhak menjaga agamanya dari rong-rongan pemalsu agama, termasuk dari kaum anti agama. Oleh AKKBB, dibelokkan menjadi “memaksakan rencana untuk mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila, mengabaikan konstitusi, dan menghancurkan sendi kebersamaan…” Artinya, pengusung anti Ahmadiyah dikatakan mau makar. Ini jelas tuduhan keji, finah tanpa dasar. Ini provokasi!
Ketiga, Ahmadiyah Qadiyan (JAI) sudah berada di sini sejak 1925, sedangkan Ahmadiyah Lahore empat tahun kemudian (1929). Di tahun 1936 Bung Karno (calon presiden pertama RI) pernah menuliskan sikapnya terhadap Ahmadiyah. Ia menyatakan, dirinya bukan anggota Ahmadiah, dan mustahil ikut mendirikan cabang Ahmadiah atau menjadi propagandisnya. Pernyataan itu disampaikan Bung Karno sebagai reaksi atas sebuah tulisan yang mengatakan bahwa BK adalah anggota JAI dan turut mendirikan salah satu cabang JAI di Sulawesi.
Di tahun-tahun itu (1925, 1929 dan 1936) belum ada Indonesia, karena proklamasi kemerdekaan RI baru terjadi pada tahun 1945. Di alam kemerdekaan, presiden pertama Republik Indonesia pernah melarang Ahmadiyah. Menurut Ridwan Saidi, pada zaman Bung Karno ada beberapa gerakan yang dilarang termasuk Ahmadiyah.
Apa Kepentingan Amerika Serikat?
 Sudah jelas, AS ingin Indonesia tetap utuh berupa NKRI yang sekuler, sehingga tetap bisa dihisap sumber daya alamnya. Namun demikian, AS tidak mau Islam di Indonesia kuat dan bersatu-padu. Jangankan terhadap kelompok Islam yang mengusung penegakkan syari’ah, bahkan terhadap kelompok Islam yang mengusung bid’ah pun, AS enggan membiarkannya kuat dan utuh bersatu. Kalau Islam pengusung bid’ah ini utuh bersatu dan kuat, bukan mustahil di dalam diri mereka akan tumbuh nasionalisme sempit (ashobiyah), sehingga mendorong mereka mendirikan negara tersendiri di ujung timur pulau Jawa, karena di sanalah “ibukota negara” pengusung bid’ah itu berada. Potensi disintegrasi ini dicegah dengan menciptakan koflik tak berkesudahan di dalam tubuh mereka.
Oleh karena itu, bisa dimengerti bila dari komunitas itu sering timbul perselisihan internal. Bikin partai, pengurus partainya ribut. Kelompok kyainya ribut, ada yang mendukung Ahmadiyah, ada yang menentang. Dulu di tahun 1960-an, sebagian komunitas pengusung bid’ah ini ada yang pro komunis, namun ada pula yang menolak. Ketika komunisme sedang jaya-jayanya di pelatran politik nasional, di kawasan para pengusung bid’ah ini banyak yang ikut masuk komunis. Namun ketika komunis surut dan cenderung diberangus, dari kalangan mereka pulalah yang paling getol membunuhi pengikut komunis. Seperti jeruk makan jeruk. Di tahun 1980-an, ada sebagian dari masyarakat pendukung bid’ah ini yang mendesak keluar dari parpol tertentu, namun ada pula yang berkeras bertahan di parpol tersebut. Maka, mereka pun ribut di antara sesamanya.
Mengapa ormas pengusung bid’ah itu ribut terus? Karena antek AS yang kalau jalan harus dituntun itu, masih eksis dan menjiwai ormas itu. Meski pernah terbukti berzinah dan menghina Al-Qur’an, namun karena tipikal pendukungnya yang emosional dan taqlid buta itu, maka keberadaan sang antek terus tegak, kesalahannya sebesar apapun tak tampak, apalagi ditunjang kekuatan adidaya.
Musuh Peradaban
  Ketika komunisme masih berjaya, terutama di kawasan Rusia dan Cina, maka AS dan umat Islam dunia menjadikannya sebagai musuh bersama. Ketika komunisme sudah tumbang, maka yang kemungkinan terjadi adalah pertempuran dua peradaban: antara Islam dan Barat (Kristen).
Untuk mencegah adanya benturan langsung di antara dua peradaban itu, maka perlu dibangun neo komunisme sebagai bumper. Bila komunisme lama adalah anti imperialisme dan anti kapitalisme, maka neo komunisme karena dilahirkan dari Barat yang kapitalis, jadinya komunis yang pro kapitalis dan pro imperialis. Neo komunisme ini tidak frontal terhadap Islam.
Dalam rangka menciptakan bumper tadi, AS memanfaatkan potensi-potensi yang ada, bahkan menciptakan agen-agen yang berasal dari negara itu sendiri. Misalnya, memberi pendidikan gratis atau dengan beasiswa bagi pemuda-pemudi, sarjana-sarjana dari Indonesia untuk meraih gelar doktor di bidang keagamaan. Dari sini kita bisa temukan sosok seperti Harun Nasution, Mukti Ali, Daoed Joesoef, Syafii Maarif, Nurcholish Madjid, hingga generasinya Ulil bshar Abdalla.
Meski mereka mendalami Islam, namun karena gurunya adalah orang-orang kafir yang menjadikan Islam hanya sebagai ilmu, bukan syariat yang harus diimplementasikan, maka yang terjadi adalah orang-orang yang mengerti Islam namun orientasinya berbeda. Para lulusan Barat ini cenderung menyampaiksan Islam dengan tujuan membingungkan, memurtadkan, membuat orang ragu-ragu, atau bahkan menilai salah ajaran agamanya sendiri.
Dari mereka inilah lahir pemikiran-pemikiran yang berbobot kufur, dan kemudian dimanfaatkan oleh para generasi komunis muda untuk dijadikan landasan bahkan mesiu memerangi Islam. Generasi muda komunis ini tidak sungkan-sungkan masuk ke perguruan tinggi seperti UIN atau IAIN untuk tujuan yang sangat jelas. Maka tidak heran bila dari perguruan tinggi Islam seperti itu lahir jargon-jargon ateisme seperti “Kawasan Bebas Tuhan ” atau “Anjinghu Akbar” dan sebagainya.
Kiprah para generasi muda dan tua neo komunis ini bersinergi dengan para penganut sepilissepilis ini, maka konsentrasi dan energi umat Islam tidak fokus kepada upaya penegakkan syari’at Islam. Pada saat seperti inilah fungsi penganut neo komnis dan pengusung sepilis sebagai bumper
 AS dan Barat pada umumnya, harus terus meghidupkan bumper-bumper tadi, sehingga Islam tidak leluasa menjadi kekuatan alternatif bagi peradaban dunia. Sosok-sosok seperti Syafii Maarif hingga Zuhairi Misrawi (sosok yang lebih muda dari Ulil) akan terus mendapat pasokan berarti hingga eksistensinya terjaga, sampai batas waktu yang tak tertentu.
Penganut neo komunis dan sepilis itu kini bergabung ke dalam tentunya amat sangat merepotkan umat Islam yang konsisten dengan perjuangan menegakkan syariat Islam. Karena repot menghadapi para neo komunis dan yang mencegah terjadinya benturan peradaban antara Barat yang Kristen dengan Islam. AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan). AKKBB sesungguhnya hanyalah sampul yang bagus untuk isi yang buruk. Mereka menampilkan diri dengan bungkus kebangsaan, padahal menjalankan agenda asing yang anti Islam. Mereka tampil dengan bungkus kebebasan beragama, namun yang mereka musuhi justru umat beragama (Islam) yang konsisten dengan penegakkan syari’ah Islam. Mereka tampil dengan bungkus yang seolah-olah santun, namun terus memprovokasi, memfitnah, menuding-nuding dengan sebutan-sebutan yang menghinakan melalui berbagai tulisan dan pernyataannya (lihat berbagai tulisan di Media Indonesia, Kompas, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, dan berbagai situs seperti The Wahid Institute dan situs JIL).
Bila dari sejumlah hampir 300 nama yang tercantum di dalam iklan AKKBB di berbagai media massa itu diklasifikasikan, setidaknya dapat dibuat penggolongan sebagai berkut:
a. Ada yang tergolong sebagai pengikut dan pelaksana aktif perilaku seks bebas.
b. Ada yang tergolong penganut sepilis (sekularisme, pluralisme dan liberalisme).
c. Ada yang penganut neo komunisme dan anti agama.
d. Ada yang tergolong sebagai pendukung kesesatan.
e. Ada yang tergolong sebagai antek asing dengan berkedok kebangsaan dan hak asasi manusia.
Ketika terjadi insiden Monas 01 Juni 2008, menurut pembuktian FPI dan TPM (Tim Pembela Muslim), AKKBB memulai insiden dengan memprovokasi FPI dan Laskar Islam pimpinan Munarman dengan meledeknya sebagai laskar kafir. Bahkan ada yang memuntahkan peluru dari pistol yang dibawanya, sehingga massa FPI dan Laskar Islam bukannya takut malah berang dan balas menyerang secara fisik.
Dari tabiat AKKBB yang seperti itu, maka tak heran bila sebagian masyarakat mengartikan AKKBB sebagai Aliansi Keluarga Komunis Baru Bersenjata. Oleh karena itu, yang harus dibubarkan pemerintah adalah kelompok seperti ini, yang pura-pura santun namun terus memprovokasi dengan berbagai pernyataan dan tulisan, dalam rangka memancing pihak tertentu untuk melakukan kekerasan.
Irfan S. Awwas
Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin
Sunday, 18 May 2008 20:51 Oleh: Muhammad Fatih Khalilullah  Syabab.Com - Lawatan Bush ke Israel pada hari peringatan 60 tahun pembunuhan dan penghancuran bagi kaum Muslim Palestina semakin menunjukkan posisi dan hubungan Amerika dan Israel. Israel benar-benar telah menjadi negara bagian baru bagi AS. Bush dengan terang-terangan terus menggelorakan permusuhannya terhadap Islam dan propaganda busuk melalui kampanye 'perang melawan teror'.
Bush: Amerika Siap Jadi Tameng Israel Di hadapan parlemen Israel Bush menyatakan kesiapannya untuk menjadi tameng bagi Israel. Bahkan lebih lanjut Bush siap memerangi syetan dan teror, sesutu yang ditunjukkan kepada perlawanan para pejuang Islam di Palestina..
"Populasi Israel memang hanya 7 juta. Tetapi ketika kalian memerangi syetan dan teror kekuatan kalian menjadi 307 juta karena Amerika Serikat berdiri di pihak kalian," kata Bush yang nyatanya dirinyalah sebagai syetan nya teroris. Siapa yang dimaksud Bush sebagai syetan dan teror? Tentu tiada lain adalah kaum Muslim. Sejak propaganda busuk yang ia sebut perang melawan teroris sejatinya adalah perang melawan Islam. Dalam pidatonya Bush hanya sekali menyebut menyebut Palestina, yang ia prediksi sudah berdiri ketika Israel merayakan 120 tahun hari jadinya, yaitu 60 tahun lagi. Jadi sangat jelas, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Bush.
Maling teriak maling begitulah karakter Yahudi. Bush teriak teroris, padahal dirinya sendiri sang teroris. Lebih dari satu juta rakyat Irak tewas di tangan Bush. Ketika pelaku bom Bali yang mengirbankan puluhan orang disebut teroris, lalu apa sebutan yang tepat bagi orang yang telah membunuh lebih dari satu juta jiwa? AS atau Khilafah? Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda [kebesaran] Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [TQS. Al-Sira: 1) Sudah 60 tahun negeri yang di sekitanya dimuliakan oleh Allah itu berada dalam penjajahan dan pendudukan. Kaum Muslim Palestina hari ini rindu akan tanah-tanah mereka. Ketika PBB pada 1947 memecah tanah Palestina dan memberikan kepada Israel, jutaan kaum Muslim diusir dari negeri mereka oleh Israel. Keberadaan Bush di Timur Tengah hanya akan semakin membuat di kawasan itu dipenuhi dengan penjajahan, pendudukan dan pembunuhan yang dilancarkan oleh teroris Amerika dengan kawannya, Israel. Penjajahan AS dan sekutunya di Timur Tengah tidak begitu saja melainkan telah dibantu oleh agen-agennya yang siap menjadi suruhan Bush. Mereka itu tiada lain para penguasa Arab yang telah berkhinat kepada Allah, Rasulullah dan kaum Mukmin. Tidak ada sedikitpun keberanian dari mereka untuk melawan Bush dan membebaskan tanah Palestina kecuali diam membisu. Hal ini sangat berbeda dengan solusi yang akan ditawarkan oleh Khilafah Rasyidah. Khilafah akan memberikan kedilan dan kedamaian yang sesungguhnya. Dengan kekuatan negara kaum Muslim, satu untuk dunia ini, akan membebaskan tanah Palestina dan juga negeri-negeri Muslim lainnya dari cengkraman penjajahan, pendudukan dan pembantaian. Itulah yang dilakukan oleh Umar Al-Faruq ketika membebaskan pertama kalinya tanah Palestina ke pangkuan kaum Muslim. Demikian juga yang dilakukan Sholahuddin Al-Ayubi. Mengapa sebagian kaum Muslim masih berharap pada solusi-solusi semua, perdamaian semua, dan solusi dua negara yang hakikatnya pengakuan terhadap Israel? Padahal, ribuan kaum Muslim Palestina menginginkan tanah mereka segera dibebaskan. Mereka merindukan kembali ke negeri mereka. Hanya Khilafah yang bisa melakukan itu. Lalu sampai kapan kita tidak bersegera untuk mewujudkannya? [opini/syabab.com] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Musim pemilu AS telah dimulai dimana rakyatnya mulai memilih Presiden baru. Beberapa bulan ke depan, Amerika dan belahan dunia lainnya akan menyaksikan siapa pengganti Presiden GW. Bush, apakah itu John McCain dari Partai Republik atau Hillary Clinton atau Barack Obama, dua capres dari Partai Demokrat. Sistem politik Amerika sering dibanggakan pada dunia sebagai contoh ‘Impian Amerika’, dimana rakyat biasa bisa memilih dengan penuh kebebasan untuk memilih pemimpin mereka, secara tertib dan damai. Dengan bangga, mereka berkata bahwa siapapun bisa mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden.
Namun, kenyataan menunjukkan bahwa impian politik Amerika tidak lebih dari sekedar mitos; ini terbukti dari jumlah uang yang luarbiasa besar digelontorkan oleh beberapa kandidat elit saja; milyaran dollar telah terbayar untuk biaya kampanye. Faktanya adalah bahwa di Amerika dan dimana pun, Demokrasi tidak pernah menepati janjinya. Kuatnya pengaruh uang adalah kecacatan Demokrasi, suatu sistem pemerintahan yang memihak golongan kaya dan istemewa saja.
Di pemilu 2004, capres saat itu GW Bush menerima donasi 292 juta dollar, sedangkan lawannya John Kerry dari partai democrat menerima 253,9 juta dollar. Kandidat independen, Ralph Nader hanya menerima 4,5 juta dolar saja. Total biaya pemilihan Presiden dan kursi perwakilan rakyat di Konggres berkisar sebesar 3,9 milyar dollar.
Untuk tahun 2008 ini, Barack Obama telah mendapatkan 193 juta dolar, Hillary Clinton 169 juta dolar, sedangkan John McCain sekitar 64 juta dolar. Sebenarnya persyaratan untuk menjadi Capres Amerika cukup sederhana: kelahiran warga negara Amerika, tinggal di amerika selama 14 tahun, dan berumur minimal 35 tahun. Akan tetapi dengan jumlah biaya kampanye yang sangat besar seperti biaya iklan TV, radio dan kebutuhan pemasaran kampanye lainnya, sangat kecil kemungkinannya bagi anggota rakyat biasa untuk bisa menjadi capres yang bisa diperhitungkan. Uang menjadi penghadang alami.
Kenyataan semacam inilah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari para pemilih Amerika terhadap sistem politiknya sendiri. Partisipasi pemilih di pemilu Amerika menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan merupakan salah satu tingkat partisipasi yang rendah di antara negara-negara maju lainnya. Maka secara praktis, hanya kelompok minoritas dari seluruh para pemilih yang memenuhi syarat sajalah yang akhirnya memilih calon wakil rakyat dan presiden.
Rakyat biasa pun akhirnya mulai mempertanyakan kenapa pilihan mereka pada pemilu sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam sistem politik amerika. Dugaan rakyat terhadap tidak berartinya pilihan mereka pada pemilu semakin menguat ketika kebijakan politik partai Demokrat dan partai Republik semakin sulit dibedakan. Keduanya menerapkan politik luarnegeri yang haus perang dan memiliki agenda pro bisnis dengan mengorbankan pendanaan pelayanan sosial dalam negeri. Alasan kenapa sistem Demokrasi Amerika bisa melahirkan situasi seperti ini adalah kuatnya pengaruh uang dan kelompok-kelompok kunci yang memiliki kepentingant tertentu. Korporasi atau perusahaan besar Amerika dan kelompok-kelompok tidak melihat diri mereka sebagai dermawan yang murah hati.Akan tetapi mereka memberikan uang kepada para calon politisi dengan harapan ketika para politisi terpilih atau memenangkan kursi kekuasaan, lahirlah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri.
Inilah cacat yang mendasar dari sistem Demokrasi, dimana ia menghasilkan hukum dan kebijakan buatan manusia yang akan menguntungkan pihak-pihak yang bisa memenangkan pengaruh, dengan tumbal rakyat biasa. Presiden Amerika sendiri, Eisenhower, pernah memperingatkan adanya kekuatan korup yang bisa menyetir kebijakan politik Amerika dalam pidato perpisahannya di bulan Januari 1961 sebagai berikut:
“…three and a half million men and women are directly engaged in the defence establishment. We annually spend on military security more than the net income of all United States corporations. This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence — economic, political, even spiritual — is felt in every city, every State house, every office of the Federal government.
We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military/industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.”
(”… tiga setengah juta pria dan wanita terlibat langsung dalam industri pertahanan. Kita mengeluarkan dana untuk kepentingan militer yang nilainya melampaui gabungan dari seluruh keuntungan bersih perusahaan-perusahaan di Amerika. Bagi Amerika sendiri, adanya superstruktur militer yang didukung oleh industri persenjataan adalah suatu hal baru. Dan pengaruhnya sungguh luar biasa baik dari segi ekonomi, politik, dan spiritual, dan juga dirasakan di setiap kota, pemerintah negara bagian, dan setiap departemen Federal.
Di satu sisi, kami sadar bahwa superstruktur ini penting untuk dimiliki. Tapi kita juga jangan lengah akan dampak atau implikasi yang berbahaya. Kerja keras kita, sumber daya kita, dan kehidupan kita, serta struktur masyarakat kita, kesemuanya saling terkait dan terlibat. Maka dalam sistem pemerintahan kita tetap harus ada kewaspadaan dari setiap pengaruh, baik secara sengaja atau tidak, dari kompleks militer/industri. Potensi akan lahirnya suatu kekuasaan yang tidak pada tempatnya akan tetap ada. “)
Saat ini pendanaan pertahanan Amerika sebesar 1 milyar dolar per tahun. Ini besarnya hampir sama dengan total APBN yang disetujui Konggres AS di bulan Maret 2008 sebesar 3 milyar dolar. Sedangkan pendanaan sosial dan kesehatan, secara kontras, semakin menurun di tahun-tahun terakhir. Meskipun, Amerika semakin banyak menghabiskan kekayaannya untuk kepentingan militer dan perang penjajahan di luar negerinya, pengaruh dari kontraktor persenjataan justru tidak menyurut. Pembagian proyek-proyek militer di negara-negara bagian yang diwakili para senator-senatornya yang berpengaruh di Konggres menunjukkan politik “Pork Barrel”, yaitu politik yang menunjukkan akrabnya pengaruh uang dengan politik. Ini tidak hanya terjadi di sektor pertahanan, tapi juga melibatkan semua korporasi Amerika, dimana mereka saling berlomba untuk memenangkan pengaruh pada para politisi. Hillary Clinton , baru-baru ini justru membuat pembelaan yang mengesankan terhadap para kelompok lobi yang memiliki kepentingan tertentu, seperti bank-bank investasi dan lembaga-lembaga keuangan yang merupakan donatur tradisional yang menyumbang dana bagi para calon Presiden dari partai demokrat maupun partai republik.
Kerentanan Demokrasi terhadap pengaruh uang dan korupsi tidak hanya terjadi di Amerika saja. Di manapun Demokrasi berada sebagai sistem pemerintahan, di situ tampaklah bagaimana golongan elit yang akhirnya mampu mengontrol pengaruh. Penelitian yang dilakukan di Amerika sendiri juga menunjukkan bahwa perusahaan yang menyumbang kepada para politisi selalu mendapatkan keuntungan yang besar dibanding perusahaan lainnya. Maka tidak heran kalau lapangan pekerjaan di Amerika di pindah ke luar negeri seperti negeri Dunia Ketiga (outsource) secara agresif, sehingga bisa menambah keuntungan mereka.
Demokrasi secara realita adalah cara canggih untuk mengontrol pengaruh dan dipakai oleh korporasi Amerika dan elit politiknya untuk secara berhati-hati memilih para pemimpinnya. Ketika rakyat Amerika memulai tradisinya untuk terlibat dalam pemilu, hasilnya akan selalu bisa ditebak. Siapapun yang menang, terlepas dari janji2 apapun yang pernah ditawarkan pada rakyat, akan melahirkan kebijakan-kebijakan ‘balas budi’ kepada para donaturnya di masa kampanye. Itulah sebabnya, pemenang sejati dalam pemilu adalah korporasi Amerika, kelompok lobi, dan grup yang memiliki kepentingan tertentu, yang telah menyokong dana kampanye para politisi. Akhirnya, golongan kaya sekali lagi mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan nasib jutaan rakyat biasa. (Rusydan; Khilafah.com / 25 Maret 2008) Negara Korporasi - Dick Cheney (wakil presiden) memimpin perusahaan Haliburton Energi hingga tahun 2000. Berkat hubungan politisnya, dia berhasil memperoleh keuntungan mencapai sekira 45 juta dolar AS
- Condoleeza Rice (menlu AS ): CEO perusahaan Chevron Texas.
- Donald Rumsfeld (mantan Menhan) :pernah menjabat wakil pemimpin perusahaan Western Oil. Dia juga merupakan partner Bush di perusahaan Enron Energy. Perusahaan ini menjadi perusahaan pertama Amerika dalam rangkaian ambruknya perusahaan-perusahaan Amerika setelah kejahatan keuangan yang menenggelamkannya pada akhir tahun 2001.
- Pusat Keamanan Publik: sekitar 100 orang pejabat di pemerintahan Bush yang pertama, mereka menanamkan investasinya yang mencapai 144,6 juta dolar AS di sektor migas
sumber: hizbut-tahrir.or.id
Saturday, 23 February 2008
 Syabab.Com - Untuk menancapkan ideologi kapitalisme dan demokrasinya, Kongres AS melalui Delegasi Komisi Bantuan Demokrasi (House Democracy Assistance Commission/HDAC) sepakat untuk menjalin kemitraan dengan DPR RI. Demokrasi sebuah sistem rusak yang telah menempatkan aturan manusia di atas segala-galanya itu terus menerus disebarluaskan AS di negeri-negeri Muslim.
Kedua lembaga tersebut telah menandatangani MoU atau nota persepahaman. MoU yang ditandatangani oleh Ketua HDAC, David Price dan Ketua DPR RI, Agung Laksono ini intinya antara lain untuk meningkatkan pertukaran informasi, pengetahuan, dan pelatihan antara Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Indonesia.
Diantara program yang akan digulirkan ialah Program Penguatan Legislatif Nasional (National Legislative Strengthening Program) dan Program Dukungan Reformasi Demokrasi (Demokratic Reform Support Program).
Ini semakin menjelaskan kepada kita, bahwa sistem yang diterapkan di negeri ini tiada lain sistem demokrasi yang tidak terlepas dari pengemban ideologi tersebut, AS. Bahkan melalui USAID, AS tidak tanggung-tanggung mengeluarkan dana senilai tiga juta dolar AS untuk mendukung program-program tersebut.
HDAC merupakan komisi bipartisan DPR AS. Selama lima hari (17 - 21 Februari 2008), delegasi HDAC melakukan kunjungan ke Indonesia.
Misi komisi ini adalah untuk mendorong pemerintahan yang responsif dan efektif serta memperkuat lembaga demokrasi dengan cara mendukung parlemen di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang.
Program dari komisi tersebut di Indonesia tiada lain dirancang untuk membantu para anggota DPR RI beserta stafya dalam mereformasi perundang-undangan. Tentu termasuk di dalamnya membuat perundang-undangan sesuai dengan kapitalis AS.
Banyak perundang-undangan di negeri ini yang tak berpihak kepada rakyat, malah sesuai dengan keinginan dari pihak luar. UU SDA dan UU migas telah nyata keberpihakan para 'wakil rakyat' itu sebenarnya kepada siapa?
Demokrasi merupakan sistem kuno yang telah menempatkan aturan manusia berada di atas aturan Allah Swt, Pencipta Alam Raya beserta isinya. Saat ini demokrasi terus menerus ditancapkan di negeri-negeri muslim menyebabkan negeri kaum Muslim tersebut berani lantang untuk mencampakkan aturan dari Sang Pencipta.
Atas nama demokrasi, kapitalisme dengan akidah sekularismenya telah mencengkram kaum Muslim. Sumber daya alam dengan mudah diserahkan kepada asing ketimbang untuk kesejahteraan rakyatnya. Berbeda halnya dengan sistem Islam yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Khilafah Islam akan mengembalikan sumber daya alam milik umum tersebut dikembalikan dan dikelolan untuk kemakmuran rakyatnya. Sampai kapan kita masih berpangku pada kesengsaraan demokrasi? Khilafah kali kedua akan segera mengakirinya, insya Allah. [z/f/ant/syabab.com]
Pengantar Harga minyak mentah dunia pernah menembus angka kritis, yakni US$100. Anehnya, harga minyak mentah dunia seolah-olah tanpa kendali sedikitpun. Padahal secara ilmu ekonomi, antara supply dan demand tidaklah mengalami perubahan yang signifikan. Lantas mengapa harga minyak mentah dunia begitu fluktuatif dan cenderung naik terus? Adakah rekayasa? Siapakah pemain sebenarnya? Benarkah AS merekayasa penentuan harga minyak dunia? Lalu apa motif di balik itu semua? Untuk menjawab pertanyaan di atas, Gus Uwik dari Redaksi al-Wa’ie secara khusus mewawancarai Bapak Ichsanuddin Noorsy dari Tim Indonesia Bangkit. Berikut petikan wawancaranya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan fluktuasi harga minyak dunia? Jika dilihat secara mendalam, berfluktuasinya harga minyak dunia dan bahkan cenderung naik tanpa kontrol sama sekali sebenarnya tidak lepas dari keberadaan AS. Harga minyak dunia memang tidak bisa dilepaskan dari campur tangan AS. Dengan kata lain, gonjang-ganjing harga minyak mentah dunia sebenarnya tidak lebih dari ‘permainan’ AS dalam upayanya untuk ‘mengeruk’ keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingannya. Mengapa? Karena AS menguasai minyak dari hulu sampai hilir; bukan hanya perdagangannya saja, namun juga teknologi eksplorasi, produk derivatifnya, bahkan modal. Walhasil, kenaikan harga minyak dunia tanpa kontrol ini memang semuanya by design. Jawabannya bisa disederhanakan seperti ini. Apa motif AS di balik ini semua? Menurut saya, motif AS melakukan ini semua adalah agar: Pertama, memukul pesaing ekonomi dan politiknya. Sebagaimana yang dirilis oleh NewsWeek bulan Desember 2007: (1) Situasi politik ekonomi AS sejak 2001-2007 hanya memberi keuntungan kepada UE, Jepang, RRC dan justru menjadi pemicu bagi bangkitnya perlawanan dari negara-negara musuh potensial AS seperti Venezuela, Brazil, Bolivia, Argentina, Rusia dan Iran. Negara tersebut bukan saja secara politik senantiasa ‘berseberangan’ dengan AS, tetapi juga merupakan produsen minyak besar di dunia. Jika negara-negara tersebut tumbuh ekonominya maka mereka menjadi permasalahan tersendiri bagi AS. Belum lagi Cina yang saat ini dalam pemakaian konsumsi BBM menempati nomor ke-2 terbesar. Jelas, Cina saat ini terus berkembang menjadi ‘negara adikuasa’. Kondisi ini tentu sangat tidak diinginkan oleh AS. Karena itu, dalam upayanya untuk ‘menghadang Cina’ AS merkasyasa kenaikan harga minyak dunia. (2) Adanya upaya Rusia menggeser Unipolar, yakni dunia yang senantiasa berporos pada AS semata menjadi multipolar, yakni tidak semata-mata ikut pada kepentingan AS saja. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam kasus atau rekayasa yang dilakukan oleh Rusia, di antaranya dalam kasus penempatan rudal di Polandia, pertemuan Kawasan Kaspia dan lainnya. Jelas ini mengancam eksistensi AS sebagai negara adikuasa satu-satunya setelah ‘tumbangnya’ Uni Soviet. AS tidak mau kehilangan ‘pengaruhnya’ di mata negara-negara kecil di dunia. (3) Biaya Perang Irak yang begitu besar yang harus ditanggung oleh APBN AS. Hingga saat ini Perang Irak bukannya menunjukkan tanda-tanda selesainya ‘misi’, namun justru muncul ‘frustasi’ akibat semakin berlarut-larutnya permasalahan yang ada. Jelas ini membutuhkan back up dana yang cukup besar. Belum lagi adanya bencana alam yang menerjang dalam negeri AS, seperti Badai Katrina. Tanggungan biaya akibat bencana alam mini hanya tersedia US$ 116 miliar dari total kebutuhan US$ 150 miliar. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya defisit perdagangan dengan RRC hingga mencapai (US$ 298 miliar). Kedua, upaya perbaikan kampanye politik perang Bush. Sebagaimana yang dilansir oleh The Economist, 30 June 2007, hingga tahun 2007 belanja AS untuk kebutuhan militer tetap menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan sektor lainnya, bahkan kecenderungannya semakin naik; yakni 45,7% dari total belanja pertahanan, setelah pengelolaan minyak dan industri IT (knowledge base economy). Anggaran belanja militer yang membengkak ini merupakan akibat kampanye Bush ‘perang melawan terorisme’. Ini menyebabkan anggaran belanja negara mengalami kondisi yang timpang dan tidak sehat. Anggaran tersedot habis untuk membiayai ‘proyek perang’ Bush. Dari sinilah diperlukan fresh money yang bisa digunakan untuk memperkuat pondasi ekonomi. Tegasnya, harus ada upaya perbaikan (baca: timbal balik keuntungan) akibat ‘kampanye politik’ ini. Ketiga, upaya perbaikan kondisi dalam negeri AS terutama dalam pelayanan publik. Adanya pernyataan Alan Green Span pada tanggal 21 Juli 2001 yang mengungkapkan masalah internal ekonomi AS, dimana sejatinya ekonomi AS berada dalam kondisi yang begitu ‘kepayahan’. Beberapa sektor pelayanan publik mengalami tingkat kelesuan yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Di antaranya dibidang asuransi sosial (social insurance), perumahan rakyat (public housing), gaji dan upah yang menurun (minimum wage and salary), asuransi kesehatan (health insurance) dan pemotongan pajak (tax cuts). Belum lagi kegalauan dari para pengamat dan pejabat publik terhadap perekonomian AS yang akhir-akhir ini berada dalam fase yang ‘mengkhawatirkan’. Sebut saja pernyataan Joseph E Stiglitz (6 Oktober 2004) yang menyatakan bahwa dalam empat tahun pemerintahan AS, Bush telah gagal mengatasi masalah ekonomi yang senantiasa ‘merundung’ AS. Fakta menunjukkan bahwa angka pengangguran mencapai 5%, inflasi 1%, pertumbuhan di bawah 2,5% dan diperparah lagi dengan adanya perdagangan dengan RRC yang kian lama kian mengalami defisit. Walhasil, ekonomi AS terancam resesi. Kondisi ini kian lama kian berkembang. Akibatnya, Januari 2006, ekonomi dunia melemah mengalami kelesuan. Inilah yang kemudian sering disebut sebagai tonggak dekade keserakahan. Nah…inilah kondisi sebenarnya yang terjadi di AS. Jadi, AS sebenarnya berada dalam kondisi krisis. Selain pondasi ekonominya mengalami keguncangan, AS juga mendapat ‘ancaman’ dari negara-negara penghasil minyak besar dunia. Jika dibiarkan maka kehancuran AS adalah sebuah keniscayaan. Ini tentu tidak boleh terjadi berlarut-larut. Karena itu, AS berupaya mengatasinya. Salah satunya dengan ‘mempermainkan’ harga minyak dunia. Lalu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Dalam dunia kapitalis, atau dalam ekonomi global dalam bahasa netralnya, Indonesia ini sebagai ‘ekor’. Ketika kepalanya terlibas maka ekornya pun akan ‘terlibas’. Bahkan lebih panjang lagi dampaknya. Kita bisa melihat, sekarang hampir semua sektor industri Indonesia terpuruk, kan? Sekarang sektor perumahan sudah terkena, kedelai sudah kena imbasnya, harga mie instan sudah naik 30% di pasar, belum yang lain. Ya…habis-habisan. Jadi, tidak bisa dikatakan apakah kena dampak atau tidak? Semuanya sudah kena dampaknya. Tegasnya semua sektor terimbas? Pasti. Jadi, imbas yang paling buruk adalah imported inflation itu, yakni sarana Amerika meningkatkan biaya produksi minyak di satu sisi, tetapi di sisi lain memukul harga jualnya. Dengan kata lain, AS berusaha memperbaiki posisi harga jualnya. Dalam konteks Indonesia, AS dan sekutunya mendesakkan agar Indonesia memberlakukan secara bebas ‘pasar bebas’ migas. Artinya, produk migas asing dengan berbagai macam derivative-nya bisa keluar-masuk dengan bebas ke pasar Indonesia; bukan hanya bidang tataniaga perdagangan migas saja namun juga termasuk eksplorasi, eksplotasi hingga pemasarannya. Kita bisa mengerti jika kemudian asing berusaha mendesakkan (dan berhasil) mengajukan penghapusan subsidi terhadap migas sebagaimana tertuang dalam Perpres 7/05 RPJMN. Dengan kondisi ini, tidak aneh jika akhirnya terjadi liberalisasi seluruh sektor migas. Berapa sebetulnya jumlah produksi real minyak Indonesia? Sebenarnya tingkat kebutuhan minyak Indonesia adalah 1.450 barel perhari. Namun, kondisi lifting (tren produksi) baru mencapai 910 barel perhari. Jelas ada kekurangan antara 500–540 barel perhari. Ini di dapat dari mana? Ya dari impor. Inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara net imported migas. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia? Tatkala harga minyak dunia naik, kok kita tidak mendapatkan keuntungan? Yang digembar-gemborkan justru kerugian? Inilah kondisi ironisnya. Hampir sebagian besar perusahaan yang mengeksplorasi minyak Indonesia pemainnya adalah asing. Akibatnya, seluruh keuntungan lari keluar negeri. Ditambah lagi Pemerintah Indonesia mempunyai posisi tawar yang sangat rendah dalam negosiasi bagi hasil kontrak karya. Walau kelihatan tidak dirugikan, yakni dengan nisbah bagi hasil 55:45 atau 60:40, Pemerintah Indonesia sejatinya sangat dirugikan. Kita bisa melihat, dalam setiap kontrak karya, Pemerintah Indonesia harus menanggung cost recovery. Intinya, segala macam biaya yang tercakup dalam produksi minyak menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia. Inilah celah yang bisa dimainkan oleh asing. Seluruh biaya produksi yang seharusnya menjadi tanggung jawab operator akhirnya terbebankan kepada Pemerintah Indonesia. Walhasil, hasil akhir bagi hasil keuntungan sangatlah kecil daripada apa yang diharapkan. Belum lagi dalam pengukuran dan penjualan CO sering terjadi kecurangan dalam alat ukur yang dilakukan oleh para operator asing. Ditambah dengan perilaku mereka yang memang rakus, bernafsu untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya tanpa memandang dampak lingkungan, dan lain sebagainya. Penyimpangan dalam eksplorasi dan pendistribusian hasil produk juga menjadi permasalahan tersendiri. Kondisi ini juga turut andil dalam mengurangi ‘margin keuntungan’ yang seharusnya didapat oleh Pemerintah Indonesia. Inilah ‘bodohnya’ Pemerintah. Kok mau dicengkeram seperti itu… Solusinya? Menurut saya, solusi bagi Indonesia agar bisa ‘menangguk keuntungan’ atas permainan AS ini tidak lain dan tidak bukan harus dilakukan secara sistemik. Menurut saya, hal-hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah: (1) merenegosiasi kontrak. Jika memang diputus, ya diputus saja kemudian diserahkan pada BUMN kita sendiri. Namun, jika tidak bisa maka direnegosiasi lagi dalam bagi hasil serta tanggung jawab cost recovery-nya; didudukkan pada beban tanggung jawab dan bagi hasil keuntungan secara proporsional. Seharusnya Pemerintah Indonesia harus lebih untung dari operator asing. (2) Sekuritas kontrak. (3) Insentif produksi. (4) Revitalisasi kilang. (5) Investasi baru pada penemuan sumur-sumur, kilang-kilang pengolah minyak mentah serta gudang penyimpanan. (6) Konversi energi dari powerplant dan transportasi publik. (7) Mencegah dan menghentikan secara total eMining (pencurian migas). (8) batasi kepemilikan mobil. (9) Relokasi dan redistribusi APBN. (10) Sebarkan pembangunan hingga kepelosok negeri, (11) Berhenti berutang dan jadwal ulang kembali utang-utang luar negeri yang sudah terlanjur terjadi. (12) Ubah haluan ekonomi dari mekanisme pasar ke ekonomi konstitusi.
Al Wa'ie online
Hizbut-tahrir.or.id - Pada 26/01/08 Presiden Afghanistan Hamid Karzai saat berbicara dengan CNN berkata : “The US administration has helped Afghanistan and if we are called puppets, or if I am called a puppet because we are grateful to America, then let that be my nickname.”
( “Pemerintah AS telah menolong Afghanistan dan kalau kami dipanggil boneka, atau kalau saya dipanggil boneka kerana kami berterima kasih kepada Amerika, maka biarlah itu menjadi panggilan saya”)Karzai tanpa perasaan malu sedikitpun, menambahkan pujiannya kepada Amerika selaku tuannya selama ini. Katanya, “Anyway, Americans have helped Afghanistan tremendously…The truth is that without the United States in Afghanistan, Afghanistan would be a very poor, miserable country…”
(“Bagaimanapun , Amerika telah menolong Afghanistan dengan tak terkira…Hakikatnya tanpa kehadiran Amerika di Afghanistan, Afghanistan akan menjadi negara yang miskin dan menderita…”) Inilah pengakuan sebuah pengkhianatan yang nyata yang keluar dari mulut salah seorang pemimpin negeri Islam . Memang pengakuan Karzai bahwa dia agen Amerika bukannya satu kejutan, tetapi kenyataan Afghanistan bertambah baik di bawah Amerika adalah satu penipuan dan pemutarbelitan fakta yang teramat nyata. Realitanya, dua pertiga dari wilayah Afghanistan bukanlah berada di bawah kawalan Karzai . Negara tersebut adalah berada di bawah pendudukan Amerika di mana rakyatnya berada dalam kemiskinan dan banyak bergantung kepada bantuan kebaikan dari agen pendonor asing . Penipuan fakta ini oleh Karzai ditambah pujiannya kepada Amerika la’natullah, menunjukkan dengan jelas betapa dia tidak mempedulikan rakyat dan tidak habis-habis memperdayai rakyatnya. Penipuan dan pengakuan pengkhianatan secara terang-terangan ini selayaknya meletakkan orang seperti Karzai ini dalam kedudukan yang teramat hina. Semoga Allah membalas Karzai dengan hukuman yang setimpal. (mykhilafah.com)
 Syabab.Com - Untuk kali pertama Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA terus terang mengakui telah menggunakan teknik waterboarding pada tersangka teror. Ini semakin menambah daftar pelanggaran HAM yang dilakukan AS atas kaum Muslim.
Direktur CIA, Michael Hayden kepada Kongres mengatakan teknik tersebut baru digunakan pada tiga orang, dan sama sekali belum digunakan selama lima tahun terakhir. Walaupun demikian penggunaan hal ini semakin menunjukkan kebiadaban dan penyiksaan CIA atas tahanannya yang belum tentu terbukti itu.
Dia mengatakan teknik itu digunakan pada tahanan al-Qaeda tingkat tinggi, Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah dan Abd al-Rahim al-Nashiri.
Waterboarding adalah teknik interogasi yang dikenakan kepada tahanan dengan cara mengikat tangan dan wajah, kemudian kepalanya ditenggelamkan ke air sehingga tahanan merasa seolah-olah akan tenggelam.
Sebagian kalangan menyebut teknik ini sebagai bentuk penyiksaan dan Kongres membahas kemungkinan larangan penggunaannya.
"Kami menggunakan teknik itu pada tiga tahanan karena situasi saat itu," kata Hayden.
Sebelumnya, telah ditemukan rekaman penyiksaan yang dilakukan CIA atas tahanannya. Demikian juga penyiksaan di Abu Gharib semakin memposisikan AS sebagai negara pelaku pelanggaran HAM terbesar di dunia. Demikianlah memang watak para imperialis terhadap kaum Muslim.
Berbeda halnya dengan Khilafah Islamiyyah yang tidak akan melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap tahanannya, kecuali diperlakukan secara manusiawi. [amir/bbc/syabab.com]
Dalam laporan hak asasi manusia terbaru yang dikeluarkan lembaga pemantau hak asasi Human Rights Watch, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mendapat kecaman keras. Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa kali ini mendapat kritik tajam dalam laporan yang baru dikeluarkan lembaga pemantau HAM internasional Human Rights Watch (HRW). Menurut HRW, Eropa dan Amerika Serikat mendukung pemilu yang prosesnya meragukan, seperti misalnya di Kenya dan Pakistan, hanya untuk kepentingan barat semata. Misalnya dukungan terhadap Presiden Pakistan Perves Musharaf, sekutu Amerika Serikat dalam proses pemilu. Akibatnya pelanggaran HAM tak terhindarkan. Direktur HRW Kenneth Roth memberi contoh: “Kami melihat kebijakan Amerika Serikat mendukung Musharaf yang mengaku pendukung demokrasi dan menyelamatkan Pakistan.“ Kecaman lain yang dilontarkan HRW adalah penjara rahasia AS di manca negara, yang memungkinkan tindakan menghilangkan orang secara paksa, serta membenarkan penyiksaan tahanan. Dalam perang melawan teror, Amerika menahan ratusan orang yang diduga terkait terorisme, tanpa proses hukum yang jelas, salah satunya di Penjara Guantanamo, Kuba. Tidak hanya Amerika Serikat, HRW juga mengkritik Prancis, Pakistan dan Inggris yang kerap melakukan pelanggaran HAM dengan mengatasnamakan perang melawan terorisme. “Bila Amerika Serikat bicara tentang hak asasi manusia maka orang-orang justru mengingat para tahanan di Guantanamo, penyiksaan dan tahanan rahasia CIA.”, demikian dikatakan Roth. Eropa tidak luput dari kecaman, karena tidak menekan Rusia yang banyak melakukan aksi pelanggaran HAM. Menurut HRW, hal itu terjadi karena ke-27 negara anggota Uni Eropa memandang Rusia penting dalam bisnis penyediaan energi bagi Eropa. Namun menurut HRW, alasan itu bukan berarti dapat menihilkan pelanggaran HAM di negara Beruang Merah tersebut. (sumber : Deutsche Welle; 01/02/2008) Komentar (red) Sekali lagi, laporan ini membuktikan kebohongan AS dan negara-negara Eropa yang mengklaim sebagai negara pejuang HAM. AS dan negara Eropa justru banyak melakukan pelanggaran HAM. Negara Barat juga mendukung rezim otoriter di negeri-negeri Islam yang menjadi pemerintah boneka Barat. Semakin jelas pula bahwa ide HAM hanyalah utopis, kalau negara pendekar HAM saja melanggar HAM, negara mana lagi yang menjadi contoh penegak HAM ? HAM sekedar menjadi alat politik untuk kepentingan negara-negara Barat. Tolak ide HAM, pilihan kita kembali ke Islam. Di bawah Khilafah Islam yang menerapkan syariah Islam secara kaffah (menyeluruh) aqidah, nyawa manusia, akal manusia, kehormatan manusia, harta manusia akan terjaga, tidak hanya muslim tapi juga non muslim.
Friday, 01 February 2008
 Syabab.Com - Lebih dari 1 juta warga Irak tewas akibat penjajahan AS di negeri kaya minyak tersebut sejak 2003. Ini merupakan pelanggaran HAM terbesar di dunia oleh Teroris AS di wilayah negeri muslim tersebut.
Angka tersebut merupakan hasil studi lembaga Opinion Research Business (ORB) yang bermarkas di London bersama Independent Institute for Administration and Civil Society Studies (IIACSS).
"Kami kini memperkirakan bahwa jumlah korban tewas antara Maret 2003 dan Agustus 2007 sekitar 1.033.000," ORB mengatakan dalam sebuah pernyataannya yang dikutip AFP.
Sedangkan lembaga hipokrit dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sedikitnya empat juta warga Irak kehilangan tempat tinggal sejak invasi Amerika tersebut, dan hampir separuhnya telah mengungsi ke negara-negara tetangga.
 Kebrutalan AS di Irak ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia paling parah di dunia. Hanya sayang, tidak ada satu pun lembaga hak asasi manusia baik di dunia internasional maupun di Indonesia yang membela hak-hak asasi warga Irak tersebut. Ini menunjukkan lembaga pegiat HAM itu hanya untuk kepentingan AS.
Siapa yang bertanggungjawab atas tewasnya 1 juta warga Irak itu? Sampai kapan darah kaum Muslim tersebut terus mengalir? Teroris Bush adalah nomor satu yang paling bertanggung jawab yang layak diseret ke mahkamah internasional. Hanya saja, bagaimana kita bisa mempercayai mahkamah internasional ketika di dalamnya sama-sama sekutu Bush, kecuali Khilafah Islamiyyah yang akan mengadili para penjahat perang tersebut dengan seadil-adilnya. [musa/antara/syabab.com]
Saturday, 02 February 2008
 Syabab.Com - Presiden Teroris AS George W. Bush, Senin (28/01), tidak malu-malu, di akhir masa jabatannya mengatakan AS akan tetap melanjutkan ofensif dalam 'war on terorism' yang hakikatnya adalah 'war on Islam' dan tidak akan membiarkan kelompok garis keras untuk menghambat penyebaran kebebasan dan demokrasi.
"Kita telah telah memerangi teroris-teroris dan kelompok-kelompok garis keras ini," kata Bush dalam pidato pada sidang gabungan Kongres.
"Kita akan tetap melakukan serangan, kita akan tetap meningkatkan tekanan dan tindakan yang pantas terhadap musuh-musuh Amerika."
Yang dimaksud musuh AS tiada lain adalah mereka para pengemban ideologi Islam. Ideologi ini telah menjadi musuh bagi AS karena berlawanan dengan ideologi yang diemban oleh AS, yakni ideologi kapitalisme. Permusuhan kaum Muslim terhadap AS menunjukkan semakin tingginya ancaman bagi AS.
Bush menuduh mereka telah berusaha merusak perkembangan demokrasi di Lebanon dan Pakistan dengan mengincer para pemimpin dan tokoh-tokoh terkemuka di negara-negara itu, termasuk pembunuhan mantan PM Pakistan Benazir Bhutto Desember lalu menjelang pemilu.
Bush benar-benar lupa diri. Padahal yang sebenarnya teroris itu adalah Bush sendiri yang telah membunuh lebih dari 1 juta kaum Muslim di Irak akibat penjajahan AS atas Irak. Demokrasi yang digemborkan AS hanya bualan Bush. Demokrasi tersebut sudah terbukti kerusakkannya yang membuat negeri kaum Muslim bertekuk lutut di hadapan AS.
"Pada hakekatnya, pria dan wanita yang bebas untuk menentukan nasib mereka sendiri akan menolak teror dan hidup dalam pemerintahan tirani," kata Bush.
Benar, tindakan teroris yang dilakukan oleh pemerintah tirani Bush itulah yang tidak diinginkan oleh kaum Muslim. Sebenarnya yang tidak diinginkan oleh kaum Muslim adalah pemerintah tirani yang telah mengkhianati rakyatnya sendiri demi kepentingan AS, seperti pemerintah Musharraf di Pakistan dan Mubarak di Mesir. Mereka sama-sama pemerintah tirani yang berdalih atas nama demokrasi yang palsu demi kepentingan tuannya, teroris AS.
"Karena itulah kenapa para teroris berjuang untuk menolak pilihan ini untuk rakyat di Lebanon, Irak, Afghanistan, Pakistan dan wilayah-wilayah Palestina," kata teroris Bush.
Bush menutup mata, jutaan kaum Muslim yang terbentang dari Spanyol hingga Merauke menginginkan syariah ditegakkan di bawah daulah Khilafah Rasyidah. Bush ketakutan, institusi pemersatu umat Islam sedunia itu hadir kembali. Karena dengan Khilafah, akan mengakhiri penjajahan yang dilakukan oleh AS dan sekutunya. [Amir/ant/syabab.Com]
 Kandidat Presiden AS dari Partai Demokratik Senator Barak Obama menyatakan dukungannya atas keberlangsungan negara Zionis Israel. Di sisi lain, ia meminta para pengungsi Palestina untuk melupakan keinginannya pulang ke tanah air mereka di Palestina. Obama dalam wawancara dengan surat kabar Israel The Jerusalem Post edisi Selasa (29/1) mengatakan bahwa hak kembali bagi pengungsi Palestina bukan opsi dalam arti yang sesungguhnya. Ia juga menyatakan bahwa Palestina tidak bisa mewujudkan keinginan yang terpendam sekian lama untuk menjadi negara independen kecuali jika Israel benar-benar aman. "Kita tidak bisa bergerak maju sampai ada keyakinan bahwa Palestina mampu menyediakan aparat keamanan yang bisa mencegah serangan-serangan terhadap wilayah Israel, " kata Obama seraya menegaskan bahwa Israel harus tetap menjadi negara "Yahudi." Pernyataan Obama serupa dengan pernyataan Presiden George W. Bush dalam rangkaian kunjungannya ke Timur Tengah awal bulan Januari kemarin. Dalam tiap pernyataannya, Bush berulang kali mengatakan bahwa Israel "adalah kampung halaman bangsa Yahudi." Ini bukan kali pertama Obama, termasuk rivalnya Hillary Clinton, melontarkan pernyataan yang berpihak pada Israel untuk merebut suara dari kalangan Yahudi AS yang jumlahnya sekitar 2 sampai 3 persen dari total jumlah pemilih. Pekan kemarin, Obama menyerukan Bush untuk tidak mengesahkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang isinya mengecam blokade Israel terhadap 1, 6 juta warga sipil di Jalur Ghaza. Obama juga mengkritik kampanye yang menjelek-jelekkan orang Yahudi dan ia membantah tuduhan bahwa ia memiliki latar belakang seorang Muslim. Menurutnya, tuduhan itu palsu. "Saya tidak pernah menganut agama Islam. Saya dibesarkan oleh seorang ibu yang menganut paham sekular dan saya adalah seorang Kristen yang aktif serta menjadi anggota jamaah agama Kristen, " tukas Obama. Pada The Jerusalem Post Obama mengatakan bahwa ia membicarakan masalah ini secara pribadi dengan komunitas Yahudi, agar komunitas itu bisa mendengar langsung penjelasannya dan agar komunitas Yahudi tahu bahwa ada hubungan yang dalam dan komitmen yang kuat terhadap komunitas Yahudi. [eramuslim/iol]
Entah sengaja atau tidak, tidak lama setelah Soeharto meninggal, dokumen yang berisi hubungan AS dan rezim Soeharto dipublikasikan di Amerika Serikat. Dokumen yang dipublikasi oleh Arsip Keamanan Nasional atau The National Security Archives menggambarkan bagaimana pemerintah AS tidak berbuat banyak terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Soeharto di saat memerintah di Indonesia. Kritik keras Amerika Serikat terhadap Soeharto hanya muncul tahun 1998, ketika Indonesia diguncang kerusuhan akibat krisis moneter (www.dw-world.de/dw/article/) Dalam dokumen itu terdapat transkripsi pertemuan Soeharto dengan Presiden AS Richard Nixon, Gerald Ford dan pejabat tinggi AS seperti Henry Kissingger yang saat itu menjadi menlu AS. Terungkap pula, surat Menlu AS kepada Nixon menyatakan AS tidak memiliki masalah dengan Indonesia. Ketika bertemu dengan Nixon dan Kissinger pada 26 mei 1970, terdapat tanya jawab yang antara lain berdapat laporar Soeharto bahwa dia telah menumpas pendukung komunis, melakukan indoktrinasi paham Orde Baru. Nixon kemudian memuji Soeharto sebagai pemimpin salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia. Saat bertemu dengan Soeharto, Presiden AS saat itu Gerald Ford juga tidak memberikan tanggapan ketika Soeharto memaparkan kebijakannya tentang Timor Timur. Dokumen ini menunjukan adanya keterhubungan antara pemerintahan Soeharto dengan AS. Selama ini, jarang sekali diungkap bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil Soeharto bukanlah semata-mata karena faktor pribadi sebagai pemimpin. Akan tetapi ada dukungan, pengaruh bahkan campur tangan yang kuat dari AS untuk mendesain system politik dan ekonomi Indonesia. Hal itu tampak dari berbagai kebijakan yang diambil Soeharto saat itu yang sangat kapitalistik dalam berbagai bidang baik ekonomi, politik, agama maupun budaya.Hal ini bisa dimaklumi, mengingat sejak awal pembentukan pemerintahan yang dikenal sebagai rezim orde Baru campur tangan AS sangat kuat. Konstelasi politik saat itu menggambarkan bagaimana AS harus mencari ‘sekutu’ baru di Indonesia, setelah Soekarno dianggap semakin ke kiri (pro Komunis) dan memihak PKI. Soekarno kemudian tumbang setelah terjadinya peristiwa yang dikenal dengan pemberontakan G30s PKI. Soeharto pun muncul sebagai pemimpin baru Indonesia lewat -yang oleh banyak pihak- disebut konspirasi politik tingkat tinggi. Berbagai dokumen rahasia AS yang kemudian dipublikasikan secara terbuka menggambarkan campur tangan AS. Raplh Mc Gehee, seorang pejabat operasi senior CIA menggambarkan kondisi teror saaat Soeharto mengambil alih Indonesia tahun 60-an mirip dengan model operasi CIA di Chili, saat AS mendukung kudeta di Negara Amerika Latin itu. Menurutnya, Kedubes AS di Jakarta memberikan daftar orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI yang kemudian menjadi target untuk ditahan atau dibunuh. Jatuhnya Soekarno merupakan kondisi sangat kondusif bagi AS untuk bermain secara langsung dalam politik dan ekonomi Indonesia. David Ramson dalam tulisannya Mafia Barkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia, mengutip pernyataan seorang pejabat Bank Dunia tentang politik di Indonesia : “Kejadian di Indonesia pada tahun 1965 merupakan kejadian yang terbaik bagi kepentingan Uncle Sam sejak perang Dunia II”. Hal senada diungkap oleh Presiden Richard Nixon pada tahun 1967 yang mengatakan : “ Indonesia adalah ‘hadiah terbesar’ (the greatest prize) di wilayah Asia Tenggara”. Kebijakan Pro Liberal Peran AS membangun rezim Soeharto sangat menonjol dalam bidang ekonomi. AS membantu membentuk Tim Ekonomi yang dikenal dengan Mafia Berkeley. Tim inilah yang kemudian merancang kebijakan ekonomi Indonesia yang kapitalistik, liberal dan sesuai dengan kepentingan AS. Tim istimewa ini ditempatkan dalam pemerintahan baru yang menguasai perekonomian. Dan hal itu kemudian terbukti, pada juni 1969, Soeharto bertemu dengan tim ini yang kemudian menjadi menteri dalam kabinet pembangunan. Dalam kabinet ini hampir sebagian besar pejabat ekonominya adalah hasil didikan AS terutama dari Mafia Berkeley . Terdapat Widjojo Nitisastro (alumnus Berkeley) sebagai ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Emil Salim (alumnus Berkeley)sebagai wakilnya, Subroto sebagai dirjen pemasaran dan perdagangan (alumnus Harvard), menteri keuangan Ali Wardhana (Berkeley), ketua Penanaman Modal Asing Moh. Sadli (MIT). Kebijakan ekonomi pro liberal sejak saat itu diterapkan. Ditandai dengan kebijakan yang pro pasar, mengundang investasi asing, meminjam hutang luar negeri. Dampaknya sangat luar biasa. Kebijakan investasi asing ditandai dengan penjualan kekayaan alam Indonesia kepada perusahaan asing sebagai kompensasi dari bantuan hutang luar negeri Indonesia. Sementara hutang luar negeri kemudian menjadi alat tekanan negara donor yang semakin menjerat Indonesia. Akibat jebakan hutang ini Indonesiapun harus patuh terhadap instruksi IMF dan Bank Dunia, yang alih-alih menyelesaikan krisis ekonomi, tapi malah membuat krisis ekonomi makin parah. Jhon Pilger dalam The New Rulers of World menggambarkan bagaimana kekayaan alam Indonesia dibagi-bagi bagaikan rampasan perang oleh perusahaan asing pasca jatuhnya Soekarno. Menurut Jhon Pilger, pada November 1967 The Time Life Corporation mengadakan konferensi istimewa di Jenewa Swiss selama tiga hari. Agendanya, fokus pada bagaimana strategi mengambil alih Indonesia. Pesertanya, pengusaha kapitalis paling pengaruh di dunia antara lain David Rockefeller. Tidak ketinggalan, Perusahaan multinasional raksasa (terutama minyak dan gas) dan bank internasional pun hadir dalam konferensi itu. Sementara di seberang meja, hadir ekonom-ekonom The Berkeley Mafia yang menjual Indonesia dengan tawaran tenaga buruh murah, cadangan dan sumber alam yang melimpah dan pasar yang besar. Pada hari kedua, masih menurut Pilger, kekayaan alam Indonesia pun dibagi-bagi. Freeport mendapat emas di Papua Barat, sebuah perusahaan konsorsium Eropa mendapat Nikel di Papua Barat, perusahaan lain mendapat hutan tropis. Tidak jauh beda dengan ekonomi, kebijakan politik Indonesia di masa rezim Soeharto sulit dikatakan murni hasil pikiran Soeharto. Format politik saat itu sangat dipengaruhi oleh Ideologi Kapitalisme. Sejak era Soeharto kebijakan politik yang sekuler samakin menguat. Dalam konteks ini, bisa dimengerti kenapa Soeharto tampak bersikap sangat keras terhadap kelompok-kelompok Islam yang ingin memperjuangkan syariah Islam atau negera Islam. Disamping , kekuatan Islam dianggap sebagai ancaman politiknya secara pribadi, kekhawatiran kelompok Islam merubah asas sekuler dari negara juga menjadi pertimbangan. Sama seperti isu perang melawan terorisme sekarang, isu membendung kelompok radikal merupakan isu yang layak dijual untuk mendapat kepentingan negara-negara Barat. Bagi AS dan negara-negara Barat lainnya, kebijakan Soeharto yang mengokohkan sekulerisme di Indonesia dengan membendung kekuatan kelompok Islam tentu akan mengamankan posisi ideologis Barat. Sejak dulu hingga saat ini, ada kekhawatiran yang besar dari negera-negara Barat, bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim akan menjadi negara yang menegakkan syariah Islam secara formal. Bisa dimengerti kenapa AS tidak terlampau mempersoalkan kebijakan Seoharto yang cendrung represif terhadap lawan politiknya. Dalam kasus asas tunggal yang banyak misalkan, Soehrato kemudian menjerat lawan politiknya dengan alasan menentang ideologi negara. Tindak represif pun terjadi dibanyak tempat. Sebab, asas tunggal yang ditawarkan Soeharto saat itu akan memperkokoh sekulerisme di Indonesia, sekaligus mengurangi potensi ancaman ideologis dari kekuatan kelompok Islam. Walhasil bisa dikatakan kebijakan Soeharto saat memerintah yang kemudian menimbulkan banyak masalah baik secara politik maupun ekonomi, tidak bisa dilepaskan dari campur tangan AS saat itu. Kondisi yang sama tentu tidak diharapkan terjadi dalam pemerintahan saat ini karena akan menimbulkan biaya (cost) politik maupun ekonomi yang besar. Pelajaran dari rezim Soeharto, sikap tunduk pada konsepsi ideologi dan kebijakan negara Barat, secara politik telah menimbulkan berbagai pelanggaran kemanusiaan atas nama ideologi negara yang dimanipulasi. Secara ekonomi , tunduk pada design ekonomi asing yang pro liberal akan berbuah pada krisis ekonomi, kebijakan yang memberatkan rakyat, dan perampokan terhadap kekayaan alam Indonesia atas nama investasi . Kita khawatir, sama seperti yang terjadi dengan rezim Soeharto, kemudian berakhir pada kerusuhan sosial. (Farid Wadjdi)
George W Bush Paling Bertanggung Jawab Sebenarnya mudah saja untuk memahami krisis keuangan AS yang kembali meledak, Senin (21/1). Salah satu dasar utamanya adalah utang Pemerintah AS yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan paling pesat terjadi di era tiga presiden dari Republik, Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush, dan anaknya George Walker Bush. Namun, si anak ini adalah penimbun utang terbesar. Bayangkan, jika pendapatan Anda sebesar Rp 1,3 juta per tahun, tetapi jumlah utang sudah mencapai Rp 898.000. Artinya, 68 persen dari pendapatan Anda harus dibayar untuk utang. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar posisi keuangan Anda sudah dianggap bahaya dan riskan untuk diberi pinjaman baru.Nah, hal serupa itulah yang terjadi dengan pemerintahan AS sekarang ini. Total utang nasional AS mencapai 8,9 triliun dollar AS. Sementara itu, produksi domestik bruto (PDB) atau pendapatan tahunan sekarang ini sekitar 13 triliun dollar AS.
Benar, utang itu bisa dibayar secara mencicil dari tahun ke tahun. Namun, persentase utang yang sudah besar jelas merupakan lampu merah yang menyala lengkap dengan bunyi sirene.Di sisi lain, sumber pendapatan baru tak didapat, malah perangai Anda terus terbius dengan keborosan. Ini tentu semakin membahayakan lagi. Secara ekonomi, Anda tak lagi bisa tertolong dan sudah pada posisi kronis secara finansial.
Inilah yang menjadi dasar bagi Uni Erop |
|
